Jumlah Miliarder Dunia Tembus 3.000 Orang, Ketimpangan Kian Lebar

Liputan6.com, Jakarta - Jumlah miliarder di dunia pada 2025 resmi menembus angka 3.000 orang. Di tengah lonjakan tersebut, Elon Musk bahkan disebut-sebut berpeluang menjadi triliuner pertama di dunia.

Dalam setahun terakhir, sekitar 340 miliarder baru muncul secara global. Amerika Serikat menjadi negara dengan pertumbuhan kekayaan miliarder paling signifikan. Sepuluh orang terkaya di Negeri Paman Sam tercatat menambah harta hampir USD 700 miliar hanya dalam waktu satu tahun.

Pengaruh para miliarder dalam politik Amerika Serikat juga semakin terlihat. Saat Presiden Donald Trump dilantik untuk kedua kalinya, sejumlah CEO teknologi ternama tampak duduk di barisan terdepan acara tersebut.

Beberapa tokoh superkaya bahkan masuk dalam kabinet dan mendorong kebijakan yang dinilai menguntungkan kalangan elite.

“Tahun 2025 adalah tahun yang luar biasa bagi para miliarder,” kata Rebecca Riddell, pemimpin kebijakan senior untuk keadilan ekonomi di Oxfam America, dikutip dari oxfamamerica.org, Sabtu (28/2/20208).

Lonjakan kekayaan ini terjadi di tengah kenaikan harga kebutuhan pokok, perumahan, biaya penitipan anak, hingga layanan kesehatan yang semakin membebani masyarakat.

Berdasarkan laporan Oxfam, sebanyak 12 orang terkaya di dunia kini menguasai harta yang nilainya melebihi total kekayaan separuh populasi global. Fakta ini kembali menyoroti jurang ketimpangan ekonomi yang semakin melebar.

Dalam laporan sebelumnya yang diterbitkan pada 2024, Oxfam menilai praktik sejumlah korporasi turut memperparah ketimpangan dan memperkaya pemilik modal. Tanpa pengawasan ketat dari pemerintah, dunia dinilai berisiko memasuki era yang disebut sebagai “supremasi miliarder.”

Perusahaan-perusahaan besar disebut aktif melakukan lobi, baik secara langsung maupun melalui asosiasi dagang, untuk melindungi kepentingan pemegang saham dan memaksimalkan keuntungan. Sepanjang 2024, perusahaan yang terafiliasi dengan 10 orang terkaya dunia tercatat menghabiskan sekitar US$88 juta untuk aktivitas lobi di Amerika Serikat.

Sebagian besar keuntungan perusahaan juga dinilai lebih banyak mengalir ke pemegang saham dibandingkan untuk investasi jangka panjang atau peningkatan kesejahteraan pekerja. Di sektor kesehatan AS, misalnya, sekitar 95% laba perusahaan besar dibagikan kepada pemegang saham.

Ketika kepentingan pemegang saham lebih diutamakan, dampaknya kerap dirasakan langsung oleh para pekerja. Sejumlah korporasi dinilai menggunakan pengaruhnya untuk menolak kebijakan yang berpihak pada buruh, seperti kenaikan upah minimum.

Tak hanya itu, beberapa perusahaan juga mendorong pembatasan peran serikat pekerja dan mendukung pelonggaran aturan ketenagakerjaan, termasuk yang berkaitan dengan pekerja anak.

Analisis Oxfam terhadap data World Benchmarking Alliance yang mencakup lebih dari 1.600 perusahaan besar global menunjukkan hanya sekitar 0,4% perusahaan yang secara terbuka menyatakan komitmen membayar upah layak kepada karyawannya.

Lonjakan jumlah miliarder dan akumulasi kekayaan yang semakin terkonsentrasi ini memunculkan pertanyaan besar: apakah pertumbuhan ekonomi global benar-benar dinikmati secara merata, atau justru semakin terkunci di tangan segelintir orang?

Di tengah kondisi ekonomi global yang semakin menantang, kekayaan para miliarder justru terus meningkat. Bahkan, sebagian di antaranya disebut mampu memanfaatkan situasi krisis untuk memperbesar aset mereka.

Fenomena ini terlihat jelas saat pandemi COVID-19 melanda dunia. Sejumlah perusahaan farmasi global mencatat lonjakan keuntungan yang signifikan. Padahal, sebagian besar riset dan pengembangan vaksin didukung oleh pendanaan publik.

Ironisnya, beberapa perusahaan terkait sempat mengancam akan menarik investasi dari negara-negara yang mendukung pencabutan perlindungan hak kekayaan intelektual. Langkah tersebut bertujuan agar vaksin dan pengobatan dapat diproduksi lebih luas serta diakses lebih mudah oleh masyarakat global.

Di sisi lain, berbagai sektor vital seperti pendidikan, pangan, kesehatan, dan perumahan kini semakin banyak dikelola swasta dengan orientasi keuntungan. Sementara itu, anggaran untuk layanan publik di sejumlah negara justru mengalami pemangkasan. Kondisi ini dinilai turut mendorong kenaikan biaya hidup yang semakin membebani masyarakat.

Direktur Eksekutif Oxfam International, Amitabh Behar, menilai situasi tersebut berdampak pada kondisi sosial saat ini.

“Masyarakat kita terasa lebih beracun saat ini karena terbukti demikian, tetapi tidak selalu karena alasan yang diberitahukan kepada kita,” kata Behar.

Ia menambahkan bahwa pengaruh besar kelompok superkaya terhadap kebijakan politik dan arah ekonomi telah memperlebar jurang ketimpangan.

“Pengaruh yang sangat besar yang dimiliki kaum super kaya terhadap politisi, ekonomi, dan media kita telah memperdalam ketidaksetaraan dan membawa kita jauh dari jalur yang benar dalam mengatasi kemiskinan,” tutupnya.