Luhut: Jika China Kehilangan Minyak Iran, Ekonomi Dunia Bisa Terguncang

Liputan6.com, Jakarta - Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan menyoroti dampak konflik Iran terhadap perekonomian global, khususnya bagi China yang menjadi salah satu pembeli utama minyak Iran. Menurut Luhut, jika konflik berkepanjangan dan pasokan minyak Iran terganggu, ekonomi China bisa terkena dampaknya.

“Kalau berkelanjutan, Cina tidak akan dapat minyak lagi dari Iran. Padahal sumber minyak dia Iran, Venezuela, dan Rusia,” ujar Luhut dikutip dari instagram resmi, Jumat (6/3/2026). 

Ia menilai kondisi tersebut dapat memicu persaingan geopolitik yang lebih luas di sektor energi.

“Amerika maunya dia kontrol semua. Jadi ini pertikaian strategis dunia yang kita harus amati dengan baik,” katanya.

Luhut juga mengingatkan bahwa gejolak ekonomi China bisa berdampak pada negara lain, termasuk Indonesia.

“Dampaknya pada ekonomi. Juga ekonomi Cina akan juga luka. Nah ekonomi kita juga bisa akan terkena juga,” ujarnya.

Karena itu, ia menilai Indonesia perlu tetap menjaga posisi politik luar negeri yang netral.

“Saya kira non-alignment atau non-blok itu masih sangat relevan,” kata Luhut.

Sebelumnya, Rusia dan China, dua mitra diplomatik paling kuat bagi Teheran, mengutuk perang yang dilancarkan Amerika Serikat (AS) dan Israel terhadap Iran. Konflik tersebut dilaporkan telah menewaskan lebih dari 1.000 orang dan dinilai sebagai pelanggaran jelas terhadap hukum internasional.

Presiden Rusia Vladimir Putin seperti dikutip dari Al Jazeera menyebut pembunuhan Pemimpin Tertinggi Iran Ayatullah Ali Khamenei pada Sabtu (28/2) sebagai "pelanggaran terang-terangan terhadap semua norma moral manusia."

Menteri Luar Negeri China Wang Yi mengatakan kepada Menteri Luar Negeri Israel Gideon Saar bahwa penggunaan kekuatan tidak akan benar-benar menyelesaikan masalah. Ia mendesak semua pihak untuk menghindari eskalasi konflik lebih lanjut.

Rusia dan China bahkan secara bersama-sama meminta diadakannya pertemuan darurat Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB).

Reaksi keras dari kedua negara tersebut mencerminkan hubungan dekat antara Iran, Rusia, dan China. Moskow dan Beijing telah menandatangani berbagai kesepakatan bilateral serta memperluas koordinasi melalui latihan angkatan laut bersama. Langkah ini juga menunjukkan sikap bersama mereka terhadap apa yang disebut sebagai tatanan internasional yang dipimpin AS, yang menurut mereka selama ini berupaya mengisolasi ketiga negara itu.

Meski demikian, di balik retorika kerasnya, baik Rusia maupun China tidak menunjukkan niat untuk memberikan dukungan militer langsung kepada Iran. 

Pada Januari 2025, Rusia dan Iran menandatangani perjanjian kemitraan strategis komprehensif yang mencakup berbagai bidang, mulai dari perdagangan dan kerja sama militer hingga sains, budaya, dan pendidikan.

Kesepakatan itu memperdalam koordinasi pertahanan dan intelijen antara kedua negara, sekaligus mendukung proyek-proyek seperti pembangunan koridor transportasi yang menghubungkan Rusia dengan kawasan Teluk melalui wilayah Iran.

Kedua negara juga menggelar latihan militer bersama di Samudra Hindia pada akhir Februari, hanya sekitar sepekan sebelum AS dan Israel melancarkan serangan terhadap Iran.

Namun ketika perang pecah, Rusia tidak memiliki kewajiban untuk merespons secara militer. Hal ini karena perjanjian tersebut tidak memuat klausul pertahanan bersama, sehingga tidak membentuk aliansi militer formal.

Andrey Kortunov, mantan Direktur Jenderal Russian International Affairs Council dan anggota Valdai Discussion Club—sebuah lembaga pemikir kebijakan luar negeri Rusia—mengatakan bahwa perjanjian pertahanan bersama Rusia dengan Korea Utara pada 2024 merupakan contoh kesepakatan yang jauh lebih mengikat dalam hal dukungan militer.

Dalam wawancara melalui sambungan video dari Moskow kepada Al Jazeera, Kortunov menjelaskan bahwa dalam perjanjian dengan Korea Utara, Rusia berkewajiban bergabung jika negara tersebut terlibat dalam konflik apa pun. Sementara itu, perjanjian dengan Iran hanya menyebutkan bahwa kedua pihak sepakat untuk tidak melakukan tindakan bermusuhan jika salah satu sedang terlibat konflik.

Menurut Kortunov, Rusia sangat kecil kemungkinan mengambil tindakan militer langsung untuk membantu Iran karena risikonya terlalu besar.

Ia menilai Rusia saat ini tampak memprioritaskan mediasi AS dalam konflik Ukraina. Ia menambahkan bahwa Rusia sebelumnya mengambil pendekatan serupa ketika mengkritik tindakan AS di Venezuela setelah operasi militer AS yang berujung pada penangkapan Presiden Venezuela Nicolas Maduro pada Januari lalu.

Meski perjanjian tersebut secara jelas menyatakan Rusia tidak berkewajiban melakukan intervensi, Kortunov mengatakan sejumlah pihak di Teheran merasa kecewa.

Menurutnya, beberapa kontaknya di Iran mengungkapkan adanya tingkat frustrasi tertentu karena mereka memiliki harapan bahwa Rusia setidaknya dapat melakukan lebih dari sekadar langkah diplomatik di Dewan Keamanan PBB atau forum multilateral lainnya.