OECD Prediksi Pertumbuhan Ekonomi Indonesia 5% hingga 2026, Ini Penopangnya

Liputan6.com, Jakarta - The Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) atau Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi prediksi Produk Domestik Bruto (PDB) riil Indonesia tumbuh 5% pada 2025 dan 2026. PDB Indonesia akan meningkat menjadi 5,1% pada 2027. Pertumbuhan ekonomi Indonesia didorong permintaan domestik.

Inflasi yang rendah dan kondisi keuangan yang membaik akan memacu konsumsi dan investasi swasta. Akan tetapi, perlambatan pertumbuhan ekspor di tengah meningkatnya ketegangan perdagangan global akan membebani aktivitas ekonomi.

"Berkurangnya ketidakpastian tarif setelah kesepakatan perdagangan bilateral dengan Amerika Serikat dan kondisi keuangan yang lebih longgar akan mendorong investasi swasta yang dilengkapi dengan peningkatan pengeluaran investasi publik dari dana kekayaan negara yang baru,” demikian seperti dikutip dari laman OECD.org, Rabu (3/12/2025).

Selain itu, OECD juga menilai langkah-langkah stimulus fiskal akan mendukung konsumsi swasta selama beberapa kuartal mendatang.

Peningkatan hambatan perdagangan juga akan membebani permintaan eksternal dan penerimaan ekspor.

"Inflasi diperkirakan tetap berada dalam kisaran target bank sentral, secara bertahap naik ke titik tengahnya seiring dengan normalisasi pertumbuhan permintaan domestik dan depresiasi mata uang yang telah memengaruhi harga domestik," demikian seperti dikutip,

Selain itu, OECD juga memandang risiko cenderung menurun. Arus keluar modal yang terus menerus didorong oleh ketidakpastian kebijakan global dan domestik dapat memberikan tekanan baru pada mata uang. Ini berpotensi menyebabkan pelebaran sementara defisit transaksi berjalan melalui biaya impor lebih tinggi.

Di sisi lain, perlambatan ekonomi yang lebih besar dari perkiraan di China, mitra dagang terbesar Indonesia akan semakin membebani ekspor, menurunkan harga impor dan meningkatkan impor dari China.

Dari sisi positif, sovereign wealth fund atau dana kekayaan negara yang baru dibentuk secara cepat dan efektif dapat mengkatalisasi investasi swasta. Hal ini dengan mendorong modal masuk dan mempercepat implementasi proyek infrastruktur dan industri berdampak tinggi.

OECD juga memandang reformasi struktural diperlukan untuk mendorong pertumbuhan.

Reformasi terbaru telah melonggarkan beberapa pembatasan investasi asing, tetapi hambatan subtansial terhadap kepemilikan saham asing masih tetap ada terutama di sektor telekomunikasi dan transportasi.

Iklim investasi yang lebih luas juga terus dibentuk oleh peraturan yang tumpang tindih, implementasi kebijakan yang tidak merata dan koordinasi yang terbatas antarlembaga pemerintah.

"Kemajuan lebih lanjut di semua bidang ini akan menjadi semakin penting di tengah pergeseran pola perdagangan global dan rekonfigurasi rantai pasokan,” demikian seperti dikutip.

Di sisi lain, OECD juga melihat inisiatif sosial seperti program makan bergizi gratis (MBG) dapat membantu mengurangi malnutrisi anak dan memperkuat kesehatan masyarakat. Namun, pengendalian biaya yang lebih efektif dan target rumah tangga rentan yang lebih baik akan menekan biaya fiskal.

Selain itu, OECD juga melihat mengurangi pasar tenaga kerja di sektor informal akan memperluas basis pajak dan menciptakan ruang fiskal untuk memperluas investasi public di bidang infrastruktur transportasi, energi bersih, kesehatan dan pendidikan.

OECD juga memandang reformasi diperlukan untuk memperkuat tata kelola investasi publik melalui perencanaan, pemantauan, dan evaluasi proyek lebih baik akan membantu memastikan belanja infrastruktur menghasilkan pertumbuhan lebih kuat dan inklusif.