Pembelian Beras SPHP Dibatasi Maksimal 25 Kg

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah menegaskan kebijakan pembatasan pembelian beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) tetap diberlakukan. Setiap konsumen kini hanya bisa membeli maksimal 25 kilogram atau setara lima kemasan ukuran 5 kg.

Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) sekaligus Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, memastikan kebijakan ini tidak diikuti dengan kenaikan harga.

"Ada namanya SPHP. Itu beras untuk penyeimbang kalau ada yang mau menaikkan harga. Nah SPHP, kita tidak naikkan. Tetap harganya seperti sekarang," kata Amran dikutip dari Antara, Jumat (24/4/2026).

Ia menegaskan, kualitas beras SPHP juga semakin baik karena didukung pupuk yang tepat, distribusi yang optimal, serta ketersediaan air yang memadai.

Pembatasan pembelian ini bukan tanpa alasan. Pemerintah ingin memastikan beras subsidi tersebut benar-benar dinikmati masyarakat luas, bukan diborong oleh pihak tertentu.

Selain itu, kebijakan ini juga bertujuan menjaga stabilitas harga di pasar. Beras SPHP selama ini menjadi instrumen penting pemerintah untuk menahan lonjakan harga beras di tengah fluktuasi pasokan.

Program ini terus berjalan dengan harga eceran tertinggi (HET) yang tetap, sehingga masyarakat tetap bisa mengakses beras dengan harga terjangkau.

Menteri Pertanian menjelaskan, pembatasan pembelian beras SPHP dilakukan untuk mencegah praktik tidak wajar, seperti pembelian dalam jumlah besar untuk dijual kembali.

"Ini dibatasi karena ini adalah subsidi pemerintah supaya jadi penyeimbang. Jadi ini pasti menurunkan harga. Kalau tidak dibatasi (bisa) diborong 1 truk, (lalu) dijual kembali," tegas Amran.

Aturan ini tertuang dalam Keputusan Kepala Bapanas Nomor 34 Tahun 2026. Dalam ketentuan tersebut, masyarakat hanya diperbolehkan membeli maksimal lima kemasan ukuran 5 kg atau alternatif dua kemasan ukuran 2 kg.

Beras SPHP yang telah dibeli juga dilarang untuk diperjualbelikan kembali karena mengandung unsur subsidi negara.

Kebijakan ini sempat mendapat sorotan dari pengamat komunikasi publik, Hendri Satrio. Ia menilai pembatasan pembelian bisa menimbulkan persepsi negatif di masyarakat.

"Maksudnya gini, Pak Menteri. Kata-kata pembatasan pembelian itu, itu quote on quote, seolah-olah beras kita memang cuma sedikit karena ada pembatasan pembelian," kata Hendri.

Namun pemerintah menegaskan, pembatasan justru untuk menjaga distribusi tetap merata dan harga tetap stabil.

Di tengah kebijakan pembatasan tersebut, pemerintah memastikan stok beras nasional dalam kondisi aman. Cadangan Beras Pemerintah (CBP) yang dikelola Perum Bulog bahkan mencapai lebih dari 5 juta ton.

"Beras penyumbang inflasi dulu. Ini 2 tahun terakhir, bukan beras penyumbang inflasi utama," ujar Amran.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan inflasi beras kini semakin terkendali. Pada 2023 dan 2024, inflasi beras sempat menyentuh lebih dari 5 persen. Namun pada 2026, inflasi tertinggi hanya berada di level 0,65 persen.

Sementara itu, realisasi penyaluran beras SPHP juga terus meningkat. Sepanjang Maret 2026 tercatat 70,01 ribu ton, sedangkan hingga 23 April mencapai 69,85 ribu ton.

Pemerintah menargetkan total penyaluran beras SPHP tahun ini mencapai 828 ribu ton dengan anggaran subsidi sebesar Rp4,97 triliun.

Beras SPHP dijual sesuai HET, yakni Rp12.500 per kg untuk wilayah Jawa dan sekitarnya, Rp13.100 untuk sebagian wilayah Indonesia, serta Rp13.500 untuk wilayah timur seperti Maluku dan Papua.

Dengan kebijakan pembatasan pembelian ini, pemerintah berharap distribusi beras tetap merata, harga stabil, dan masyarakat tetap mendapatkan akses pangan yang terjangkau.