Pengusaha China di Luar Kawasan Ekonomi Khusus Minta Insentif ke Menko Airlangga

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengadakan pertemuan bilateral dengan Menteri Perdagangan China, Wang Wentao, di Shanghai, China. Pertemuan ini digelar untuk mengevaluasi sekaligus membahas kelanjutan kerja sama strategis antara pengusaha dari kedua negara.

Airlangga memaparkan bahwa nilai kerja sama perdagangan antara Indonesia dan China telah mencapai US$ 160 miliar sepanjang 2025. Selain itu, realisasi investasi langsung (Foreign Direct Investment) dari China ke tanah air juga sukses menembus angka US$ 7 miliar.

"Kami membahas mengenai implementasi MoU yang sudah ditandatangani antara MOFCOM (Ministry of Commerce) dan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Salah satu fokus utamanya adalah proyek Two Countries Twin Parks, di mana kami berharap pengembangan kawasan industri di Batang bisa terus ditingkatkan," ujar Airlangga dalam konferensi pers virtual, Jumat (17/7/2026).

Dalam pertemuan tersebut, Airlangga tidak menampik adanya aspirasi dan tantangan yang disampaikan oleh sejumlah korporasi asal China yang telah beroperasi di Indonesia. Salah satunya adalah usulan pemberian insentif khusus.

"Memang ada beberapa tantangan di lapangan. Terutama perusahaan-perusahaan China yang investasinya berada di luar Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Mereka menyampaikan keinginan untuk bisa mendapatkan fasilitas penunjang usaha yang minimal setara dengan yang diberikan di dalam KEK," tuturnya.

Selain kawasan industri, kedua menteri juga mematangkan tindak lanjut komitmen investasi senilai US$ 2,5 miliar yang telah disepakati beberapa waktu lalu.

Masih dalam rangkaian kunjungan kerja di Shanghai, Indonesia juga mencatatkan tonggak sejarah baru di sektor teknologi siber. Indonesia resmi didapuk sebagai salah satu negara pelopor yang mendirikan Organisasi Kerja Sama Kecerdasan Buatan Dunia atau World Artificial Intelligence Cooperation Organization (WAICO).

Deklarasi pembentukan wadah global tersebut ditandatangani di sela-sela perhelatan World Artificial Intelligence Conference. Langkah diplomasi digital ini merupakan mandat langsung dari Presiden Prabowo Subianto.

"Pemerintah Indonesia diminta untuk ikut serta di dalam deklarasi pendirian organisasi kerja sama kecerdasan artifisial dunia ini," jelas Airlangga.

Indonesia menjadi bagian dari 29 negara pertama yang menginisiasi WAICO. Untuk kawasan Asia Tenggara, posisi Indonesia disandingkan dengan Kamboja, Myanmar, Laos, dan Malaysia.

Aliansi pendiri ini juga diperkuat oleh negara-negara dari berbagai blok ekonomi dan kawasan strategis lainnya, seperti:

• Anggota BRICS & Sekitarnya: Tiongkok, Brasil, Rusia, Ethiopia, dan Afrika Selatan.
• Kawasan Afrika: Kenya, Kongo, Kamerun, Lesotho, Mozambik, Senegal, dan Zambia.
• Kawasan Amerika Latin: Kuba, Nikaragua, dan Venezuela.
• Kawasan Asia Tengah & Timur Tengah: Kazakhstan, Kyrgyzstan, Uzbekistan, Tajikistan, Pakistan, dan Oman.
• Kawasan Eropa Timur: Belarus dan Serbia.

"Kesempatan pendaftaran untuk mencatatkan diri sebagai negara pendiri (founder) ini masih terbuka secara global hingga tanggal 31 Juli bulan ini," tambah Airlangga.

Menko Airlangga menegaskan, bergabungnya Indonesia ke dalam WAICO bertujuan agar Indonesia memiliki hak suara sejak awal dalam merancang ekosistem kecerdasan buatan dunia. Indonesia berkomitmen mengawal agar teknologi masa depan ini tidak disalahgunakan.

"Keikutsertaan ini merupakan wujud nyata komitmen Indonesia dalam ikut membangun tata kelola, etika, serta kaidah-kaidah pengembangan dari kecerdasan buatan," terangnya.

Pemerintah berharap regulasi global yang lahir dari WAICO dapat menciptakan iklim teknologi yang adil dan tidak dimonopoli pihak tertentu. "Terutama, kita ingin memastikan pengembangan AI ini sifatnya inklusif, bertanggung jawab, aman, dan mampu memberikan manfaat yang merata secara bersama," pungkas Airlangga.