Purbaya: Lembaga Rating Dunia Nilai Ekonomi Indonesia Masih Solid

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan bahwa sejumlah lembaga rating dan institusi keuangan global memberikan penilaian positif terhadap kondisi ekonomi Indonesia, di tengah maraknya sentimen negatif yang beredar.

Menurutnya, persepsi negatif yang berkembang di publik tidak sepenuhnya mencerminkan pandangan lembaga internasional. Ia mencontohkan, sejumlah institusi seperti JPMorgan, ADB, dan S&P justru menilai fundamental ekonomi Indonesia masih solid.

“Jadi banyak noise yang membuat menimbulkan sentimen negatif di mana-mana. Ini padahal lembaga dunia bilang. Padahal lembaga dunia yang paling canggih sudah bilang bagus. JPMorgan, ADB, S&P juga nggak komplain banyak,” ujar Purbaya dalam Media Briefing, Jumat (24/4/2026).

Purbaya menjelaskan, dalam pertemuan dengan lembaga pemeringkat dan investor global, pemerintah telah memberikan penjelasan komprehensif terkait arah kebijakan ekonomi nasional. Hal itu dinilai mampu mengubah pandangan sebagian investor asing terhadap Indonesia.

Meski demikian, ia mengakui masih ada sejumlah catatan, salah satunya terkait rasio pembayaran bunga terhadap pendapatan negara. Untuk menjawab hal tersebut, pemerintah terus memperkuat sektor perpajakan sebagai bagian dari upaya menjaga kesehatan fiskal.

“Makanya kita perbaiki pajaknya. Karena interest payment kan kalau PNBP nggak masuk kan. Jadi pembaginya income, pajakan. Saya kan perkuat perpajakannya,” jelasnya.

Ia menegaskan, penguatan penerimaan negara menjadi langkah penting agar struktur fiskal tetap terjaga dan mampu merespons berbagai tantangan ekonomi global.

Sebelumnya, pembaga pemeringkat S&P Global Ratings memperingatkan meningkatnya tekanan fiskal Indonesia, terutama akibat kenaikan biaya pembayaran bunga utang. Kondisi ini dinilai memperbesar risiko terhadap profil kredit negara dan berpotensi memicu aksi penurunan rating jika terus berlanjut.

Dikutip dari The Edge Malaysia, Jumat (27/2/2026), analis sovereign S&P Global Ratings, Rain Yin, dalam webinar kawasan Asia-Pasifik menyebut pembayaran bunga utang “sangat mungkin” telah melampaui ambang batas penting 15% dari total pendapatan pemerintah tahun lalu.

Jika rasio tersebut bertahan di atas 15% secara berkelanjutan, hal itu dapat mendorong pandangan yang lebih negatif terhadap peringkat kredit Indonesia.

Meski demikian, S&P belum mengubah outlook stabil pada rating BBB Indonesia. Namun, pernyataan tersebut menunjukkan kekhawatiran yang semakin meluas terhadap posisi fiskal Tanah Air.

Sebelumnya, Moody’s Ratings pada awal Februari telah mengubah outlook rating Indonesia dari stabil menjadi negatif untuk peringkat Baa2, dengan alasan melemahnya tata kelola dan meningkatnya risiko fiskal di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Untuk diketahui, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 tembus ke level 2,92% dari Produk Domestik Bruto (PDB). Besaran itu setara dengan Rp 695,1 triliun.

S&P menyoroti rasio pembayaran bunga terhadap pendapatan sebagai indikator utama kesehatan fiskal. Selama bertahun-tahun, Indonesia mampu menjaga rasio tersebut di bawah 15%. Namun sejak pandemi Covid-19, rasio itu meningkat signifikan dan belum menunjukkan penurunan yang cepat.

Indonesia memiliki aturan fiskal yang membatasi defisit anggaran maksimal 3% dari produk domestik bruto (PDB). Namun, pada tahun lalu defisit tercatat sebesar 2,9%, lebih tinggi dari perkiraan akibat lemahnya penerimaan negara.

Menurut S&P, perkembangan ini menunjukkan risiko penurunan (downside risk) terhadap trajektori fiskal Indonesia bergerak lebih cepat dari perkiraan sebelumnya.

Jika penerimaan negara terus melemah, beban bunga utang berpotensi tetap tinggi dan menggerus bantalan fiskal yang selama ini menopang rating kredit Indonesia.

“Ada dua perkembangan yang kami pantau dengan sangat cermat, yakni kerangka fiskal jangka menengah, apakah tetap berpegang pada aturan fiskal yang kuat, dan kedua, perkembangan penerimaan negara,” ujar Rain Yin.