Purbaya Soroti Biaya Logistik Rp 4 Triliun, 70% Mengalir ke Luar Negeri

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyoroti tingginya biaya logistik dalam sidang kanal debottlenecking yang digelar pemerintah untuk mengurai hambatan dunia usaha. Salah satu persoalan yang dibahas berasal dari pengusaha storage dan peti kemas yang diwakili Dewan Pimpinan Nasional Dewan Pemakai Jasa Angkutan Indonesia (DPN Depalindo).

Dalam agenda tersebut, Depalindo menyampaikan permasalahan kepada pemerintah untuk kemudian ditanggapi Kementerian Perhubungan, Kementerian Keuangan, dan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Jakarta. Sidang dipimpin Purbaya selaku Menteri Keuangan.

Purbaya mengatakan, pengusaha mengeluhkan perbedaan tarif layanan penyimpanan peti kemas di dalam dan luar kawasan pelabuhan. Kondisi tersebut dinilai turut membebani biaya logistik yang disebut mencapai sekitar Rp 4 triliun.

"Kalau Rp 4 triliun naiknya biaya logistik gara-gara itu, 70% keluar, itu sekitar Rp 2-3 triliun kira-kira keluar negeri. Itu merugikan," kata Purbaya dalam sidang debottlenecking di Kementerian Keuangan, Rabu (12/8/2026).

Menurut Purbaya, sebagian besar bisnis storage tersebut dikuasai perusahaan asing. Kondisi itu membuat pengusaha domestik harus membayar biaya dan pajak yang tinggi, sementara ruang keuntungan mereka terbatas karena harga layanan turut ditentukan perusahaan asing.

Ia juga menyoroti adanya perusahaan asing yang menjalankan bisnis perdagangan sekaligus memiliki usaha penyimpanan sejenis. Menurut dia, kondisi tersebut berpotensi menciptakan persaingan yang tidak sehat bagi pelaku usaha domestik.

“Saya minta BKPM mempelajari itu, apa itu MKM, apa bukan,” ujarnya.

Sebelumnya, Pemerintah mulai tancap gas membongkar hambatan investasi yang selama ini mengganjal proyek-proyek besar di Indonesia. Melalui kanal aduan debottlenecking yang dijalankan Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Program Strategis Pemerintah (P2SP), Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa optimistis percepatan investasi bisa menembus lebih dari USD 30 miliar.

Nilai tersebut, kata Purbaya, berasal dari berbagai proyek investasi yang selama ini tertahan akibat persoalan proses bisnis hingga perizinan yang berlarut-larut.

BACA JUGA:Purbaya Buka Opsi Tunda Lagi Pajak Marketplace, Ini Pertimbangannya

"Lebih dari USD 30 miliar. Kita harapkan akan lebih banyak dipecahkan,” ujar Purbaya kepada wartawan usai menghadiri Seminar International Debottlenecking, Selasa (12/5/2026).

Tak hanya itu, pemerintah juga tengah mengincar penyelesaian proyek besar lain di wilayah Sumatera yang nilainya diperkirakan mencapai USD 40 miliar.  Proyek tersebut disebut telah bertahun-tahun mandek tanpa kepastian.

"Nanti ada lagi suatu proyek di sekitar Sumatera, mungkin sampai 40 miliar dolar AS, yang sudah bertahun-tahun enggak jalan. Kita akan jalankan dengan cepat begitu dia masuk ke sini,” katanya.

Menurut Purbaya, keberadaan Satgas Debottlenecking dirancang sebagai jalur cepat penyelesaian masalah investasi, terutama yang selama ini terhambat oleh persoalan regulasi, izin, hingga koordinasi lintas lembaga.

Setiap pekan, pemerintah menangani sekitar satu hingga empat laporan hambatan usaha melalui mekanisme sidang rutin. Model ini dirancang agar persoalan yang diadukan pelaku usaha bisa diputuskan lebih cepat dan efisien.

Menariknya, sidang satgas tersebut pada prinsipnya digelar terbuka demi menjaga transparansi sekaligus menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menyelesaikan masalah dunia usaha.

"Ada beberapa kalangan yang bilang ingin mengadu tapi jangan disiarkan. Kami lihat nanti seperti apa kasusnya, kalau tidak perlu disiarkan langsung, tidak apa. Jadi, kami akan sesuaikan aktivitas kita sesuai dengan permintaan,” jelas Purbaya.

Purbaya menilai, sidang debottlenecking sebaiknya disiarkan secara langsung karena dapat meningkatkan transparansi, sekaligus menunjukkan kepada masyarakat dan pelaku usaha bahwa pemerintah serius dalam menyelesaikan berbagai hambatan investasi.