Purbaya Yudhi Sadewa Dikabarkan Dirawat di RS, Simak Sepak Terjang sebagai Menkeu!

Liputan6.com, Jakarta - Kabar mengenai kondisi kesehatan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang disebut dirawat di rumah sakit ramai beredar di media sosial. Menanggapi hal tersebut, Wakil Menteri Keuangan Juda Agung mengaku belum mengetahui informasi tersebut, namun berharap kondisi Purbaya dalam keadaan baik. “Wah enggak tahu saya. Insyaallah sehat. Doakan saja,” ujarnya usai menghadiri acara Himpunan Alumni IPB, dikutip dari Antara, Sabtu (2/5/2026).

Di tengah isu tersebut, Juda memastikan agenda konferensi pers APBN KiTa tetap akan digelar pada Rabu, 6 Mei, setelah sebelumnya dijadwalkan pada 29 April namun sempat dibatalkan. Penjadwalan ulang dilakukan untuk menunggu rilis data pertumbuhan ekonomi oleh Badan Pusat Statistik yang akan diumumkan pada 5 Mei, sehingga data yang disampaikan dalam konferensi pers bisa lebih lengkap dan komprehensif.

Sebelumnya, Purbaya sempat mengungkapkan kondisi kesehatannya saat menghadiri taklimat media pada 24 April. Ia mengaku mengalami sakit pada bagian pinggang hingga harus menjalani suntikan di delapan titik agar tetap bisa beraktivitas. Usai acara, ia terlihat kesulitan berdiri dan harus berpegangan pada rekannya, serta dibantu ajudan saat berjalan. Saat ditanya wartawan, Purbaya juga mengakui bahwa rasa sakit yang dialaminya belum sepenuhnya hilang.

Purbaya Yudhi Sadewa lahir di Bogor, Jawa Barat, pada 7 Juli 1964. Fondasi pendidikannya dimulai di Institut Teknologi Bandung (ITB), tempat ia menyelesaikan studi sarjana di bidang Teknik Elektro. Latar belakang teknik ini membekalinya dengan pola pikir analitis yang kuat, yang kemudian diperkaya dengan pemahaman mendalam di bidang ekonomi.

Setelah meraih gelar sarjana, Purbaya melanjutkan pendidikannya di Amerika Serikat, tepatnya di Purdue University, Indiana. Di sana, ia berhasil memperoleh gelar Master of Science (M.Sc.) dan Doctor of Philosophy (Ph.D.) di bidang Ekonomi. Kombinasi keilmuan teknik dan ekonomi ini menjadi keunggulan tersendiri dalam memahami kompleksitas masalah ekonomi dari berbagai sudut pandang.

Karir profesional Purbaya Yudhi Sadewa tidak hanya terbatas di sektor publik. Ia juga memiliki pengalaman signifikan di sektor swasta, dimulai sebagai Field Engineer di Schlumberger Overseas SA dari tahun 1989 hingga 1994. Setelah itu, ia berkiprah di Danareksa Research Institute sebagai Senior Economist (2000-2005) dan kemudian sebagai Chief Economist (2005-2013). Pengalamannya di Danareksa juga membawanya menjabat sebagai Direktur Utama PT Danareksa Securities (2006-2008) dan Anggota Dewan Direksi PT Danareksa (Persero) (2013-2015).

Setelah menjabat Menteri Keuangan, Purbaya menjalankan sejumlah kebijakan yang menarik perhatian. Berikut ini sejumlah sepak terjang Purbaya sebagai Menteri Keuangan:

Sejak awal menjabat, Purbaya Yudhi Sadewa langsung mendapat julukan “Menteri Koboy”. Julukan ini muncul karena gaya komunikasinya yang lugas, tanpa basa-basi, dan kadang dianggap “menabrak pakem” birokrasi.

Alih-alih berhati-hati seperti pendahulunya, Purbaya sering menyampaikan pandangan secara terbuka—even jika berpotensi memicu kontroversi di pasar.Bagi pendukungnya, gaya ini dianggap tegas dan berani. Namun bagi pengkritik, pendekatan tersebut dinilai terlalu agresif dan berisiko menimbulkan ketidakpastian.

Guyur Bank Himbara Rp 200 Triliun: Strategi “Liquidity First”

Salah satu kebijakan paling mencolok adalah keputusan mengalirkan sekitar Rp200 triliun ke bank-bank Himbara (Himpunan Bank Milik Negara).

Langkah ini bertujuan untuk:

• Menambah likuiditas perbankan
• Mendorong penyaluran kredit ke sektor riil
• Menggerakkan konsumsi dan investasi

Kebijakan ini mencerminkan pendekatan Purbaya yang dikenal sebagai “liquidity first”—yakni memastikan uang beredar cukup deras agar roda ekonomi cepat berputar.

Meski begitu, langkah ini juga menuai perdebatan karena dinilai berpotensi meningkatkan risiko jika penyaluran kredit tidak tepat sasaran.

Berbeda dari tren sebelumnya, pemerintah di bawah Purbaya memutuskan tidak menaikkan tarif cukai rokok pada 2026.

Keputusan ini diambil dengan pertimbangan:

• Industri tembakau sedang tertekan dalam 3 tahun terakhir
• Banyak tenaga kerja bergantung pada sektor ini
• Daya beli masyarakat masih dalam tahap pemulihan

Kebijakan ini menjadi sinyal bahwa pemerintah ingin menjaga keseimbangan antara kesehatan fiskal dan stabilitas industri padat karya.

Namun, keputusan ini juga memicu kritik dari kelompok kesehatan yang khawatir terhadap dampaknya terhadap konsumsi rokok.

Perang terhadap Rokok Ilegal hingga Level Warung

Meski cukai tidak dinaikkan, Purbaya justru memperketat pengawasan terhadap rokok ilegal.

Langkah yang diambil cukup agresif:

• Penindakan distribusi rokok ilegal hingga ke tingkat warung
• Penertiban jalur distribusi yang tidak resmi
• Wacana pembentukan kawasan industri khusus untuk produsen ilegal agar bisa “diformalisasi”

Pendekatan ini dinilai unik karena tidak hanya represif, tetapi juga mencoba menarik pelaku ilegal masuk ke sistem resmi agar bisa dikenai pajak.

Untuk mempercepat pertumbuhan, Purbaya membentuk berbagai satgas debottleneck—tim khusus untuk mengurai hambatan ekonomi.

Fokus utama satgas ini antara lain:

• Mempercepat proyek pemerintah yang tersendat
• Mengatasi hambatan regulasi dan birokrasi
• Memastikan program prioritas berjalan tepat waktu

Istilah “debottleneck” sendiri merujuk pada upaya menghilangkan sumbatan dalam sistem ekonomi agar aliran investasi dan produksi lebih lancar.

Turunkan Dua Dirjen Kemenkeu: Sinyal Tegas Reformasi Internal

Langkah lain yang mencuri perhatian adalah keputusan Purbaya menurunkan (mencopot) dua direktur jenderal di Kementerian Keuangan.

Kebijakan ini dipandang sebagai:

• Upaya mempercepat reformasi birokrasi
• Sinyal bahwa kinerja menjadi prioritas utama
• Penegasan bahwa posisi strategis harus diisi oleh figur yang sejalan dengan arah kebijakan

Langkah ini sekaligus menunjukkan gaya kepemimpinan Purbaya yang tidak ragu mengambil keputusan tegas di internal pemerintahan.