Serikat Buruh Tunggu Kerja Nyata Satgas PHK Bentukan Prabowo

Liputan6.com, Jakarta - Presiden Prabowo Subianto resmi membentuk Satuan Tugas mitigasi Pemutusan Hubungan Kerja dan Kesejahteraan Buruh. Kelompok pekerja masih menunggu pelaksanaan kerja konkret Satgas PHK tersebut.

Presiden Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI), Elly Rosita Silaban turut merespons pembentukan Satgas PHK dan Kesejahteraan Buruh itu. Menurutnya, itu jadi bukti perhatian pemerintah.

"Pada prinsipnya kami mengapresiasi langkah tersebut sebagai bentuk perhatian pemerintah," kata Elly kepada Liputan6.com, dikutip Sabtu (2/5/2026).

Hanya saja, ada beberapa hal yang menjadi sorotannya. Terutama pada aspek pelaksanaan nantinya.

Elly memandang, Satgas PHK dan Kesejahteraan Buruh bisa efektif juga memiliki kewenangan yang jelas. Selain itu, keterlibatan pihak pekerja atau buruh juga menjadi poin penting yang harus jadi perhatian

"Efektivitasnya sangat bergantung pada, kewenangan yang jelas dan kuat, keterlibatan serikat pekerja secara substansial, transparansi dan akuntabilitas, dan melibatkan semua konfederasi," urai Elly.

Elly tak menampik, kekhawatiran akan PHK masih meliputi sebagian besar buruh. Apalagi, kondisi geopolitik dan ekonomi global ikut berdampak pada perusahaan tempat buruh bekerja.

T"erkait tantangan pekerja saat ini, benar bahwa ancaman PHK masih menjadi kekhawatiran utama. Ketidakpastian ekonomi global dan efisiensi perusahaan seringkali dijadikan alasan untuk melakukan PHK massal tanpa perlindungan yang memadai bagi pekerja," jelas dia.

"Selain itu, tantangan lainnya adalah precarious work (kerja tidak tetap), lemahnya jaminan sosial, (serta) rendahnya perlindungan terhadap hak normatif pekerja," sambung Elly.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto resmi membentuk Satuan Tugas (Satgas) Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan Kesejahteraan Buruh. Satgas baru ini digadang mampu melindungi buruh dari ancaman PHK.

Hal tersebut diumumkan Prabowo dalam perayaan Hari Buruh Internasional atau May Day di Monumen Nasional, Jakarta. Prabowo mengungkap telah menerbitkan landasan aturannya.

"Saya sudah mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 10 tahun 2026 tentang Pembentukan Satuan Tugas Mitigasi Pemutusan Hubungan Kerja dan Kesejahteraan Buruh," ungkap Prabowo di Monas, Jakarta, Jumat (1/5/2026).

Dia mengatakan, Satgas PHK dan Kesejahteraan Buruh akan melindungi pekerja dari ancaman PHK.

"Jangan khawatir, kita akan membela kepentingan buruh yang diancam PHK, kita akan membela dan kita akan melindungi," katanya.

Kepala Negara ini juga menekankan kelangsungan usaha yang menjamin pekerjaan bagi buruh. Salah satunya, dengan mengambil alih usaha yang menyerah terhadap tekanan.

"Kalau ada pengusaha yang menyerah, jangan khawatir, negara kita kuat, negara kita akan mengambil alih, negara kita akan membela rakyat Indonesia, jangan khawatir," jelas dia.