Grab dan GOTO Respons Aturan Ojol Baru, Komisi Turun Jadi 8%

Liputan6.com, Jakarta - Presiden Prabowo Subianto resmi menerbitkan kebijakan baru terkait ojek online (ojol) yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan pengemudi. Aturan ini diumumkan saat peringatan Hari Buruh Internasional (May Day) pada 1 Mei 2026 di Monumen Nasional (Monas), Jakarta.

Dalam kebijakan tersebut, potongan tarif aplikator dipangkas dari sebelumnya 20% menjadi di bawah 10%, bahkan disebut bisa mencapai sekitar 8%. Selain itu, pembagian pendapatan juga diubah, di mana pengemudi kini berhak menerima hingga 92% dari total argo perjalanan.

“Saya juga telah tandatangan Peraturan Presiden nomor 27 tahun 2026 tentang Perlindungan Pekerja Transportasi Online,” kata Prabowo.

Tak hanya soal pendapatan, pemerintah juga memastikan perlindungan sosial bagi mitra pengemudi. Mereka akan mendapatkan jaminan kecelakaan kerja (JKK) dari BPJS Ketenagakerjaan serta akses BPJS Kesehatan.

“Yang tadi saya bicara harus diberi jaminan kecelakaan kerja, akan diberikan BPJS kesehatan, asuransi kesehatan,” ujarnya.

Menanggapi kebijakan tersebut, Grab Indonesia menyatakan menghormati keputusan pemerintah dan siap berkolaborasi dalam implementasinya.

CEO Grab Indonesia Neneng Goenadi mengatakan pihaknya mendukung upaya pemerintah meningkatkan kesejahteraan pengemudi.

“Kami akan berkolaborasi dengan pemerintah dan industri platform digital untuk bersama-sama menerapkan perubahan ini,” ujarnya.

Namun, Grab masih menunggu aturan teknis berupa Peraturan Presiden resmi untuk memahami detail implementasi.

“Saat ini kami sedang menunggu penerbitan resmi Peraturan Presiden agar kami dapat meninjau dan menilai detail arahan tersebut,” jelas Neneng.

Hal senada disampaikan oleh PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk (GOTO). Direktur Utama GOTO Hans Patuwo menyatakan perusahaan akan mematuhi kebijakan tersebut.

“Saat ini kami akan melakukan pengkajian untuk memahami detail, implikasi dan penyesuaian yang diperlukan sesuai dengan peraturan tersebut,” ujarnya.

Kebijakan ini dinilai akan membawa perubahan signifikan bagi industri transportasi digital di Indonesia. Penurunan komisi aplikator menjadi perubahan mendasar dalam model bisnis platform.

Grab menyebut struktur komisi baru akan memengaruhi cara kerja perusahaan secara keseluruhan.

“Struktur komisi yang diusulkan merupakan perubahan mendasar dalam cara platform digital berfungsi di pasar,” kata Neneng.

Meski demikian, pemerintah berharap kebijakan ini dapat menciptakan keseimbangan antara kesejahteraan pengemudi, keterjangkauan layanan bagi konsumen, serta keberlanjutan industri.

GOTO juga menegaskan akan terus berkoordinasi dengan pemerintah dan pemangku kepentingan agar kebijakan ini dapat berjalan optimal.

Dengan adanya regulasi baru ini, ekosistem ojol diharapkan semakin kuat, sekaligus memberikan perlindungan dan peningkatan pendapatan bagi jutaan mitra pengemudi di Indonesia.