Ribut UMP Tiap Tahun, Apindo Ingatkan Banyak Instrumen Upah yang Terabaikan

Liputan6.com, Jakarta - Ketua Bidang Ketenagakerjaan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Bob Azam menilai perdebatan publik terkait upah minimum provinsi (UMP) kerap menyesatkan arah kebijakan ketenagakerjaan.

Menurutnya, pembahasan pengupahan di Indonesia hampir selalu berujung pada besaran upah minimum, sementara aspek lain yang tak kalah penting justru terabaikan.

“Upah itu kan bukan hanya tergantung upah minimum,” kata Bob dalam Konferensi pers Indonesia Economic Outlook Apindo 2026, di Permata Kuningan Jakarta, ditulis Selasa (9/12/2025).

Bob menegaskan, upah minimum sejatinya hanya berfungsi sebagai jaring pengaman paling dasar bagi pekerja. Namun dalam praktiknya, upah minimum sering dipersepsikan sebagai satu-satunya instrumen peningkatan kesejahteraan buruh, sehingga menimbulkan tekanan berlebihan terhadap dunia usaha.

“Yang kita bicarakan selalu upah minimum terus gitu lho ya. Ini yang kita bilang terjadi misleading. Kuta bergerak ke arah yang tidak seharusnya, energi kita habis disitu, padahal banyak yang harus kita perbaiki bersama,” ujarnya.

Bob menjelaskan, ekosistem pengupahan seharusnya mencakup banyak elemen lain, seperti struktur dan skala upah, upah berbasis produktivitas, serta berbagai skema insentif.

Menurutnya, faktor-faktor tersebut justru memiliki dampak lebih berkelanjutan dalam meningkatkan kesejahteraan pekerja dan daya saing perusahaan.

“Ada juga struktur skala upah, ada juga upah produktivitas, insentif dan lain-lain,” ujarnya.

Ia menilai, dengan terus menempatkan upah minimum sebagai isu utama, perbaikan menyeluruh pada sistem pengupahan menjadi terhambat. Padahal, setiap perusahaan memiliki kondisi, kemampuan, dan karakteristik yang berbeda, termasuk dalam menentukan upah efektif bagi pekerjanya.

Kata Bob, Apindo, tidak pernah menolak kenaikan upah selama dilakukan secara rasional dan melalui mekanisme bipartit di masing-masing perusahaan. Ia menekankan pentingnya membangun ekosistem pengupahan yang adil dan sehat, sehingga kebijakan ketenagakerjaan tidak sekadar berfokus pada upah minimum, tetapi juga mendorong produktivitas dan keberlanjutan usaha.

“Nah, jadi bukan berarti Apindo itu pro-upah rendah serendah-rendahnya. Enggak gitu lho. Silahkan dilakukan Bipartit masing-masing perusahaan kalau memang mampu. Ini udah berkali-kali kita sampaikan ya,” pungkasnya.