Serangan di Balochistan Terus Meningkat, Konflik Lama Pakistan Memanas

Daftar Isi

Jakarta, CNN Indonesia --

Provinsi Balochistan di Pakistan mengalami salah satu hari paling mematikan dalam beberapa dekade terakhir pada akhir Januari lalu.

Kala itu, kelompok Balochistan Liberation Army (BLA) melancarkan operasi yang mereka sebut "Operation Herof 2.0" berupa serangan terkoordinasi di 12 distrik, termasuk Quetta, Gwadar, dan Mastung.

Data resmi menyebutkan 17 personel keamanan dan 31 warga sipil tewas. Pasukan Pakistan mengeklaim 145 pemberontak tewas dalam serangan balasan, meski angka ini dibantah BLA.

Rangkaian serangan BLA meliputi penembakan, bom bunuh diri, serta penguasaan sementara kantor polisi dan fasilitas pemerintah. Setelah kejadian, muncul laporan peningkatan operasi keamanan yang memicu kekhawatiran pengamat HAM terhadap perlakuan terhadap warga lokal.

Konflik lama dengan akar sejarah

Kekerasan terbaru di Balochistan bukan insiden terpisah, melainkan eskalasi konflik yang berakar sejak Pakistan merdeka. Untuk memahami krisis ini, perlu ada pemahaman mengenai keluhan historis, dugaan pelanggaran HAM, kesenjangan ekonomi, serta apa yang disebut sejumlah pengamat sebagai kegagalan politik.

Balochistan mencakup 44 persen wilayah Pakistan namun hanya dihuni sekitar 6 persen populasi. Meski kaya sumber daya, termasuk ladang gas Sui yang memasok sekitar 35-40 persen gas nasional, serta cadangan tembaga, emas, dan batu bara, provinsi ini tetap yang termiskin, dengan sekitar 70 persen penduduk hidup dalam kemiskinan multidimensi dan tingkat pengangguran 33 persen.

Provinsi ini hanya menerima 12,5 persen pendapatan gas dan 9,7 persen dana Komisi Keuangan Nasional. Para kritikus menilai alokasi ini tidak sebanding dengan kontribusi sumber daya wilayah tersebut.

Koridor Ekonomi China-Pakistan (CPEC) senilai 62 miliar dolar AS, terutama pembangunan Pelabuhan Gwadar, menjadi titik ketegangan. Warga lokal menyuarakan kekhawatiran soal penggusuran dan marginalisasi ekonomi, termasuk dugaan minimnya akses pekerjaan dan keterlibatan dalam pengambilan keputusan proyek.

Tuduhan pelanggaran HAM

Tuduhan paling serius di Balochistan berkaitan dengan penghilangan paksa dan pembunuhan di luar proses hukum. Sejumlah organisasi HAM mendokumentasikan apa yang mereka sebut sebagai pola pelanggaran sistematis.

Komite Baloch Yakjehti mencatat 1.223 kasus penghilangan paksa pada 2025. Dewan HAM Balochistan melaporkan 1.455 kasus tahun yang sama, termasuk 1.443 pria dan 12 perempuan. Dari jumlah itu, 1.052 orang masih hilang hingga akhir tahun, 317 dibebaskan, 83 dilaporkan tewas dalam tahanan, dan tiga dipindahkan ke penjara.

Salah satu kasus melibatkan Hani Baloch, perempuan hamil delapan bulan yang dilaporkan hilang bersama tiga anggota keluarga pada Desember 2025. Kelompok HAM juga menyebut seorang siswa 14 tahun tewas diduga akibat tindakan pasukan keamanan pada Januari 2026.

Laporan tahunan BYC mencatat 188 dugaan pembunuhan di luar hukum pada 2025, dengan 75 dikaitkan dengan kebijakan yang disebut aktivis sebagai "kill and dump". Wilayah Divisi Makran dan distrik Awaran disebut paling terdampak.

Ahli HAM PBB pada Maret 2025 menyatakan "keprihatinan ekstrem" atas penahanan aktivis Baloch dan penggunaan kekuatan terhadap demonstrasi. Organisasi internasional seperti Amnesty International dan Human Rights Watch juga menyerukan tindakan atas situasi HAM di wilayah tersebut. Aktivis terkemuka Dr. Mahrang Baloch masih ditahan.

Militerisasi dan dampak sipil

Pasukan keamanan Pakistan memiliki sekitar 736 pos pemeriksaan permanen dan 300 pos sementara di Balochistan, jumlah yang melebihi provinsi lain. Kritikus menilai kehadiran militer besar ini memperkuat persepsi pendudukan ketimbang integrasi.

Laporan 2025 menyebut operasi kontra-pemberontakan menyebabkan korban sipil, termasuk 20 kematian akibat serangan udara di distrik Khuzdar saja. Kelompok HAM juga mencatat lebih dari 122 aksi protes damai terkait penghilangan paksa, dengan 39 dibubarkan paksa, lebih dari 400 demonstran ditangkap, dan sejumlah orang terluka.

Pada Januari 2026, pemerintah Balochistan menyetujui aturan "Prevention, Detention and Deradicalization Rules 2025" yang membentuk pusat penahanan di luar pengawasan peradilan standar. Organisasi HAM mengecam kebijakan itu karena dinilai berpotensi melegalkan penghilangan paksa.

Fenomena Baru: pelaku perempuan

Perkembangan mencolok dalam pemberontakan Baloch adalah keterlibatan pelaku bom bunuh diri perempuan. Sejak 2022, sedikitnya lima perempuan melakukan serangan, banyak di antaranya berasal dari latar pendidikan tinggi dan kelas menengah.

Pelaku pertama, Shari Baloch pada 2022, adalah guru berusia 30 tahun dengan gelar MSc. Pelaku lain, Asifa Mengal dan Hawa Baloch, juga merupakan perempuan muda berpendidikan.

Dalam masyarakat patriarkal, partisipasi perempuan dalam perlawanan bersenjata memiliki makna simbolik besar. Kelompok pemberontak menyebut fenomena ini sebagai bukti bahwa kebijakan keamanan telah mendorong bahkan perempuan untuk mengangkat senjata.

Kekerasan berulang mencerminkan apa yang disebut sebagian pengamat sebagai kegagalan pendekatan politik. Negara Pakistan kerap memperlakukan tuntutan otonomi dan distribusi sumber daya yang adil sebagai separatisme, sementara dissent sering dilabeli aktivitas anti-negara.

Respons yang berfokus pada keamanan dinilai sebagian analis justru mendorong generasi muda terdidik menuju pemberontakan. Banyak pengamat menekankan bahwa solusi militer tidak dapat menyelesaikan persoalan yang pada dasarnya bersifat politik.

Situasi di Balochistan menunjukkan operasi keamanan saja mungkin tidak cukup ketika sebagian besar masyarakat merasa terpinggirkan secara politik dan ekonomi. Cara Pakistan menyeimbangkan keamanan, dialog politik, pemerataan ekonomi, dan perlindungan HAM diperkirakan akan menentukan arah masa depan provinsi tersebut.

(dna)