Tak Cuma Tol, Menhub Tegaskan Penindakan Truk ODOL Juga Berlaku di Jalan Nasional

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Perhubungan, Dudy Purwagandhi, memastikan penindakan terhadap truk lebih dimensi dan lebih muatan atau over dimension and over load (ODOL) dilakukan di seluruh jalan nasional. Penindakan tersebut dipastikan tidak hanya terbatas di jalan tol.

Dudy mendukung usulan pengenaan denda bagi truk ODOL yang melintas di jalan tol. Ia juga telah mengantisipasi potensi timbulnya celah jika truk-truk yang melanggar memilih berpindah jalur ke luar jalan tol.

"Jadi kami mendukung upaya menuju Zero ODOL tahun 2027. Apabila di jalan tol dikenakan denda, kekhawatiran truk keluar (menghindari tol) sudah kita selesaikan karena di luar juga nanti kita siapkan teknologi Weigh in Motion (WIM)," ujar Dudy di Kantor Kementerian Perhubungan, Jakarta, Senin (10/8/2026).

Ia memastikan alat pendeteksi pelanggaran ODOL disebar baik di jalan tol maupun jalan arteri nasional. Dengan demikian, tidak ada ruang bagi pelanggaran kendaraan angkutan barang mulai 2027 mendatang.

"Seperti yang disampaikan, alat pemantau tidak hanya dipasang di jalan tol, tetapi juga di jalan-jalan negara untuk memantau truk dengan angkutan lebih dimensi dan lebih muatan. Jadi tidak hanya jalan tol, tetapi juga jalan nasional," tuturnya.

Dudy menjelaskan bahwa proses sosialisasi akan terus dilakukan hingga Desember 2026 mendatang sebelum aturan berlaku efektif pada Januari 2027. Langkah ini diambil untuk memastikan setiap pemangku kepentingan memiliki pemahaman yang cukup mengenai aturan penindakan truk ODOL.

"Ini memberikan pengetahuan dan sosialisasi kepada seluruh stakeholder bahwa sistem ini akan mulai berlaku penuh pada 1 Januari 2027," katanya.

Ia berharap sosialisasi ini dapat mendorong operator angkutan, pengemudi, hingga pemilik barang untuk makin mematuhi ketentuan yang berlaku, sehingga jumlah pelanggaran dapat menurun sejak masa sosialisasi hingga penindakan resmi dimulai.

"Namun yang paling penting bagi kita adalah pemahaman seluruh stakeholder berkaitan dengan pelaksanaan ini. Jadi tidak ada alasan lagi bagi para pelaku angkutan logistik untuk tidak mematuhi aturan mengenai over dimension dan over load ini," beber Dudy.

Sebelumnya, Menhub Dudy Purwagandhi menjamin penindakan terhadap pelanggaran truk ODOL dilakukan secara komprehensif. Ia menekankan bahwa penanganan ODOL tidak boleh hanya membebankan kesalahan kepada pengemudi, tetapi juga harus menyasar pemilik barang dan pemilik kendaraan.

Hal tersebut diungkapkan Dudy saat meluncurkan Alat Bukti Rekaman Elektronik (ETLE) Hub dalam penindakan truk ODOL guna mendukung agenda Zero ODOL 2027.

"ETLE Hub bukan tujuan akhir. Sistem ini merupakan salah satu instrumen dalam agenda yang lebih besar menuju Zero ODOL 2027," kata Dudy.

Ia menambahkan, penanganan ODOL perlu dilakukan secara menyeluruh dari hulu ke hilir. Langkah ini mencakup kepatuhan terhadap dimensi kendaraan, proses pemuatan barang, tanggung jawab perusahaan angkutan dan pemilik barang, hingga pengawasan di jalan serta penegakan hukum.

"Tanggung jawab tidak boleh selalu berhenti pada pengemudi. Dalam ekosistem angkutan barang, terdapat perusahaan angkutan, pemilik kendaraan, pemilik barang, serta pihak-pihak lain yang memiliki tanggung jawab untuk memastikan kendaraan beroperasi sesuai dengan ketentuan," tegasnya.

Dudy pun mengajak seluruh pemangku kepentingan—mulai dari pemerintah, badan usaha, asosiasi, hingga perusahaan angkutan dan pengemudi—untuk ikut berkomitmen menjalankan aturan tersebut.

"Kepada jajaran Direktur Jenderal Perhubungan Darat dan seluruh Balai Pengelola Transportasi Darat, saya meminta agar sistem ini benar-benar dijaga kualitas pelaksanaannya. Pastikan perangkat bekerja dengan baik, data yang dihasilkan akurat, dan setiap kendala yang terjadi di lapangan segera dievaluasi dan diperbaiki," pungkas Dudy.