Tetangga RI Pangkas Anggaran Kementerian Buntut Perang di Timteng

Jakarta, CNN Indonesia --

Kementerian Keuangan Malaysia memerintahkan semua kementerian dan lembaga pemerintah untuk memangkas anggaran operasional tahun 2026, buntut konflik Timur Tengah.

Diberitakan Reuters, pemberitahuan itu tertuang dalam dokumen tertanggal Rabu (29/4), yang dikirim oleh Sekretaris Jenderal Kemenkeu Malaysia Johan Mahmood Merican.

Dalam dokumen itu disebutkan bahwa lonjakan tajam harga energi yang bersumber dari konflik Timteng telah berdampak langsung pada biaya hidup. Hal ini menyebabkan peningkatan kebutuhan subsidi yang harus dipenuhi oleh pemerintah.

Johan dalam dokumen internal tersebut membeberkan bahwa tagihan subsidi publik pemerintah mencapai 58,4 miliar ringgit (sekitar Rp256 triliun) tahun ini.

Angka tersebut jauh melampaui 15 miliar ringgit (sekitar Rp65 triliun) yang awalnya dialokasikan dalam anggaran 2026.

"Oleh karena itu, semua kementerian, departemen, dan lembaga harus meninjau pengeluaran operasional mereka tahun ini dan menyerahkan proposal pemotongan anggaran paling lambat 15 Mei," tulis Johan Mahmood dalam dokumen internal tersebut.

Kementerian Keuangan Malaysia belum memberikan komentar resmi terkait pemberitaan ini.

Kemenkeu Malaysia juga menyatakan pemerintah mengeluarkan biaya sebesar 7 miliar ringgit (sekitar Rp30,6 triliun) per bulan, untuk mendanai subsidi bahan bakar dan langkah-langkah bantuan lainnya.

Biaya ini disebut meningkat hingga 10 kali lipat dari pengeluaran, sebelum pecahnya konflik di Timur Tengah pada akhir Februari lalu.

Menteri Komunikasi Malaysia, Fahmi Fadzil, mengonfirmasi arahan tersebut. Namun dia mengatakan pemerintah belum berencana mengajukan kembali anggaran 2026 ke parlemen untuk saat ini.

"Ini sejalan dengan niat pemerintah untuk merampingkan program dan implementasinya, karena Malaysia menghadapi tantangan yang timbul dari krisis pasokan global," ujar Fahmi.

(dna)

Add as a preferred
source on Google