Top 3: Indonesia Akhirnya Swasembada Daging dan Telur Ayam Curi Perhatian

Liputan6.com, Jakarta - Kementerian Pertanian (Kementan) mengungkapkan Indonesia telah mencapai swasembada bahkan surplus produksi daging ayam dan telur ayam.

"Indonesia telah mencapai swasembada daging ayam dan telur ayam dengan mencapai surplus masing-masing sebesar 0,12 juta ton dan 0,17 juta ton," ujar Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementan Agung Suganda di Probolinggo, Jawa Timur pada Selasa.

Saat ini pemerintah terus berupaya menjaga stabilitas supply dan demand untuk menjaga agar harga ayam hidup dan telur di tingkat peternak tidak terlalu rendah di bawah harga pokok produksinya.

Namun, untuk daging sapi, Indonesia masih membutuhkan impor sekitar 52 persen dari kebutuhan nasional. Sedangkan untuk susu, Indonesia membutuhkan impor sekitar 79 persen dari kebutuhan nasional.

Kementan menggandeng Satgas Pangan Polri untuk menstabilkan harga ayam hidup melalui pengawasan distribusi, penyerapan produksi peternak, serta pengendalian harga di tingkat konsumen dan produsen.

Artikel Indonesia Akhirnya Swasembada Daging dan Telur Ayam menyita perhatian pembaca di Kanal Bisnis Liputan6.com pada Selasa, 15 Juli 2025. Ingin tahu artikel terpopuler lainnya di Kanal Bisnis Liputan6.com? Berikut tiga artikel terpopuler di Kanal Bisnis Liputan6.com yang dirangkum pada Rabu, (16/7/2025):

Kementerian Pertanian (Kementan) mengungkapkan Indonesia telah mencapai swasembada bahkan surplus produksi daging ayam dan telur ayam.

"Indonesia telah mencapai swasembada daging ayam dan telur ayam dengan mencapai surplus masing-masing sebesar 0,12 juta ton dan 0,17 juta ton," ujar Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementan Agung Suganda di Probolinggo, Jawa Timur pada Selasa.

Saat ini pemerintah terus berupaya menjaga stabilitas supply dan demand untuk menjaga agar harga ayam hidup dan telur di tingkat peternak tidak terlalu rendah di bawah harga pokok produksinya.

Namun, untuk daging sapi, Indonesia masih membutuhkan impor sekitar 52 persen dari kebutuhan nasional. Sedangkan untuk susu, Indonesia membutuhkan impor sekitar 79 persen dari kebutuhan nasional.

Kementan menggandeng Satgas Pangan Polri untuk menstabilkan harga ayam hidup melalui pengawasan distribusi, penyerapan produksi peternak, serta pengendalian harga di tingkat konsumen dan produsen.

Berita selengkapnya baca di sini

Pelaku usaha kecil seperti ojek daring (ojol), penjual pulsa, hingga pedagang dengan omzet di bawah Rp 500 juta per tahun resmi dikecualikan dari pungutan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 oleh penyelenggara niaga elektronik (e-commerce). Hal ini ditegaskan dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 37 Tahun 2025.

“Ojol ini tidak dipungut, termasuk pengecualian,” kata Direktur Peraturan Perpajakan I Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan, Hestu Yoga Saksama dikutip dari Antara, Senin (14/7/2025).

Selain ojol, penjual pulsa dan kartu perdana juga dikecualikan dari pungutan PPh 22 oleh lokapasar. Alasannya, mereka telah memiliki regulasi tersendiri, yakni PMK Nomor 6 Tahun 2021.

Tak hanya itu, transaksi jual beli emas perhiasan, emas batangan, perhiasan non-emas, batu permata, dan sejenisnya juga bebas pungutan—baik oleh pabrikan, pedagang, maupun pengusaha emas batangan.

"Pengalihan hak atas tanah dan bangunan juga tidak dikenakan pungutan, karena prosesnya biasanya lewat notaris,” tambah Hestu Yoga.

Berita selengkapnya baca di sini

Pengamat Mata Uang dan Komoditas, Ibrahim Assuaibi, memproyeksikan bahwa harga emas dunia akan menembus level USD3.600 per troy ounce pada akhir tahun 2025.

“Saya masih tetap bahwa harga emas dunia itu sampai akhir tahun (bisa) di level USD3.600,” kata Ibrahim dikutip dari keterangannya, Selasa (15/7/2025).

Kenaikan ini disebut sebagai dampak dari meningkatnya ketidakpastian global, baik dari sisi geopolitik maupun ekonomi. Menurutnya, emas masih akan menjadi instrumen pelindung nilai (safe haven) utama bagi investor dan bank sentral dunia.

Ibrahim menilai, perang antara Rusia dan Ukraina berpotensi berlanjut hingga tahun 2026 bahkan 2027. Dukungan militer dari NATO dan Amerika Serikat kepada Ukraina diyakini memperpanjang eskalasi konflik, tanpa ada kepastian kapan perdamaian akan tercapai. 

Ia bahkan menyebut, kemungkinan gencatan senjata hanya akan terjadi apabila salah satu pemimpin negara terlibat terbunuh dalam konflik.

Berita selengkapnya baca di sini