Wamen PU Ungkap Pentingnya Peran Perempuan dalam Pembangunan Infrastruktur

Liputan6.com, Jakarta - Wakil Menteri Pekerjaan Umum (PU) Diana Kusumastuti menegaskan pentingnya peran aktif perempuan dalam mendukung pembangunan infrastruktur, terutama di bidang pendidikan dan kesehatan di Indonesia. 

Pembangunan infrastruktur sosial, antara lain sekolah, madrasah, dan rumah sakit, harus memenuhi standar teknis untuk menjamin keselamatan dan kenyamanan masyarakat. 

Diana menilai bidang pendidikan dan kesehatan utamanya jadi perhatian utama perempuan, lantaran  menyangkut upaya mengasuh dan menyiapkan masa depan anak.

"Perempuan tidak hanya menjadi penerima manfaat, tetapi juga harus menjadi bagian dari proses pengambilan keputusan dan perencanaan teknis infrastruktur," kata Diana dalam keterangan tertulis, Sabtu (26/4/2025).

Menurut dia, Kementerian PU berperan aktif dalam mendukung rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN) 2025–2029. Dengan menetapkan pembangunan SDM unggul sebagai salah satu prioritas utama. 

Dalam konteks ini, infrastruktur pendidikan dan kesehatan menjadi fondasi penting yang harus dibangun dengan cermat dan berkelanjutan.

"Penerapan prinsip bangunan gedung hijau untuk gedung negara, seperti sekolah dan rumah sakit yang luasannya di atas 5.000 m², sangat penting dilakukan. Selain hemat energi dan ramah lingkungan, prinsip ini juga berkontribusi pada efisiensi biaya operasional dan perawatan," ungkapnya. 

Sebagai Pedoman Teknis, Surat Edaran (SE) Dirjen Cipta Karya Kementerian PU Nomor 47 Tahun 2020 jadi rujukan pembangunan dan renovasi gedung sekolah dan madrasah. Pedoman tersebut mencakup aspek struktur, arsitektur, utilitas, serta alur proses pembangunan hingga serah terima aset.

"Mitigasi risiko juga penting dalam setiap tahapan pembangunan. Mulai dari persiapan hingga pengawasan, setiap tahapan harus diawasi dengan cermat agar tidak menimbulkan masalah di kemudian hari," tegasnya.

Oleh karenanya, Diana juga mengajak seluruh pemangku kepentingan, mulai dari akademisi, sektor swasta, praktisi, hingga para aktivis perempuan terlibat aktif dalam mewujudkan infrastruktur sosial yang berkelanjutan. 

Dia menuturkan, kolaborasi lintas sektor adalah kunci utama keberhasilan pembangunan yang inklusif dan berdampak luas.

"Kita tidak bisa lagi berjalan sendiri-sendiri. Dengan sinergi yang kuat, Kementerian PU percaya perempuan Indonesia mampu berkontribusi secara nyata dalam mewujudkan pembangunan infrastruktur yang tangguh dan berkeadilan," tutur dia. 

Sebelumnya, Wakil Menteri Pekerjaan Umum (PU) Diana Kusumastuti menyoroti siklus banjir 5 tahunan yang kembali terjadi pada 2025. Tak hanya di Jabodetabek dan wilayah pesisir lain, banjir kali ini bahkan menerjang sisi hulu di Cisarua, Kabupaten Bogor. 

Dari hasil pantauannya di Cisarua, Diana menceritakan, fenomena banjir kembali terjadi akibat masalah penggunaan lahan. Khususnya pemukiman penduduk yang benar-benar berada di atas sungai.

"Dulunya sungainya itu besar, terus sekarang menjadi kecil. Karena apa? Karena banyaknya rumah-rumah yang berdiri di sebenarnya itu sempadan sungai, tapi dia tambahkan rumah-rumahnya," ujar Diana di kantornya, Jakarta, Rabu (12/5/2025)?

Pemukiman warga di atas sempadan sungai lantas membuat penyempitan alur sungai, membuat laju air tertahan dan merembet ke daratan saat curah hujan tinggi. Diana menekankan, kasus ini jadi penyebab utama musibah banjir terus berulang.

"Saya sampaikan memang inilah penyebab banjirnya. Karena air yang harusnya mengalir secara deras karena hujan yang cukup tinggi, akhirnya air itu enggak bisa terbendung. Akhirnya ya menimpa rumah-rumah menjadi banjir bandang," tegas dia.

Tak hanya di Cisarua, Wamen PU Diana menemukan penyempitan sungai pun terjadi di wilayah Sukabumi. Dalam sebuah kunjungan bersama Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka ke Sukabumi beberapa waktu lalu, ia menyarankan agar area di pinggiran sungai bisa dikembalikan ke kondisi alaminya. 

"Saya usul kepada Pak Gibran kemarin juga kepada Bupati Sukabumi, agar sempadan sungai itu kalau bisa jangan ada rumah-rumah. Kalau sempadan sungai itu harusnya kosong. Sehingga nanti kalau airnya melampias dan sebagainya, ya masih di sempadan sungai tersebut," ungkapnya. 

Menurut dia, Kementerian PU melalui Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) juga telah mendata lahan di sempadan sungai yang telah terokupansi oleh pemukiman warga. Sayangnya, Diana belum bisa merinci lebih detil data tersebut. 

Selain di sisi hilir, Diana juga menaruh perhatian terhadap banjir Bekasi akibat meluapnya Kali Bekasi, hingga tanggul tak mampu menahan volume air yang melonjak tajam.  

Itu terjadi akibat adanya sertifikat hak milik (SHM) di atas tanggul. Sehingga kawasan pemukiman yang berdiri di atasnya punya bukti legal.

"Besok itu kami dengan Pak Gubernur DKI dan ATR (Nusron Wahid), itu akan duduk bareng lagi untuk tanggul-tanggul yang di Bekasi. Tadi saya juga telponan juga sama Pak Pramono Anung juga, beliau nanti juga akan rapat setelah nanti saya rapat dengan Pak Dedi (Mulyadi, Gubernur Jawa Barat)," tuturnya.

Berdasarkan tinjauan lapangan di Desa Tugu, Cisarua, Kabupaten Bogor beberapa waktu lalu, Diana memaparkan penyebab bencana banjir di sisi hulu tersebut. 

Intensitas hujan yang tinggi di wilayah Puncak Bogor pada Minggu (2/3/2025) mengakibatkan debit air di wilayah hulu Sungai Ciliwung terus meningkat. Sehingga sungai tidak mampu menampung air, hingga menggenangi permukiman warga dan merusak beberapa jembatan. 

Ia lantas mengimbau kepada warga untuk tidak tinggal di bantaran sungai, karena akan mempersempit badan sungai. 

"Saya melihat bahwa sungai yang dulunya lebar, sekarang menjadi sempit karena banyak sekali rumah-rumah di bantaran sungai. Air itu tentunya mencari jalannya sendiri, sehingga harapan saya jangan dihuni," kata Diana beberapa waktu lalu. 

Menurut dia, langkah-langkah penanganan pasca banjir Sungai Ciliwung di wilayah Cisarua ini harus segera dilakukan. Dengan berkoordinasi lintas sektoral bersama Pemerintah Provinsi Jawa Barat maupun Pemerintah Kabupaten Bogor, termasuk upaya relokasi warga yang tinggal di badan sungai.