AS Kenakan Bea Anti-Dumping Panel Surya ke 3 Negara, Ada Indonesia

Liputan6.com, Jakarta - Departemen Perdagangan Amerika Serikat (AS) pada Kamis, 23 April 2026 mengumumkan bea antidumping sementara untuk solar cell atau panel surya yang diimpor dari India, Indonesia, dan Laos. Hal ini merupakan langkah terbaru dalam serangkaian tarif yang diberlakukan selama lebih dari satu dekade terhadap impor panel surya dari Asia.

Mengutip bangkokpost.com, Jumat (24/4/2026), Dengan keputusan tersebut, pejabat perdagangan federal memihak pemilik pabrik tenaga surya domestik seiring menemukan perusahaan yang beroperasi di ketiga negara tersebut melakukan praktik dumping barang murah di pasar AS.

Menurut lembar fakta yang di-unggah di situs web Departemen Perdagangan, lembaga tersebut menghitung tarif bea sementara, yang dikenal sebagai margin dumping, sebesar 123,04% untuk impor dari India, 35,17% untuk impor dari Indonesia, dan 22,46% untuk impor dari Laos.

Ketiga negara tersebut tahun lalu menyumbang USD 4,5 miliar atau Rp 78,01 triliun (asumsi kurs dolar AS terhadap rupiah di kisaran 17.340) dalam impor panel surya AS, sekitar dua pertiga dari total, menurut data perdagangan pemerintah.

Keputusan ini merupakan pukulan bagi para produsen di negara-negara tersebut yang memasok barang ke pasar AS yang berkembang pesat. Aliansi untuk Manufaktur dan Perdagangan Tenaga Surya Amerika, yang mengajukan petisi tersebut, termasuk First Solar yang berbasis di Tempe, Arizona, Qcells, divisi tenaga surya dari Hanwha Korea, dan perusahaan swasta Talon PV dan Mission Solar.

"Keputusan awal ini menegaskan bahwa para produsen di negara-negara ini melakukan praktik dumping sel dan modul surya ke pasar AS dengan harga yang sangat rendah, merusak produk buatan Amerika dan mendistorsi persaingan pasar pada saat yang krusial bagi sektor manufaktur domestik," kata aliansi tersebut dalam sebuah pernyataan.

Kelompok ini sebelumnya telah berhasil memenangkan tarif impor dari negara-negara di Asia Tenggara termasuk Malaysia, Kamboja, Vietnam, dan Thailand.

Departemen Perdagangan mengatakan akan mengumumkan keputusan akhir pada atau sekitar 13 Juli untuk panel surya dari India dan Indonesia, dan keputusan untuk impor dari Laos pada atau sekitar 9 September. Badan tersebut juga mengumumkan bea masuk penyeimbang sementara untuk ketiga negara tersebut pada Februari.

Sebelumnya,  Kementerian Perdagangan (Kemendag) melalui Direktorat Pengamanan Perdagangan, mendukung penuh para pelaku usaha produk kayu di Indonesia dengan memberikan pendampingan.

Menyusul adanya penyelidikan berlapis anti dumping dan anti subsidi terhadap ekspor produk kayu lapis dari kayu keras dan dekoratif (hardwood and decorative plywood) asal Indonesia oleh Amerika Serikat (AS). 

Penyelidikan tersebut diinisiasi Departemen Perdagangan AS atau United States Department of Commerce (USDOC) pada 11 Juni 2025.

Plt Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kemendag Isy Karim mengatakan, pemerintah akan memberi pendampingan kepada pelaku usaha Indonesia dalam menyusun pembelaan dan pengisian kuesioner. 

"Kayu lapis dari kayu keras dan dekoratif merupakan salah satu produk unggulan ekspor Indonesia ke AS. Pemerintah akan senantiasa selalu memberikan pembelaan," ujar Isy, Selasa (17/6/2025).

Selain Indonesia, penyelidikan USDOC ini juga ditujukan untuk China dan Vietnam berdasarkan petisi dari Coalition for Fair Trade in Hardwood and Plywood (CFTHP) yang disampaikan ke USDOC pada 22 Mei 2025.

Dalam dokumen inisiasi penyelidikannya, USDOC mencantumkan 204 pos tarif Harmonized Tariff Schedule of the United States (HTS-US) yang akan diselidiki. Beberapa jenis produk yang menjadi fokus penyelidikan meliputi kayu lapis dari kayu keras dan dekoratif serta panel kayu veneer (veneered panels). Namun, daftar ini masih dapat berubah sesuai perkembangan penyelidikan. 

Selain itu, margin dumping yang akan dikenakan terhadap produk Indonesia diperkirakan mencapai 84,94 persen. Ditambah dengan 12 program yang terindikasi subsidi. Adapun secara tren, ekspor produk Indonesia ke AS pada 2022 sebesar USD 570,39 juta. Nilai ini sempat turun pada 2023 menjadi USD 337,13 juta, untuk kembali naik pada 2024 menjadi USD 410,96 juta.

Salah satu hal baru dalam penyelidikan ini, temuan beberapa dari 12 program tersebut merupakan program Pemerintah China yang dinilai sebagai subsidi transnasional oleh AS.

Direktur Pengamanan Perdagangan Kemendag Reza Pahlevi Chairul menyampaikan, pihaknya akan terus berkolaborasi dengan kementerian dan lembaga terkait, asosiasi, serta perusahaan-perusahaan yang terdampak.