Aturan Baru Derivatif Valuta Asing Mulai Berlaku, BI Tekankan Tata Kelola dan Stabilitas Pasar

Liputan6.com, Jakarta - Bank Indonesia (BI) terus memperkuat pengaturan dan pengawasan Derivatif Pasar Uang dan Valuta Asing (Derivatif PUVA) sebagai upaya menciptakan pasar yang modern, maju, dan berstandar tata kelola tinggi. Penguatan ini dinilai penting untuk meningkatkan efektivitas kebijakan moneter, menjaga stabilitas sistem keuangan, serta memperkuat sinergi pembiayaan ekonomi sejalan dengan Blueprint Pendalaman Pasar Uang dan Valuta Asing (BPPU) 2030. 

BI mulai melaksanakan pengaturan dan pengawasan derivatif PUVA sejak 10 Januari 2025, setelah kewenangan tersebut dialihkan dari Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti).

Peralihan ini merupakan amanat Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU PPSK) serta Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2024. Langkah ini sekaligus memberikan kepastian hukum bagi sektor keuangan digital dan instrumen derivatif.

“Peralihan tugas pengaturan dan pengawasan Derivatif PUVA kepada Bank Indonesia bukan hanya sebuah mandat baru, tetapi juga peluang bagi Bank Indonesia untuk memperluas instrumen keuangan yang dapat dimanfaatkan untuk pendalaman Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing," jelas Deputi Gubernur Senior BI, Destry Damayanti dalam keterangan tertulis, Rabu (3/12/2025). 

Destry menjelaskan bahwa PADG Derivatif PUVA disusun untuk memastikan penerapan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko yang lebih kuat. BI menargetkan terciptanya produk derivatif yang variatif dan likuid, harga yang efisien dan kredibel, serta pelaku pasar yang kompeten. Selain itu, BI juga mendorong tata kelola yang modern mulai dari proses perizinan, pengawasan, hingga pelindungan konsumen.

“Untuk itu, BI berupaya menghadirkan tata kelola yang lebih terintegrasi, transparan, dan modern mulai dari perizinan, pengawasan, hingga pelindungan konsumen,” tegas Destry.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) turut mendukung langkah tersebut. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK, Inarno Djajadi, menyatakan bahwa PADG Derivatif PUVA menjadi bagian penting dari reformasi sektor keuangan dan berperan sebagai pilar komplementer bagi pengembangan pasar derivatif atas efek. Ia menekankan perlunya koordinasi erat antarotoritas agar tidak terjadi arbitrase regulasi.

Dukungan juga disampaikan oleh Kepala Bappebti, Tirta Karma Sanjaya, yang menegaskan komitmen untuk terus bersinergi dalam penyusunan aturan turunan, sinkronisasi perizinan, hingga peningkatan kapasitas pelaku pasar. Menurutnya, langkah ini penting agar penguatan tata kelola derivatif dapat berjalan optimal.

PADG Derivatif PUVA mengatur aspek Product, Pricing, Participant, dan Infrastruktur (3P+I) secara komprehensif. Regulasi ini mencakup seluruh ekosistem, mulai dari pengawasan, pelaporan, pelindungan konsumen, hingga penerapan APU-PPT dan pencegahan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal. PADG mulai berlaku efektif pada 1 Desember 2025.

Ke depan, kerja sama erat antara BI, OJK, Bappebti, dan pelaku pasar menjadi fondasi penting untuk memperkuat ekosistem derivatif nasional. Sinergi yang berkelanjutan diharapkan mampu menghadirkan pasar derivatif yang modern, aman, dan kompetitif, serta mendukung stabilitas sistem keuangan Indonesia.