Bahaya Pangan Tak Aman, Indonesia Terancam Rugi Rp 30 Triliun per Tahun

Liputan6.com, Jakarta - Kementerian Koordinator Bidang Pangan menyatakan, masalah keamanan pangan bukan hanya berdampak terhadap isu keamanan, tetapi juga kerugian ekonomi. Indonesia diestimasi bisa merugi hingga Rp 30 triliun per tahun akibat pangan tak aman.

Deputi bidang Koordinasi Keterjangkauan dan Keamanan Pangan Kemenko Pangan Nani Hendiarti menguraikan, kerugian itu muncul lantaran ada aspek biaya kesehatan hingga produktivitas yang hilang.

"Kalau kita lihat Indonesia secara makro ini juga cukup besar (kerugian akibat keamanan pangan), Rp 20-30 triliun per tahun," kata Nani dalam Food Summit 2026 di Jakarta, Senin (27/4/2026).

Tak hanya dari segi aspek, isu keamanan pangan juga berpotensi menimbulkan kerugian pada berbagai komponen. Mulai dari pengusaha UMKM hingga program prioritas pemerintah semisal Makan Bergizi Gratis (MBG).

"Kerugiannya itu bisa kita lihat dari berbagai komponen ya, tapi juga terkait dengan aktivitas ekonomi. Yaitu ada UMKM ditutup, lalu ekspor ditolak, pariwisata drop, juga produktivitas tenaga kerja turun," paparnya.

"Termasuk dari program MBG yang ada. Sekarang kalau bapak dan ibu dengar, suspend pemberhentian sementara itu kan tentu berdampak juga ya dari sisi kerugian," ujar Nani.

Selain di Indonesia, isu pangan tak aman juga telah menjadi perhatian di tingkat global. Nani menyebut bahwa kerugian global daripadanya bisa menembus hingga Rp 1.760 triliun per tahun.

"Kita bisa lihat kerugian-kerugian ini berdasarkan sumber datanya. Jadi kalau yang secara global basisnya adalah dari Bank Dunia, kita lihat per tahun itu USD 110 miliar atau sekitar Rp 1.760 triliun rupiah. Jadi angka yang besar sekali," ungkapnya.

"Ini mencakup tiga hal, dari aspek biaya kesehatan, lalu produktivitas yang hilang, dan juga ini berfokus kepada negara-negara yang menengah ke bawah," ucap dia.

Merujuk data Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), Nani menyampaikan, sekitar 1,6 juta orang di seluruh dunia jatuh sakit setiap hari gara-gara asupan pangan yang tak aman.

"WHO menyampaikan bahwa keamanan pangan ini juga bisa mengancam ya kalau tidak ditangani. Dampaknya itu kepada cukup besar, 1,6 juta orang sakit setiap hari karena tidak ada jaminan keamanan pangan," kata Nani.

Sebagai mitigasi, Pemeritnah Indonesia telah menerbitkan regulasi terkait keamanan pangan, melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 1 Tahun 2026.

"Nah ini sebenarnya merujuk kepada Undang-Undang Pangan 18 tahun 2012. Tentu kalau PP itu pasti akan ada turunan-turunannya, jadi turunan-turunan dari sektoral maupun teknis yaitu sedang proses disiapkan oleh masing-masing kementerian dan lembaga," tuturnya.