Bank Indonesia Naikkan BI Rate Kembali Jadi 5,5%

Liputan6.com, Jakarta - Bank Indonesia (BI) kembali menaikkan suku bunga acuan atau BI Rate sebesar 25 basis poin (bps) menjadi 5,50%. Langkah tersebut ditempuh untuk memperkuat stabilisasi nilai tukar rupiah yang tengah menghadapi tekanan akibat meningkatnya gejolak global, terutama dampak konflik di Timur Tengah.

Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo, mengatakan keputusan tersebut diambil dalam Rapat Dewan Gubernur (RDG) Mingguan yang digelar pada Selasa (9/6/2026).

Selain menaikkan BI Rate menjadi 5,50%, BI juga menaikkan suku bunga Deposit Facility sebesar 25 bps menjadi 4,50% dan suku bunga Lending Facility sebesar 25 bps menjadi 6,25%.

"Kenaikan ini sebagai langkah lanjutan untuk memperkuat stabilisasi nilai tukar Rupiah dari dampak tingginya gejolak global akibat perang di Timur Tengah serta sebagai langkah pre-emptive untuk menjaga inflasi pada tahun 2026 dan 2027 agar tetap berada dalam kisaran sasaran 2,5±1% yang ditetapkan Pemerintah," ujar Perry Warjiyo dalam keterangan tertulis.

Menurut Perry, kebijakan tersebut juga ditujukan untuk meningkatkan daya tarik aset keuangan domestik sehingga mampu mendorong masuknya kembali aliran investasi portofolio asing ke Indonesia.

Bank Indonesia mencatat nilai tukar rupiah dalam beberapa pekan terakhir bergerak lebih lemah dibandingkan perkiraan sebelumnya. Selain dipicu ketidakpastian global dan meningkatnya kebutuhan valuta asing di dalam negeri, tekanan terhadap rupiah juga berasal dari keluarnya dana investor asing dari pasar keuangan Indonesia.

Karena itu, BI memandang perlu memperkuat bauran kebijakan guna menjaga stabilitas nilai tukar sekaligus memastikan ketahanan eksternal ekonomi Indonesia tetap terjaga.

Untuk diketahui, sebelumnya pada Rapat Dewan Gubernur yang berlangsung pada 20 Mei 2026, BI juga memutuskan untuk menaikkan BI Rate sebesar 50 basis poin menjadi 5,25 persen.

Selain menaikkan suku bunga acuan, Bank Indonesia juga meluncurkan sejumlah kebijakan tambahan untuk menarik kembali aliran modal asing ke pasar domestik.

Salah satunya dengan meningkatkan struktur suku bunga Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) untuk seluruh tenor 6 bulan, 9 bulan, dan 12 bulan.

Menurut Perry, langkah tersebut dilakukan agar instrumen investasi di Indonesia tetap kompetitif dibandingkan negara lain.

Bank Indonesia juga memberikan insentif berupa penurunan biaya swap lindung nilai (hedging swap) bagi investor asing sebesar 10%.

Kebijakan tersebut diharapkan dapat meningkatkan daya tarik investasi sekaligus mengurangi beban biaya yang selama ini ditanggung investor asing saat berinvestasi di pasar keuangan Indonesia.

Di sisi lain, BI kembali membuka fasilitas lelang repurchase agreement (repo) untuk tenor 3 bulan, 6 bulan, 9 bulan, dan 12 bulan bagi perbankan.

Langkah itu ditujukan untuk menjaga kecukupan likuiditas di pasar uang dan sektor perbankan agar pertumbuhan uang primer (M0) tetap berada pada level dua digit atau di atas 10%.

Bank Indonesia juga meningkatkan intensitas operasi moneter baik dalam rupiah maupun valuta asing untuk memperkuat stabilisasi nilai tukar.

Dalam operasi moneter rupiah, BI akan menggelar lelang SRBI dua kali dalam sepekan. Sementara di pasar valuta asing, intervensi akan diperkuat melalui transaksi spot, Domestic Non Deliverable Forward (DNDF), serta Non Deliverable Forward (NDF) di pasar luar negeri.

Perry menegaskan bahwa stabilisasi rupiah tidak hanya dilakukan melalui kebijakan moneter, tetapi juga melalui koordinasi erat dengan pemerintah.

Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan sebelumnya telah menyepakati penguatan koordinasi fiskal dan moneter untuk menjaga stabilitas makroekonomi di tengah tingginya ketidakpastian global.

Menurut Perry, koordinasi tersebut diarahkan untuk meningkatkan daya tarik investasi pada SRBI maupun Surat Berharga Negara (SBN), sekaligus menjaga kecukupan likuiditas melalui pengelolaan kas pemerintah yang tetap ditempatkan di Bank Indonesia.

"Koordinasi fiskal-moneter yang sudah kuat selama ini terus akan diperkuat dari waktu ke waktu dan dilakukan secara berkesinambungan untuk saling mendukung dan seirama dalam menjaga stabilitas makroekonomi dan mendorong pertumbuhan ekonomi, dengan keyakinan bahwa fundamental ekonomi Indonesia tetap terjaga kuat dan berdaya tahan dalam menghadapi gejolak global," kata Perry Warjiyo.