BI Ungkap 3 Faktor Kunci Ketahanan Ekonomi Indonesia

Liputan6.com, Jakarta - Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo mengungkapkan tiga faktor kunci penopang ketahanan ekonomi Indonesia, yakni kredibilitas kebijakan, kemampuan adaptasi terhadap dinamika global, dan penguatan kemitraan internasional. 

Ketiga hal tersebut menjadi pesan utama yang disampaikan dalam sejumlah pertemuan lanjutan dengan investor global, serta pertemuan dengan US-ASEAN Business Council dan International Monetary Fund dalam rangkaian IMF-World Bank Spring Meetings 2026 di Washington DC, Amerika Serikat pada 15 April 2026.

Direktur Departemen Komunikasi BI Anton Pitono menguraikan, ketiga faktor tersebut meliputi beberapa hal. Pertama, konsistensi dan sinergi kebijakan moneter, fiskal, serta stabilitas sistem keuangan yang dijalankan secara kredibel.​

"Kedua, kemampuan untuk terus beradaptasi dan menyesuaikan kerangka kebijakan seiring perubahan dinamika global. Ketiga, penguatan kerja sama dan kemitraan internasional, termasuk dengan Amerika Serikat (AS) dan negara lainnya," jelasnya dalam siaran pers resmi Bank Indonesia, Kamis (16/4/2026).

Anton mengatakan, pertemuan Gubernur Bank Indonesia bersama Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa dengan para pelaku bisnis yang tergabung dalam US-ASEAN Business Council dan US Chamber of Commerce mencerminkan pentingnya interaksi langsung antara pemangku kebijakan dan sektor swasta di tengah meningkatnya ketidakpastian global. 

"Dalam kesempatan tersebut, Indonesia menegaskan kinerja ekonominya yang berdaya tahan di tengah berbagai krisis, sekaligus memperkuat kepercayaan para pelaku usaha AS yang beroperasi di Asia Tenggara," ujar dia. 

Bahas Perkembangan Geopolitik

Pada hari yang sama, Gubernur Bank Indonesia juga melakukan pertemuan dengan First Deputy Managing Director (FDMD) International Monetary Fund, Dan Katz, yang membahas perkembangan geopolitik dan ketidakpastian global yang tinggi. 

Dalam diskusi ini, disoroti risiko global tidak hanya berasal dari harga minyak, tetapi juga potensi dampak rambatan melalui rantai pasok global. 

"Oleh karena itu, kalibrasi kebijakan tidak hanya berfokus pada indikator yang sudah terlihat, tetapi juga pada kemampuan untuk mengantisipasi risiko yang belum sepenuhnya teridentifikasi," imbuh Anton. 

Sebelumnya, Bank Indonesia (BI) menegaskan komitmennya untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah di tengah meningkatnya tekanan global. Deputi Gubernur Senior BI, Destry Damayanti, menyatakan bahwa seluruh instrumen operasi moneter akan dioptimalkan.

“Kami akan mengoptimalkan semua instrumen operasi moneter yang kami miliki. Jadi yang sekarang ini yang terus dilakukan oleh kami adalah secara terukur, continue, dan juga timely,” ujarnya dikutip dari Antara, Rabu (15/4/2026).

Tekanan terhadap rupiah meningkat setelah eskalasi konflik geopolitik di Timur Tengah. Kondisi ini memicu pelemahan mata uang di sejumlah negara, termasuk Indonesia, Korea Selatan, Thailand, dan Filipina.

Sepanjang tahun berjalan, rupiah tercatat melemah sekitar 1,91 persen. Pelemahan ini dipicu oleh arus modal keluar (capital outflow) serta meningkatnya ketidakpastian di pasar global.

Untuk meredam gejolak tersebut, BI aktif melakukan intervensi di berbagai pasar, mulai dari pasar spot, Domestic Non-Deliverable Forward (DNDF), hingga pasar offshore Non-Deliverable Forward (NDF).

Bank Indonesia juga memperkuat pengawasan pasar dengan beroperasi selama 24 jam melalui kantor perwakilan di London dan New York. Langkah ini dilakukan untuk mengantisipasi pergerakan nilai tukar yang kerap dipengaruhi transaksi global.

Pasar NDF menjadi perhatian utama karena sering mengalami lonjakan spekulatif bahkan sebelum terjadi transaksi riil di dalam negeri. Oleh karena itu, BI terus hadir untuk menjaga stabilitas.

Dari sisi likuiditas, BI menargetkan pertumbuhan uang inti tetap di atas 10 persen sebagai bagian dari kebijakan ekspansif guna mendukung penyaluran kredit.

Koordinasi dengan Kementerian Keuangan juga terus diperkuat, termasuk melalui transaksi surat berharga untuk menjaga daya tarik instrumen domestik di mata investor.

Selain itu, BI memperketat aturan transaksi valas dengan mewajibkan dokumen pendukung untuk transaksi di atas 50 ribu dolar AS.

Dalam jangka menengah, BI juga mendorong penggunaan skema Local Currency Transaction (LCT) untuk mengurangi ketergantungan terhadap dolar AS dalam perdagangan internasional.

Kerja sama ini telah dijalin dengan sejumlah negara seperti Tiongkok, Jepang, Korea Selatan, Malaysia, dan Thailand.

“Sebenarnya transaksi spot kita total valasnya itu sekarang sudah sekitar 9 miliar sampai 10 miliar (dolar AS) per hari..(Namun) dalam kondisi seperti ini, memang semua wait and see. Jadi yang dibutuhkan adalah confidence,” ungkap Destry.

“Tentunya dari kami regulator, kami akan terus mengawal. Kita tak mungkin melepas begitu saja. Kita akan terus bersama-sama mengawal pada kondisi ekonomi kita karena keuangan ini adalah yang langsung terekspos, sehingga dari BI kita akan terus all out untuk menjaga stabilitas,” tegasnya.

BI mencatat, hingga akhir 2025, transaksi LCT mencapai 25,7 miliar dolar AS atau meningkat dua kali lipat. Ke depan, langkah ini diharapkan mampu memperkuat ketahanan rupiah secara berkelanjutan di tengah dinamika global.