Dedi Mulyadi Mau Gaji Warga Jakarta Rp 10 Juta, Pengusaha: Berandai-andai Boleh Saja

Liputan6.com, Jakarta Sekretaris Jenderal Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (BPP HIPMI), Anggawira, buka suara soal ide gaji Rp 10 juta bagi warga Jakarta yang dilontarkan oleh Gubernur DKI Jakarta, Dedi Mulyadi.

Ia tidak banyak berkomentar soal usul pemberian gaji kepada 2 juta kepala keluarga (KK) di Jakarta tersebut. Sebab menurutnya, tiap pemerintah daerah (pemda) punya persoalan masing-masing yang harus diurusi dengan keterbatasan anggarannya.

"Namanya andai-andai boleh aja. Masing-masing daerah punya tantangan masing-masing," kata Anggawira kepada Liputan6.com, Rabu (14/5/2025).

Dari sisi pengusaha, ia mengatakan, saat ini terdapat tantangan besar dalam menjaga kestabilan upah dan mempertahankan tenaga kerja.

Kondisi ini menunjukkan bahwa dari sisi pengusaha, terdapat tantangan besar dalam menjaga kestabilan upah dan mempertahankan tenaga kerja. Tergambar dari besaran upah rata-rata buruh di Jakarta per Februari 2025, yang merosot jadi Rp 4,8 juta per bulan dari sebelumnya Rp 5,8 juta per bulan di Agustus 2024.

"Penurunan upah rata-rata ini kemungkinan besar disebabkan oleh kombinasi faktor-faktor tersebut, yang memaksa perusahaan untuk melakukan efisiensi, termasuk dalam hal penggajian," imbuh dia.

Meski begitu, ia tidak menutup peluang adanya perbaikan dari sisi ketenagakerjaan ke depan. Namun, itu bergantung pada beberapa syarat kunci. Pertama, kepastian kebijakan dari pemerintah.

Menurut dia, jika pemerintahan Prabowo-Gibran mampu menyederhanakan regulasi tenaga kerja, menstimulasi sektor padat karya, serta mendorong investasi domestik dan asing, maka penyerapan tenaga kerja bisa meningkat kembali.

"Terutama lewat program makan siang gratis yang melibatkan sektor pertanian dan logistik, pengembangan infrastruktur besar yang mendorong serapan tenaga kerja di sektor konstruksi, dan reformasi UMKM dan koperasi yang menyasar desa-desa sebagai pusat pertumbuhan baru," bebernya.

Selanjutnya, ia menganggap sektor industri masih menjadi penopang utama tenaga kerja di Indonesia. Jika sektor ini pulih semisal karena stimulus pajak atau insentif ekspor, maka lapangan kerja bisa kembali terbuka.

"Namun, jika tekanan global seperti perlambatan Tiongkok atau tren reshoring industri ke negara asal terus berlangsung, maka tantangan akan tetap besar," tegas Anggawira.

Tak lupa, ia juga turut menyoroti adanya transformasi digital dan peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM). Pasalnya, adopsi teknologi dan AI telah membuat banyak pekerjaan menjadi usang.

"Jika pemerintah dan swasta bisa mempercepat program reskilling dan upskilling, terutama untuk pekerja level menengah ke bawah, maka daya saing tenaga kerja bisa meningkat dan upah dapat kembali naik secara alami," dia menekankan.

Lebih lanjut, ia turut menyoroti sejumlah risiko yang membuat sektor ketenagakerjaan tetap semrawut. Mulai dari kepastian hukum dan iklim investasi yang masih dinilai lemah, sehingga bisa membuat investor enggan membuka industri besar yang menyerap tenaga kerja.

Lalu, kenaikan upah minimum yang tidak proporsional dengan produktivitas bisa memicu PHK lanjutan. Plus, overregulasi dan ketidakjelasan implementasi UU Cipta Kerja pasca putusan Mahkamah Konstitusi, bisa membuat pengusaha bingung dan memilih wait-and-see.

Kendati begitu, Anggawira tetap melihat adanya asa peluang perbaikan ke depan, namun jalurnya tidak otomatis. Oleh karenanya perlu ada harmonisasi kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah.

Kemudian, ia mengedepankan fokus pada pertumbuhan sektor riil, semisal agroindustri, manufaktur ringan, logistik, dan energi. Juga perlu adanya dukungan nyata terhadap pengusaha lokal sebagai pencipta lapangan kerja

"Kalau tidak ada reformasi struktural yang lebih dalam, maka masalah ketenagakerjaan akan tetap semrawut, dan data Sakernas yang menunjukkan penurunan upah bisa jadi hanya awal dari krisis ketenagakerjaan yang lebih luas," pungkasnya.