DPR dan Pemerintah Kebut RUU PFII, Skema Pajak 0% Disiapkan

Liputan6.com, Jakarta - DPR bersama pemerintah terus mematangkan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pusat Finansial Internasional Indonesia (PFII).

Regulasi tersebut ditargetkan rampung dan disahkan menjadi undang-undang pada Juli 2026 sebagai landasan pembentukan pusat keuangan bertaraf global di Indonesia.

Ketua Komisi XI DPR Misbakhun mengatakan pembahasan RUU PFII berjalan intensif dengan dukungan penuh dari pemerintah. Menurutnya, pemerintah menunjukkan komitmen yang kuat untuk segera merealisasikan regulasi tersebut.

Misbakhun menjelaskan, PFII nantinya dirancang sebagai ekosistem yang mampu mengakomodasi berbagai jenis layanan dan pelaku industri keuangan.

Mulai dari investment bank, perusahaan asuransi, dana pensiun, hingga pengelolaan kekayaan atau family office akan memiliki ruang untuk beroperasi di kawasan tersebut.

"Semua jenis usaha kita fasilitasi, harapan kami untuk mengajak org yang parkir uang, ada family office," kata Misbakhun dalam Investment Forum 2026, di Main Hall BEI, Jakarta, Rabu (15/7/2026).

PFII juga diharapkan menjadi pusat pengembangan industri jasa keuangan nasional. Misbakhun melihat keberadaan kawasan ini dapat dimanfaatkan Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) untuk membangun investment bank yang mampu bersaing di tingkat internasional.

"Mau konvensional boleh, syariah boleh asal kontribusi pada pemerintah, asuransi, dana pensiun silakan dirikan sebagai tawaran kuat bagi kontribusi bagi perekonomian Indonesia," ujarnya.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menyebut bahwa pemerintah akan membangun Pusat Finansial Internasional Indonesia (PFII) di kawasan khusus di Bali. Sederet aturan sebagai landasan pembangunan ini ditargetkan rampung sebelum 16 Agustus 2026.

Airlangga menjelaskan, akan ada Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) baru yang dibuat khusus untuk financial center tersebut, jadi bukan memanfaatkan KEK Sanur yang sudah ada lebih dulu.

"Kan dibangun KEK, bukan di KEK Sanur, ada KEK tersendiri," tegas Airlangga di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, dikutip Sabtu (11/7/2026).

Dia menambahkan, Rancangan Undang-Undang (RUU) mengenai PFII saat ini tengah dibahas di DPR dan ditargetkan selesai pada akhir bulan ini. Sejalan dengan itu, pemerintah juga sedang mempersiapkan aturan pendukungnya.

"Pusat finansial lagi dibahas di DPR. Mudah-mudahan ini bisa diselesaikan. Secara paralel, kita siapkan PP (Peraturan Pemerintah) untuk wilayahnya di Bali," ucap dia.

Airlangga membeberkan alasan kuat di balik pemilihan Bali sebagai lokasi financial center. Menurutnya, Pulau Dewata memiliki ekosistem lifestyle (gaya hidup) yang sangat dibutuhkan untuk menarik minat para investor.

"Di Bali, karena kalau bicara mengenai financial center, kan bicara juga mengenai lifestyle, dan lifestyle yang relatif tidak terlalu sibuk atau padat. Jadi kita menawarkan seperti di Dubai, kan di daerah tertentu ya, tidak terlalu sibuk," tuturnya.

Ketika para investor membutuhkan akses kesehatan berstandar global, fasilitas tersebut sudah bisa ditopang oleh KEK Sanur. Airlangga juga memastikan aspek hukum dan insentif yang berlaku nantinya akan setara dengan Singapura maupun Dubai.

"Jadi mudah-mudahan dengan kita mendorong ada alternatif untuk financial center dengan legal framework yang sama dengan Dubai maupun dengan Singapura. Kelebihannya ada di Bali, ada pantainya, ada tariannya," urainya.