Indonesia Dorong Ekspor Beras ke Arab Saudi untuk Konsumsi Jemaah Haji 2026

Liputan6.com, Jakarta - Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) memulai langkah mewujudkan kemandirian pangan dalam penyelenggaraan ibadah haji. Direktur Jenderal Pengembangan Ekosistem Ekonomi Haji dan Umrah (PE2HU) Kemenhaj, Jaenal Effendi, menyebut bahwa pemanfaatan beras produksi dalam negeri kini menjadi prioritas utama guna memperkuat ekosistem ekonomi haji nasional.

Menurutnya, sudah saatnya Indonesia berhenti bergantung pada pasokan beras negara lain, seperti Vietnam dan Thailand, untuk konsumsi jemaah haji. “Pemenuhan konsumsi jemaah haji tidak dapat dilakukan secara parsial,” katanya dalam rapat koordinasi bersama Perum Bulog dan Kementerian Pertanian melalui rilis pasa Bisnis Liputan6.com, Senin, 26 Januari 2026.

Ia menyambung, “Diperlukan sinergi yang kuat dengan kementerian dan lembaga terkait, seperti Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan, serta para pemangku kepentingan lainnya, agar kebijakan yang disusun selaras dan rantai pasok pangan haji dapat diperkuat.”

Berdasarkan proyeksi Ditjen PE2HU, kebutuhan beras untuk 205.420 jemaah dan petugas haji pada 2026 mencapai sekitar 3.913 ton. Angka ini dihitung dari asumsi konsumsi 150 gram per porsi untuk 127 kali makan selama penyelenggaraan ibadah haji. Perum Bulog akan menghitung kebutuhan total beras, serta berjanji menyiapkan pasokan sesuai standar kualitas yang ditetapkan, termasuk beras premium dengan tingkat pecahan maksimal lima persen.

Sementara itu, Kementerian Pertanian akan mendukung dari sisi regulasi guna memperlancar proses ekspor beras. Rapat juga membahas aspek regulasi ekspor, mekanisme perizinan, serta tantangan daya saing harga beras Indonesia di pasar Arab Saudi.

Saat ini, harga beras premium dari sejumlah negara pesaing masih berada di bawah harga beras Indonesia. Karenanya, diperlukan dukungan dan fasilitasi kebijakan agar produk nasional dapat bersaing dan diterima di pasar konsumsi haji.

Jaenal menyebut, kondisi swasembada beras saat ini merupakan momentum emas. Selama ini, tantangan utama penggunaan beras lokal adalah faktor harga. Namun, dengan penguatan ekosistem ekonomi haji, pemerintah optimistis produk nasional dapat memiliki daya saing yang kuat.

Di kesempatan yang sama, Direktur Fasilitasi Kemitraan PE2HU, Tri Hidayatno, mengatakan bahwa langkah ini adalah bagian dari membangun warisan baru. "Melalui sinergi ini, kami menjembatani agar perputaran ekonomi haji yang nilainya sangat besar dapat dirasakan langsung oleh pelaku usaha dan produsen di tanah air," ujar dia.

Dengan perencanaan yang dimulai sejak dini, Ditjen PE2HU optimis bahwa pada musim haji 2026, jemaah haji Indonesia dapat menikmati nasi dari beras produksi petani Indonesia sendiri, yang sekaligus akan memperkuat ketahanan pangan dan ekonomi nasional.

Bulan lalu, Menteri Koordinator Bidang Pangan (Menko Pangan) Zulkifli Hasan dan Menteri Haji dan Umrah (Menhaj), Mochamad Irfan Yusuf, telah memetakan potensi penerimaan bernilai puluhan triliun rupiah dari bisnis pangan di ekosistem haji dan umrah.

Zulhas mengatakan, pemerintah telah membentuk Kelompok Kerja (Pokja) Ekosistem Pangan Haji dan Umrah untuk menarik potensi cuan dari bisnis pangan bagi para jemaah di Arab Saudi.

"Makanan kita ada (untuk) 221 ribu jemaah, kemudian ada 1,7 (juta) jemaah umrah, besar sekali. Itu nilainya bisa Rp 5–60 triliun, makanan saja," ujar Zulhas di Jakarta, 3 Desember 2025.

Menko Pangan mengatakan, pemerintah akan coba mengambil alih sebagian porsi suplai pangan secara bertahap. Jadi, porsi anggaran besar untuk suplai konsumsi para jemaah bisa ditekan.

Alhasil, Zulhas memperkirakan, itu secara perlahan bakal turut berpengaruh terhadap total biaya perjalanan untuk ibadah haji dan umrah.

“Setidaknya kalau makanan kita ongkosnya bisa lebih turun, ini tentu akan bermanfaat untuk jemaah, ongkosnya bisa diturunin. Sekurang-kurangnya ongkos haji juga tidak naik, mungkin bisa turun," ucapnya.

Sementara itu, Menhaj berkata, pemerintah tengah berupaya meningkatkan pemanfaatan produk-produk asli Indonesia guna menyasar perputaran uang dari bisnis haji dan umrah yang mencapai Rp 60 triliun.

Reporter: Asnida Riani