Kemendag Rilis Aturan Baru, Impor Kacang hingga Buah Pir Dibatasi

Liputan6.com, Jakarta - Kementerian Perdagangan (Kemendag) resmi menerbitkan regulasi baru terkait impor komoditas pertanian melalui Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 11 Tahun 2026. Aturan ini merupakan perubahan kedua atas Permendag Nomor 18 Tahun 2025 dan telah diundangkan pada 24 April 2026.

Regulasi tersebut dijadwalkan mulai berlaku efektif pada 8 Mei 2026. Menteri Perdagangan Budi Santoso menyampaikan bahwa kebijakan ini dirancang untuk memperkuat program swasembada pangan sekaligus mendorong substitusi impor.

“Permendag Nomor 11 Tahun 2026 merupakan perubahan kedua atas Permendag Nomor 18 Tahun 2025, menambah beberapa ruang lingkup barang yang diatur impornya. Tujuannya untuk menyempurnakan kebijakan impor, menjaga keseimbangan pasokan dan permintaan di dalam negeri, melindungi harga produsen dalam negeri, serta memperkuat ketahanan pangan nasional,” ujar Mendag dalam keterangan tertulis, Kamis (30/4/2026).

Dalam aturan ini, sejumlah komoditas masuk dalam daftar pembatasan impor. Komoditas tersebut meliputi gandum pakan, bungkil kedelai, kacang hijau, kacang tanah, beras pakan, serta buah pir dalam kelompok hortikultura.

Dengan kebijakan ini, pemerintah berharap tercipta keseimbangan antara kebutuhan industri dan perlindungan terhadap petani dalam negeri.

Kemendag menegaskan, importir yang ingin memasukkan komoditas yang diatur wajib memenuhi ketentuan Persetujuan Impor (PI). Proses ini harus didahului dengan rekomendasi teknis dari Kementerian Pertanian.

“Secara umum, importir harus terlebih dahulu memperoleh rekomendasi teknis, kemudian mengajukan Persetujuan Impor secara elektronik melalui Sistem Indonesia Nasional Single Window (SINSW) sebelum melakukan impor,” kata Mendag Busan.

Direktur Impor Kemendag Andri Gilang Nugraha menjelaskan, kebijakan ini bertujuan menjaga stabilitas harga dan meningkatkan produksi dalam negeri. Selain itu, aturan ini juga diharapkan mengurangi ketergantungan terhadap produk impor.

“Salah satunya, yaitu pada komoditas kacang hijau dan kacang tanah. Penurunan minat petani untuk membudidayakan komoditas tersebut, antara lain, disebabkan oleh masuknya produk impor secara bebas, tanpa pembatasan waktu maupun volume. Oleh karena itu, peraturan ini ditujukan untuk mendukung kemandirian bangsa melalui swasembada pangan sebagaimana Asta Cita Presiden,” ujar Gilang.

Dengan pengaturan ini, pemerintah berupaya menciptakan ekosistem perdagangan yang lebih adil bagi produsen lokal.

Sebagai langkah lanjutan, Kemendag telah menggelar sosialisasi Permendag Nomor 11 Tahun 2026 secara daring pada 28 April 2026. Kegiatan ini melibatkan pelaku usaha, baik importir produsen maupun importir umum.

Dalam implementasinya, terdapat sejumlah persyaratan tambahan yang perlu diperhatikan. Untuk impor beras pakan, importir wajib melampirkan neraca komoditas. Sementara itu, impor buah pir harus disertai bukti kepemilikan fasilitas cold storage serta dokumen terkait lainnya.

Selain itu, beberapa komoditas juga diwajibkan memiliki Laporan Surveyor (LS) sebagai bagian dari kelengkapan administrasi impor.

Kemendag juga membuka kanal konsultasi daring bagi pelaku usaha untuk memahami aturan ini lebih lanjut. Layanan tersebut diharapkan dapat membantu memastikan implementasi kebijakan berjalan optimal.

“Kami terbuka terhadap masukan maupun pertanyaan dari para pelaku usaha yang dapat disampaikan melalui kanal yang telah disediakan sehingga implementasi kebijakan ini dapat berjalan optimal,” kata Gilang.

Sementara itu, Lembaga National Single Window (LNSW) memastikan sistem SINSW telah disesuaikan sehingga pengajuan PI dapat dilakukan sejak aturan mulai berlaku pada 8 Mei 2026.