Kongres AS Desak Garda Nasional Amankan Piala Dunia 2026 dari Ancaman Drone Berbahaya

Liputan6.com, Jakarta - Dua anggota Kongres AS dari Partai Republik, Perwakilan Michael McCaul dari Texas dan Elijah Crane dari Arizona, secara resmi mendesak pemerintahan Trump untuk memberdayakan Garda Nasional. Permintaan ini bertujuan untuk mengatasi potensi ancaman drone yang mengintai selama gelaran Piala Dunia 2026 mendatang. Surat desakan tersebut ditujukan kepada Menteri Keamanan Dalam Negeri AS Markwayne Mullin, Penjabat Jaksa Agung AS Todd Blanche, dan Menteri Pertahanan AS Pete Hegseth pada Jumat, 25 April 2026.

Desakan ini muncul sebagai respons terhadap kekhawatiran serius mengenai keamanan wilayah udara di 11 kota di Amerika Serikat yang akan menjadi tuan rumah pertandingan. Mereka menyoroti potensi kekurangan personel dan pembagian yurisdiksi yang kompleks. Hal ini berisiko menciptakan lingkungan keamanan yang terfragmentasi.

Oleh karena itu, Kongres menyerukan postur keamanan federal yang terpadu untuk memastikan keselamatan acara berskala global ini. Piala Dunia 2026 diperkirakan akan menarik jumlah penonton global yang belum pernah terjadi sebelumnya ke AS, menjadikan keamanan sebagai prioritas utama tanpa ruang untuk kesalahan.

McCaul dan Crane, keduanya anggota Komite Keamanan Dalam Negeri DPR AS, menekankan perlunya tindakan antar-lembaga segera. Tujuannya adalah untuk mengamankan wilayah udara di atas kota-kota penyelenggara Piala Dunia 2026. Mereka berpendapat bahwa Garda Nasional memiliki posisi yang unik untuk membantu otoritas federal dan negara bagian.

Dalam suratnya, disebutkan bahwa Garda Nasional dapat berperan dalam mitigasi C-UAS (Counter-Unmanned Aircraft Systems) dan koordinasi terpadu untuk keamanan Piala Dunia. Kemampuan unik ini didasarkan pada penyebaran cepat, skalabilitas nasional, dan pengalaman luas dalam menanggapi keadaan darurat domestik.

Anggota Kongres tersebut juga menyarankan agar anggota Garda Nasional diberi wewenang untuk melaksanakan otoritas 6 USC § 124n. Mereka menilai potensi kekurangan personel dan pembagian yurisdiksi yang kompleks antara penyelenggara acara dan kota tuan rumah dapat menciptakan lingkungan yang terfragmentasi.

Hingga saat ini, Kementerian Keamanan Dalam Negeri AS, Kementerian Kehakiman AS, dan Kementerian Pertahanan AS belum memberikan tanggapan resmi atas permintaan tersebut. Kurangnya respons segera ini menimbulkan pertanyaan mengenai kesiapan pemerintah. Permintaan untuk mengerahkan pasukan guna menanggapi ancaman drone ini muncul sehari sebelum insiden penembakan terjadi dalam acara White House Correspondents' Dinner di Washington. Kejadian tersebut memicu kekhawatiran keamanan baru terkait pertandingan Piala Dunia musim panas ini. Juru bicara Gedung Putih, Davis Ingle, menyatakan bahwa Presiden Trump berfokus untuk memastikan acara tersebut tidak hanya menjadi pengalaman luar biasa bagi semua penggemar dan pengunjung. Namun juga yang paling aman dan terlindungi dalam sejarah. Pernyataan ini menunjukkan komitmen tinggi pemerintah terhadap keamanan.