Krisis Baru Hantam Warga Gaza Dampak Gempuran Israel Habis-habisan

Liputan6.com, Jakarta - Jalur Gaza kemungkinan akan dilanda kelaparan jika Israel tidak mencabut blokade dan menghentikan operasi militer. Hal ini menjadi peringatan keras yang diungkap oleh pakar keamanan pangan.

Hampir setengah juta warga Palestina menghadapi kemungkinan kelaparan,hingga hidup dalam tingkat kelaparan yang bisa menghancurkan. Sedangkan 1 juta warga lainnya hampir tidak bisa mendapatkan cukup makanan.

Hal ini terungkap dalam temuan Integrated Food Security Phase Classification (IPC) yang merupakan otoritas internasional yang fokus pada tingkat keparahan krisis kelaparan.

Dikutip dari apnews, Selasa (13/5/2025), IPC melihat ada risiko tinggi terjadinya kelaparan total jika keadaan tidak berubah.

Israel telah melarang semua makanan, tempat tinggal, obat-obatan, dan barang lainnya memasuki wilayah Palestina selama 10 minggu terakhir, bahkan saat melakukan gelombang serangan udara dan operasi darat.

Populasi Gaza yang berjumlah sekitar 2,3 juta orang hampir sepenuhnya bergantung pada bantuan luar untuk bertahan hidup, karena operasi militer Israel yang telah berlangsung selama 19 bulan telah menghapus sebagian besar kapasitas untuk memproduksi makanan di dalam wilayah tersebut.

Kementerian Luar Negeri Israel menolak temuan tersebut, dengan mengatakan bahwa perkiraan IPC sebelumnya terbukti tidak berdasar dan bahwa kelompok tersebut meremehkan jumlah bantuan yang masuk ke Gaza selama gencatan senjata awal tahun ini.

Persediaan makanan semakin menipis. Dapur umum yang membagikan makanan yang dimasak hampir menjadi satu-satunya sumber makanan yang tersisa bagi sebagian besar orang di Gaza saat ini, tetapi dapur umum juga tutup dengan cepat karena kekurangan stok.

Ribuan warga Palestina berkerumun setiap hari di luar dapur umum, saling dorong dan berdesak-desakan dengan panci mereka untuk menerima kacang lentil atau pasta.

“Kami akhirnya mengantre selama empat, lima jam, di bawah terik matahari. Sungguh melelahkan,” kata Riham Sheikh el-Eid, yang menunggu di dapur di kota selatan Khan Younis pada hari Minggu.

“Pada akhirnya, kami pulang tanpa apa pun. Itu tidak cukup untuk semua orang.”

Analis untuk International Crisis Group yang berfokus pada kelaparan sebagai senjata perang Chris Newton menyebutkan bahwa tidak adanya deklarasi kelaparan tidak berarti orang-orang tidak kelaparan, dan deklarasi seharusnya tidak menjadi prasyarat untuk mengakhiri penderitaan.

“Pemerintah Israel membuat Gaza kelaparan sebagai bagian dari upayanya untuk menghancurkan Hamas dan mengubah jalur tersebut,” katanya.

Militer Israel mengatakan cukup banyak bantuan yang masuk ke Gaza selama gencatan senjata dua bulan.

Israel mengatakan blokade tersebut bertujuan untuk menekan Hamas agar membebaskan sandera yang masih ditahannya.

Israel mengatakan tidak akan membiarkan bantuan kembali masuk sampai sistem baru yang memberinya kendali atas distribusi diberlakukan. Israel menuduh Hamas menyedot pasokan.

Amerika Serikat (AS) mengatakan sedang menyusun mekanisme baru yang akan segera memulai pengiriman, tetapi tidak memberikan kerangka waktu.

Perserikatan Bangsa-Bangsa sejauh ini menolak untuk berpartisipasi. Laporan itu membantah adanya pengalihan bantuan yang substansial dan mengatakan sistem baru itu tidak diperlukan, tidak akan memenuhi kebutuhan besar warga Palestina, dan akan memungkinkan bantuan digunakan sebagai senjata untuk tujuan politik dan militer.

Dalam laporan menyebutkan setiap keuntungan kecil yang diperoleh selama gencatan senjata telah dibatalkan. Hampir seluruh penduduk Gaza sekarang menghadapi tingkat kelaparan yang tinggi didorong oleh konflik, runtuhnya infrastruktur, kerusakan pertanian, dan blokade bantuan.

Mahmoud Alsaqqa, koordinator keamanan pangan dan mata pencaharian untuk Oxfam, meminta pemerintah untuk menekan Israel agar mengizinkan akses kemanusiaan tanpa hambatan.

"Diam dalam menghadapi kelaparan buatan manusia ini adalah keterlibatan," katanya.