Perusahaan Tambang Nikel Mulai Jalankan Sustainable Mining, Ini Buktinya

Liputan6.com, Jakarta Di tengah meningkatnya ketegangan geopolitik global dan tuntutan pasar internasional terhadap praktik bisnis berkelanjutan, perusahaan-perusahaan di Indonesia, terutama di sektor pertambangan, didorong untuk memperkuat komitmen terhadap praktik sustainability.

Peneliti Senior The Prakarsa Setyo Budiantoro mengatakan, konflik dagang antara Amerika Serikat dan China justru membuka peluang bagi Indonesia untuk mengambil peran lebih besar di pasar global. Hal ini dengan catatan, bahwa perusahaan harus mampu memenuhi standar keberlanjutan yang semakin ketat, terutama dari kawasan Eropa.

“Kalau produk kita tidak sustainable, kita akan terinklusi dari pasar. Kita nggak bisa masuk. Jadi ini bukan hanya soal etika, tapi juga soal daya saing,” ujarnya.

Ia menambahkan, penerapan standar internasional seperti UN Global Compact, IRMA (Initiative for Responsible Mining Assurance), dan pelaporan keberlanjutan melalui OJK maupun Bursa Efek Indonesia, harus menjadi perhatian serius bagi pelaku usaha.

Khususnya di sektor pertambangan, proses dari hulu ke hilir—mulai dari eksplorasi, produksi, transportasi, hingga pengelolaan limbah—harus memenuhi standar “responsible mining”.

Namun, Setyo mengakui bahwa penerapan praktik keberlanjutan di sektor tambang masih menghadapi tantangan besar. Meski begitu, beberapa perusahaan mulai menapaki jalur yang sejalan dengan implementasi sustainability.

Berdasarkan catatan, sejumlah perusahaan tambang di Indonesia sudah bersedia diaudit oleh IRMA, khususnya tambang nikel. Sebagaimana diketahui, dibandingkan dengan standar keberlanjutan lain, IRMA termasuk yang paling sulit ditempuh, paling ketat, serta melalui tahapan panjang dan rigid. Apalagi, anggota Dewan di IRMA termasuk lembaga-lembaga masyarakat sipil yang paling kritis di dunia. 

Karena itu, langkah ini dinilai sebagai upaya konkret untuk menjawab tudingan dirty nickel terhadap produk nikel Indonesia di pasar global.

Lebih lanjut, Setyo mencontohkan implementasi sustainability juga tampak pada perusahaan di sektor pertanian. Ini menjadi sinyal positif tumbuhnya kesadaran pada aspek sustainability di Indonesia.

Ke depan, Setyo menegaskan, greenwashing atau sustainability washing tidak lagi bisa ditoleransi. Konsumen dan lembaga keuangan, baik di dalam maupun luar negeri, semakin cerdas dan menuntut transparansi serta bukti konkret. “Kalau hanya janji surga, nggak ada komitmen soal waktu atau jumlah, maka kredibilitas perusahaan yang jadi taruhannya,” tegasnya.

Dengan semakin nyata dampak perubahan iklim dan meningkatnya kesadaran global, mendorong praktik keberlanjutan bukan lagi pilihan, melainkan keharusan. “Ini bukan hanya soal reputasi, tapi juga tentang masa depan kita bersama,” pungkas Setyo.

PT Trimegah Bangun Persada Tbk (NCKL) atau Harita Nickel mencatatkan pendapatan sebesar Rp 7,13 triliun, laba kotor Rp 2,10 triliun sampai 31 Maret 2025.

Perusahaan yang beroperasi di Halmahera Selatan, Maluku Utara ini membukukan laba yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk sebesar Rp 1,66 triliun. Penurunan harga nikel sepanjang dua tahun terakhir membuat industri nikel berada dalam kondisi belum terlalu baik. 

Perusahaan juga merampungkan pembangunan smelter feronikel (FeNi) PT Karunia Permai Sentosa (KPS) pada Januari 2025.

Fase pertama smelter dengan teknologi Rotary Kiln Electric Furnace (RKEF) ini mencapai kapasitas penuh pada Maret 2025 dan berkontribusi pada penjualan dari lini RKEF Harita Nickel yang secara total mencapai 43.873 ton kandungan nikel dalam FeNi pada kuartal pertama 2025.

Direktur Keuangan Harita Nickel, Suparsin D. Liwan menyatakan, kondisi industri nikel saat ini membuat pelaku usaha melakukan berbagai upaya untuk mendongkrak efisiensi operasi, tak terkecuali Harita Nickel.

"Perusahaan terus melanjutkan pengetatan biaya operasional untuk semua bisnis unit dan fokus pada upaya menjaga kesehatan keuangan Perusahaan secara jangka panjang,” jelas dia di Jakarta, Selasa (29/4/2025).

Dari lini bisnis pertambangan, Harita Nickel melakukan penjualan bijih nikel total sebesar 5,49 juta wmt (wet metric ton) kepada perusahaan afiliasi pada kuartal pertama 2025.

Sementara dari lini High Pressure Acid Leaching (HPAL) pada periode yang sama tercatat sebesar 30.263 ton kandungan nikel, yang terdiri dari Mixed Hydroxide Precipitate (MHP) sebesar 19.837 ton dan Nikel Sulfat (NiSo4) sebanyak 10.426 ton.

Data S&P Global menyebutkan harga nikel pada 2025 mencapai USD 15.078 per metrik ton, titik terendah sejak 2020.

Sepanjang 2024, harga rata-rata tercatat sebesar USD 15.328 per metrik ton atau turun 7,7 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

Strategi operasi lain yang dilakukan adalah dengan dimulainya pekerjaan konstruksi pabrik yang memproduksi kapur tohor atau quicklime, sebagai bahan pendukung proses HPAL dan akan meningkatkan efisiensi biaya bahan baku pendukung.

Tantangan besar juga masih menggayuti industri nikel Indonesia, mulai dari dinamika geopolitik global, keseimbangan produksi, hingga standarisasi lingkungan yang ketat.

Menyadari hal ini, selain efisiensi, Harita Nickel juga menerapkan strategi keberlanjutan guna memastikan stabilitas pertumbuhan jangka panjang dengan merampungkan proses audit standar pertambangan internasional Initiative for Responsible Mining Assurance (IRMA).

Audit ini akan menjadi yang pertama di Asia untuk perusahaan pertambangan dan pemrosesan nikel terintegrasi. Sebelumnya perusahaan juga telah menyelesaikan Responsible Minerals Assurance Process (RMAP) dari Responsible Minerals Initiatives (RMI).

Kedua audit ini memastikan praktik pengadaan nikel yang bertanggung jawab dan memenuhi standar yang berlaku di dunia internasional.

Harita Nickel juga telah menyelesaikan Landscape Level Nature Risk Assessment (LNRA) yang memperkuat pengelolaan lingkungan dan memastikan pendekatan yang transparan dalam pengembangan berkelanjutan di konsesi baru.