Lahan Negara di Tanah Abang Dikuasai Pihak Lain, Maruarar Sirait Siapkan Penataan

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait mengungkapkan pemerintah akan menata kembali lahan negara yang saat ini dikuasai pihak lain, termasuk di kawasan strategis Tanah Abang, Jakarta.

Ara, sapaan akrabnya, mengatakan langkah ini merupakan arahan langsung Presiden Prabowo Subianto agar aset negara dimanfaatkan untuk kepentingan rakyat dan negara.

"Yang pasti, tanah negara itu arahan Presiden Prabowo, digunakan untuk kepentingan negara, termasuk juga di daerah-daerah, beberapa titik yang nanti kita akan sampaikan," ujar Ara dikutip dari Antara, Senin (6/4/2026).

Ia menjelaskan, pemerintah menemukan cukup banyak lahan milik negara, khususnya aset BUMN sektor perkeretaapian, yang saat ini ditempati masyarakat maupun pihak lain tanpa pemanfaatan optimal.

Ara bersama Kepala BP BUMN Dony Oskaria dan Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia (KAI) Bobby Rasyidin telah melakukan peninjauan langsung ke sejumlah lokasi, termasuk Bandung dan Tanah Abang.

Menurutnya, pihak lain yang menguasai lahan negara cukup beragam, mulai dari masyarakat hingga pihak tertentu yang telah lama menempati kawasan tersebut.

Meski demikian, pemerintah memastikan pendekatan yang dilakukan tetap mengedepankan komunikasi dengan masyarakat.

"Kita akan komunikasikan, karena itu adalah tanah negara. Tentunya itu digunakan untuk kepentingan negara dan rakyat Indonesia," tegasnya.

Ara menambahkan, pemerintah tengah menyiapkan langkah besar untuk penataan aset negara di berbagai wilayah, termasuk kawasan strategis seperti Tanah Abang.

Program ini akan melibatkan Danantara Indonesia dalam pembiayaan, serta didukung skema kemudahan bagi masyarakat, terutama kelompok berpenghasilan rendah.

Ia juga menyebut sejumlah lokasi masih dalam tahap pemetaan dan akan diumumkan secara resmi dalam waktu mendatang.

“Pada waktunya akan ada langkah-langkah yang disampaikan secara besar oleh Pak Presiden untuk melakukan suatu perubahan yang signifikan,” ujar Ara.

Melalui langkah ini, pemerintah berharap pemanfaatan lahan negara dapat lebih optimal dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat luas.