Lindungi Konsumen, BPJPH Musnahkan Produk Berlabel Halal Mengandung Porcine

Liputan6.com, Jakarta Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) bersama PT Catur Global Sukses memusnahkan produk pangan olahan mengandung porcine atau unsur babi yang sebelumnya telah memiliki label halal.

"Pemusnahan produk ini merupakan kelanjutan dari penarikan barang dari peredaran karena sebelumnya pengawasan pemerintah yang dilaksanakan oleh BPJPH dan BPOM," kata Kepala BPJPH Ahmad Haikal Hasan dikutip dari Antara, Jumat (16/5/2025).

Haikal Hasan mengatakan penarikan barang dari peredaran dilakukan sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 42 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal.

Pemusnahan produk yang tidak memenuhi standar halal ini merupakan bentuk tanggung jawab pelaku usaha sesuai ketentuan regulasi yang berlaku.

"Semua produk yang mengandung porcine sudah ditarik dari peredaran dan dimusnahkan. Jadi tidak perlu ada kegaduhan-kegaduhan di tengah masyarakat dengan adanya sweeping-sweeping di lapangan," kata dia.

Haikal mengingatkan pelaku usaha bahwa sertifikat halal adalah representasi standar halal yang tertuang dalam Sistem Jaminan Produk Halal yang harus diimplementasikan dalam proses produk halal secara konsisten.

Menanggapi hal ini, Milenial Muslim Bersatu (MMB) menyampaikan apresiasi atas langkah tegas Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) bersama pihak produsen dalam menarik dan memusnahkan jajanan anak yang terbukti mengandung unsur porcine (babi), meskipun sebelumnya telah bersertifikat halal.

Ketua Umum MMB, Khairul Anam, menyatakan bahwa tindakan ini mencerminkan komitmen nyata untuk menjaga kepercayaan publik terhadap sistem jaminan produk halal di Indonesia.

“Kami mengapresiasi langkah cepat, transparan, dan bertanggung jawab yang diambil oleh BPJPH dan produsen. Ini bukan hanya tindakan administratif, tetapi juga bentuk perlindungan terhadap hak konsumen muslim yang sangat fundamental,” ujar Anam kepada media di Jakarta, Kamis (15/5/2025).

“Ini juga sekaligus akan menenangkan publik, bahwa yang dijual di minimarket sudah benar-benar bersertifikat halal dan diakui kehalalannya oleh BPJPH,” imbuhnya.

Menurut Anam, peristiwa ini menjadi momentum penting untuk memperkuat integritas sistem halal nasional. Ia menekankan bahwa kehalalan sebuah produk tidak hanya ditentukan oleh bahan yang digunakan, tetapi juga oleh proses produksi yang konsisten dan dapat diaudit. Maka dari itu, kasus ini harus menjadi pengingat bersama akan pentingnya pengawasan internal di level pelaku usaha, khususnya peran strategis penyelia halal.

“BPJPH telah menunjukkan ketegasan. Tapi pelaku usaha juga perlu menginternalisasi nilai halal sebagai bagian dari etika bisnis, bukan sekadar kepatuhan administratif. Kami salut kepada produsen yang bersedia menarik dan memusnahkan produk secara terbuka. Ini adalah bentuk pertanggungjawaban yang langka dan patut menjadi preseden positif,” katanya.

MMB sebagai organisasi anak muda muslim melihat bahwa literasi halal di kalangan generasi milenial dan Gen Z perlu diperkuat. “Kami ingin membangun budaya konsumsi yang cerdas dan kritis di kalangan anak muda. Halal bukan hanya urusan fikih, tapi juga gaya hidup yang mencerminkan tanggung jawab sosial dan spiritual,” ujar Anam.

Ia juga mengingatkan bahwa dalam era keterbukaan informasi saat ini, pelanggaran sekecil apa pun dapat menjadi bola salju yang merusak kepercayaan publik jika tidak ditangani dengan benar. Oleh karena itu, keterbukaan dan kolaborasi antara regulator, pelaku usaha, dan masyarakat sipil menjadi kunci dalam menjaga sistem jaminan halal yang kokoh dan kredibel.

MMB menegaskan bahwa halal bukan hanya label pada kemasan, melainkan representasi dari tanggung jawab dan transparansi dalam seluruh rantai produksi. Sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, Indonesia memiliki tanggung jawab moral dan strategis untuk menjadi pemimpin dalam industri halal global.

“Ke depan, kami berharap sistem Jaminan Produk Halal tidak hanya menjadi perisai konsumen, tetapi juga menjadi daya saing industri nasional. Karena pada akhirnya, kehalalan adalah standar kualitas - bukan hanya bagi umat Islam, tapi bagi siapa pun yang peduli pada etika produksi dan keamanan konsumsi,” tegas Anam.

“Kami percaya, menjaga sistem halal adalah bagian dari menjaga marwah bangsa. Semakin banyak anak muda yang sadar dan peduli halal, semakin kuat fondasi ekonomi etis di Indonesia,” tutupnya.