Listrik Padam di Berbagai Wilayah, Pengusaha Khawatir Dampak ke Investasi

Liputan6.com, Jakarta - Himpunan Kawasan Industri (HKI) Indonesia mendorong penguatan keandalan sistem ketenagalistrikan nasional menyusul laporan terjadinya pemadaman listrik di sejumlah wilayah Pulau Jawa.

Ketua Umum HKI Akhmad Ma'ruf Maulana menyampaikan langkah tersebut dinilai penting untuk menjaga kelangsungan aktivitas industri, mendukung iklim investasi, serta memastikan kebutuhan energi sektor manufaktur dapat terpenuhi secara berkelanjutan.

“Kami menerima berbagai laporan terkait pemadaman listrik di sejumlah wilayah Jawa. Kami memahami bahwa dalam sistem kelistrikan yang sangat besar, gangguan teknis dapat terjadi. Yang terpenting adalah memastikan proses evaluasi berjalan menyeluruh, langkah perbaikan dilakukan secepat mungkin, dan mitigasi ke depan semakin kuat,” ujar Ma’ruf, Jumat (12/6/2026).

Menurutnya, industri nasional saat ini tengah bergerak mendukung agenda hilirisasi, peningkatan ekspor, pembangunan pusat data, serta masuknya investasi baru ke berbagai daerah. Seluruh agenda tersebut membutuhkan dukungan infrastruktur energi yang stabil dan dapat diandalkan.

“Keandalan listrik menjadi salah satu pertimbangan utama investor ketika menentukan lokasi investasi. Kepastian pasokan energi memberikan rasa aman bagi dunia usaha dalam merencanakan ekspansi maupun pengembangan usaha jangka panjang,” katanya.

Disampaikan dia, pihaknya telah mengirimkan surat terhadap pemerintah dan BUMN terkait, serta mengusulkan evaluasi menyeluruh terhadap penyebab gangguan sistem kelistrikan, mencakup aspek pembangkit, transmisi, distribusi, hingga kecukupan cadangan daya.

Selain itu, HKI juga mendorong penguatan infrastruktur ketenagalistrikan pada kawasan industri strategis agar memiliki tingkat keandalan yang lebih tinggi.

Pihaknya turut mengusulkan agar kawasan industri memperoleh prioritas penanganan ketika terjadi gangguan sistem. Ini karena, kawasan industri merupakan pusat kegiatan produksi, ekspor, investasi, dan penyerapan tenaga kerja yang memberikan kontribusi signifikan terhadap perekonomian nasional maupun daerah.

Selain itu, HKI mendorong percepatan pengembangan sistem cadangan, peningkatan kapasitas jaringan, pembangunan gardu induk di kawasan industri yang berkembang pesat, serta pemanfaatan teknologi pemantauan sistem yang semakin modern.

Dalam jangka panjang, HKI memandang perlu adanya ruang yang lebih luas bagi pengembangan pembangkit mandiri (captive power), energi baru dan terbarukan, serta Wilayah Usaha Ketenagalistrikan (Wilus) di kawasan industri tertentu sebagai bagian dari upaya memperkuat ketahanan energi nasional.

“Pertumbuhan industri Indonesia akan terus meningkatkan kebutuhan energi. Karena itu, sistem kelistrikan nasional perlu terus diperkuat agar mampu mengimbangi kebutuhan dunia usaha dan menjaga daya saing Indonesia sebagai tujuan investasi,” kata Ma’ruf.

HKI berharap adanya sinergi bersama untuk mempercepat langkah-langkah penguatan sistem ketenagalistrikan nasional sehingga aktivitas masyarakat dan dunia usaha dapat berjalan dengan baik guna memacu pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Sebelumnya, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan PT PLN (Persero) menggelar rapat maraton menyusul pemadaman listrik yang terjadi di berbagai daerah dalam sepekan terakhir. Pemerintah memastikan pemadaman tersebut tidak dipengaruhi oleh gangguan pasokan batu bara ke pembangkit listrik.

Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM, Ahmad Erani Yustika, mengatakan bahwa rangkaian rapat intensif ini bahkan sudah dimulai sejak Kamis malam yang dipimpin langsung oleh Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia. Sebagai tindak lanjut, Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM, Tri Winarno, hari ini juga memanggil jajaran direksi PLN.

"Hari kemarin ada pertemuan antara Pak Menteri dengan PLN. Kemudian hari ini, Pak Dirjen Ketenagalistrikan juga sedang menggelar rapat dengan pihak direksi PLN," kata Erani saat ditemui di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (12/6/2026).

Erani memastikan tidak ada kendala terkait pasokan batu bara untuk pembangkit milik PLN, karena alokasi kuota ke setiap pembangkit sudah ditetapkan secara matang sejak awal tahun.

"Secara umum tidak ada masalah, seharusnya aman. Kan sejak awal sudah diputuskan berapa kebutuhan batu bara untuk PLN," ujarnya.

Erani juga menegaskan bahwa ancaman krisis pasokan batu bara ke pembangkit listrik tidak akan terulang seperti yang pernah terjadi pada Januari 2022. Sebagai catatan, pada saat itu pemerintah sampai harus menghentikan sementara ekspor batu bara demi menyelamatkan pasokan listrik dalam negeri yang kritis.

"Insyaallah tidak akan terulang (krisis pasokan). Pak Menteri kemarin sudah menyampaikan pernyataan ketegasan terkait hal itu. Hari ini juga dirapatkan lagi oleh Pak Dirjen Gatrik dengan PLN," bebernya.