Menkeu Purbaya Beri Ultimatum, Bos Bea Cukai Bakal Sikat Pegawai yang Bandel

Liputan6.com, Jakarta - Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Letjen TNI (Purn.) Djaka Budhi Utama menegaskan langkah Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa untuk melakukan koreksi bagi Bea Cukai harus dipahami sebagai momentum perbaikan total. Menurut dia, salah satu fokus utama adalah penertiban oknum pegawai yang melanggar aturan.

"Yang masih bandel kita selesaikan itu saja,” kata Djaka saat ditemui di Kanwil Bea Cukai Jakarta, Rabu (3/12/2025).

Ia menuturkan, penindakan terhadap pegawai bermasalah terus berjalan melalui dua mekanisme, yakni kepatuhan internal Bea Cukai dan pemeriksaan Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan. 

"Karena kita ada proses ya, ada yang proses sedikit banyak. Saya enggak tahu berapa yang sudah kita tindak tetapi sudah melalui proses apakah itu dari kepatuhan internal maupun dari Itjen Kementerian Keuangan,” ujarnya.

Meski tidak menyebutkan jumlah pasti pegawai yang telah ditindak, Djaka memastikan, prosesnya aktif dan tidak ada kasus yang dibiarkan mengendap.

Reformasi Internal Tak Bisa Ditunda

Menurut Djaka, keseriusan Menkeu Purbaya yang meminta waktu satu tahun kepada Presiden untuk membenahi Bea Cukai menjadi motivasi tambahan bagi lembaganya untuk bergerak cepat. 

Ia menegaskan, tidak ada pilihan lain selain melakukan pembenahan menyeluruh, termasuk memastikan tidak ada lagi pegawai yang bekerja tidak sesuai aturan.

"Dengan keinginan Pak Purbaya untuk memperbaiki biaya cukai. Tentunya kita akan memperbaiki semua pelayanan. Tentunya masyarakat ketika kita melakukan pelayanan kepada masyarakat ketika ada ketidakpuasan, ya sedikit demi sedikit kita akan berupaya untuk memperbaikinya,” ujarnya.

Perbaikan kultur, peningkatan kinerja, hingga pengawasan yang lebih kuat di pelabuhan dan bandara kini menjadi prioritas. 

Djaka juga menyebut, penggunaan teknologi termasuk integrasi sistem dengan AI diterapkan untuk menutup celah kecurangan pegawai dan mencegah praktik seperti under-invoice. Hal ini menunjukkan disiplin internal dan modernisasi sistem berjalan beriringan dalam reformasi Bea Cukai.

"Sudah banyak ya (perbaikan). Ya tentunya kita berupaya untuk memanfaatkan teknologi yang saat ini ada, seperti di pelabuhan untuk menghindari under invoice, kita sudah melakukan upaya untuk mengkonekkan dengan AI. Jadi alat talent yang kita punya kita kembangkan dengan kemampuan AI,” pungkasnya.

Sebelumnya, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengultimatum lembaga Bea Cukai untuk segera memperbaiki kinerja pelayanan karena jika tidak, sistem kepabeanan akan dikembalikan pada skema yang berlaku pada zaman Orde Baru (Orba).

"Jadi, sempat ada wacana kalau kita tidak bisa memperbaiki kinerja Bea Cukai, maka akan dijalankan seperti tahun dulu, waktu zaman Orde Baru, SGS, yang menjalankan pengecekan di custom kita," katanya seperti dilansir Antara.

Pada zaman itu, Societe Generale de Surveillance (SGS) merupakan perusahaan inspeksi, verifikasi, pengujian, dan sertifikasi asal Swiss yang berpengalaman mengawasi standar mutu perdagangan internasional.

Dengan pelimpahan tugas ini, kata dia, sejumlah pegawai Bea Cukai di zaman itu harus dirumahkan karena fungsi mereka diambilalih oleh PT Surveyor Indonesia bersama SGS.

Menjawab pertanyaan wartawan soal wacana pembubaran Bea Cukai, Purbaya menyatakan bahwa ia tidak sedang marah, namun menuntut keseriusan penuh dari seluruh jajaran Kemenkeu untuk melakukan pembenahan secara menyeluruh.

Purbaya mengungkapkan bahwa SGS merupakan langkah cadangan. Jika perbaikan internal tidak berjalan signifikan, pemerintah bukan tidak mungkin mengembalikan sistem pemeriksaan kepabeanan seperti era Orde Baru.

Wacana itu, menurutnya, justru membuat jajaran Bea Cukai lebih bersemangat karena menyadari risiko kehilangan kewenangan mereka yang utama.

Dalam kesempatan itu, Purbaya menyebut perkembangan teknologi internal kini melaju cepat, termasuk pengembangan perangkat lunak untuk pengawasan.

Ia optimistis Bea Cukai mampu menjalankan tugas lebih bersih dan akurat, sehingga tidak perlu menyerahkan fungsi kepabeanan kepada pihak lain.

Terkait persoalan kinerja paling mendesak, Purbaya menyoroti under-invoicing ekspor serta masuknya barang ilegal yang masih kerap lolos dari pengawasan.

Dugaan publik mengenai permainan oknum Bea Cukai, menurut Purbaya, belum dapat dipastikan, tetapi sejumlah indikasi tetap harus ditelusuri.