Menteri Ara: Penguasaan Aset Negara oleh Pihak Lain Bakal Ditindak

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman (PKP) Maruarar Sirait atau Menteri Ara menegaskan, tidak boleh ada pihak lain yang menguasai aset negara. Seperti lahan di Tanah Abang yang menjadi titik pembangunan rumah susun (rusun) subsidi tapi dibantah oleh Ketua Umum Grib Jaya Rosario de Marshall alias Hercules.

Ara mengatakan, penegakan hukum akan bergerak jika hal tersebut terjadi. Ia berkaca pada berbagai satuan tugas (satgas). Mereka telah mengembalikan aset negara ke pangkuan ibu pertiwi setelah dikuasai oleh pihak lain.

"Bahkan kita tahu bagaimana penegakan hukum, ada Satgas Tambang, ada Satgas Sawit, kan? Bagaimana aset-aset negara itu yang selama ini, ya, dikuasai oleh pihak lain, dikembalikan negara,” ucapnya di Kemenpan RB, Rabu (15/4/2026).

Ia mengingatkan, denda juga akan ditetapkan bagi pihak tersebut setelah aset negara kembali ke pemerintah. Bagi dia, penggunaan aset negara harus tetap berfokus bagi kepentingan rakyat kecil.

"Ya. Bahkan ada denda, ya, ada denda dan ada pengembalian kepada negara. Jadi kita sebagai negara ini harus menggunakan aset-aset negara untuk kepentingan negara, utamanya untuk kepentingan rakyat kecil,” jelasnya.

Dia menuturkan, semua ini adalah arahan presiden untuk kepentingan rakyat, maka pihak lain tidak boleh merasa sebaliknya dan mengklaim sepihak aset negara.

“Kalau ada pihak yang merasa itu adalah bukan punya negara, ya kami merasa itu punya negara. Kami yakin itu punya negara. Terima kasih,” tegasnya.

Sebelumnya, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait meninjau langsung proyek Hunian Warisan Bangsa (HWB) di Purwakarta, Jawa Barat. Proyek ini disebut sebagai prototipe nasional untuk penyediaan hunian terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Kunjungan tersebut merupakan bagian dari implementasi program pembangunan 3 juta rumah yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto. Program ini bertujuan memperluas akses kepemilikan rumah, meningkatkan kualitas hidup, sekaligus mendorong mobilitas sosial masyarakat.

"Ini adalah terobosan yang sangat penting. Hunian berkualitas dengan harga terjangkau seperti ini adalah kunci untuk membuka akses kepemilikan rumah bagi masyarakat luas. Ini bukan hanya tentang rumah, tetapi tentang masa depan dan martabat," ujar Maruarar Sirait, Rabu (15/4/2026).

Proyek HWB Purwakarta menawarkan harga yang jauh lebih rendah dibandingkan rumah subsidi pada umumnya. Unit satu kamar tidur dipasarkan mulai Rp 98 juta, sementara dua kamar tidur mulai Rp 115 juta. Harga ini berada di bawah skema FLPP yang umumnya berada di atas Rp 160 juta.

Tak hanya terjangkau, kawasan ini juga dirancang sebagai hunian terpadu dengan infrastruktur lengkap untuk menunjang kenyamanan penghuninya.

Selain harga yang kompetitif, skema pembiayaan yang ditawarkan juga tergolong ringan. Cicilan rumah diperkirakan mulai sekitar Rp 500 ribu per bulan. Bahkan, untuk unit satu kamar tidur, tersedia program cicilan awal sekitar Rp 170 ribu per bulan selama 15 bulan pertama.

Proyek ini mulai dibangun pada Juli 2025, mengantongi seluruh perizinan pada Oktober 2025, dan resmi dipasarkan pada Maret 2026 melalui skema pre-selling. Dalam waktu singkat, proyek ini telah mencatat penjualan lebih dari 1.500 unit.

HWB Purwakarta digadang-gadang menjadi model yang dapat direplikasi di berbagai daerah di Indonesia guna mempercepat program perumahan nasional.

Secara lokasi, Purwakarta dinilai strategis karena berada di antara Jakarta dan Bandung, serta dikelilingi kawasan industri dengan ribuan pabrik. Kondisi ini membuat kebutuhan hunian dekat tempat kerja semakin tinggi, sehingga proyek ini hadir sebagai solusi nyata bagi pekerja di kawasan tersebut.

Dari sisi ekonomi, proyek ini memiliki nilai investasi sekitar Rp 1,5 triliun dan diperkirakan mampu menciptakan lebih dari 3.000 lapangan kerja pada pertengahan 2026. Mayoritas material dan tenaga kerja juga berasal dari wilayah Jawa Barat, sehingga memberikan dampak ekonomi langsung bagi daerah.

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyambut positif proyek tersebut.

“Purwakarta siap menjadi contoh. Ini adalah pembangunan yang tidak hanya membangun rumah, tetapi membangun kehidupan dan masa depan masyarakat Jawa Barat,” ujarnya.

Sementara itu, Bupati Purwakarta Saepul Bahri Binzein menegaskan dukungan penuh pemerintah daerah. “Ini membawa manfaat nyata—lapangan kerja, investasi, dan harapan baru bagi masyarakat Purwakarta,” katanya.

Perwakilan Lippo Cikarang, Bapak Ketut Wijaya menjelaskan, proyek ini adalah contoh nyata bagaimana kolaborasi dan pemberdayaan dapat menghasilkan dampak besar.

"Kami bangga dapat berkontribusi dalam menghadirkan solusi perumahan yang nyata bagi masyarakat," kata dia.