MSCI Soroti Transparansi Saham Indonesia, Status Emerging Market Masih Aman?

Liputan6.com, Jakarta - Pasar modal Indonesia menghadapi sejumlah sentimen sepanjang Juni 2026. Sentimen itu mulai dari kebijakan moneter Bank Indonesia, pengumuman MSCI hingga penyesuaian saham FTSE Russell. Terbaru, MSCI merilis Global Market Accessibility Review 2026 pada Kamis, 18 Juni 2026 waktu setempat.

Dari hasil tinjauan terbaru, MSCI menurunkan rating arus informasi di pasar saham Indonesia. Namun, Indonesia masih di emerging market. Pengumuman resmi klasifikasi pasar tahunan akan diputuskan MSCI pada 23 Juni 2026 waktu setempat.

Seiring sentimen review terbaru MSCI, laju Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) bergerak fluktuatif pada Jumat, 19 Juni 2026. Sempat dibuka melemah kemudian berbalik ke zona hijau pada awal sesi perdagangan. IHSG sempat di zona merah hingga ditutup turun 0,73% ke posisi 6.127. Namun, IHSG berbalik arah menghijau, dan ditutup naik tipis 0,08% ke 6.117.

"Kenaikan IHSG dibatasi oleh peringatan baru dari MSCI, yang mana penyedia indeks tersebut menyoroti visibilitas yang lemah dalam kepemilikan saham dan tanda-tanda perdagangan terkoordinasi," kata Associate Director of Research and Investment Pilarmas Investindo Sekuritas Maximilianus Nico Demus alias Nico dalam kajiannya di Jakarta, Jumat, dikutip dari Antara.

Adapiun MSCI merilis hasil MSCI 2026 Global market Accessiility Review atau  tinjauan aksesibilitas pasar global MSCI 2026 yang mencakup penilaian aksesibilitas pasar untuk 79 pasar saham di dunia.

Mengutip laman MSCI, Sabtu, (20/6/2026), tinjauan aksesibilitas pasar global MSCI bertujuan menilai dan melacak aksesibilitas di masing-masing pasar saham. Selain itu, tinjauan ini juga untuk memberitahu otoritas pasar tentang area yang dianggap oleh investor institusional global tidak memenuhi standar internasional, dan akan menyambut perbaikan.

Sesuai dengan tahun-tahun sebelumnya, tinjauan aksesibilitas pasar global MSCI 2026 memberikan penilaian terperinci tentang aksesibilitas pasar untuk setiap pasar saham yang termasuk dalam indeks MSCI dan mengevaluasi lima kriteria aksesibilitas pasar, antara lain:

• Keterbukaan terhadap kepemilikan asing
• Kemudahan arus masuk/keluar modal
• Efisiensi kerangka kerja operasional
• Ketersediaan instrumen investasi
• Stabilitas kerangka kerja kelembagaan

Lima kriteria ini mencerminkan area yang umumnya sangat ditekankan oleh investor institusional internasional ketika meng-evaluasi aksesibilitas investasi suatu pasar, termasuk perlakuan yang sama terhadap investor, arus modal yang bebas, biaya investasi, penggunaan data pasar saham yang tidak terbatas dan risiko spesifik pasar.

MSCI menggunakan 18 ukuran aksesibilitas yang berbeda untuk menilai lima kriteria ini, yang dijelaskan dalam laporan tinjauan aksesibilitas pasar global MSCI 2026.

Dalam tinjauan di emerging markets, MSCI menyebutkan, terdapat lebih banyak peningkatan peringkat dari pada penurunan di seluruh pasar negara berkembang. Adapun penurunan itu disebabkan oleh masalah struktural terkait kurangnya transparansi dalam struktur kepemilikan saham dan kekhawatiran tentang perdagangan terkoordinasi atau diatur di Indonesia dan Turki yang berdampak pada kriteria arus informasi.

Di Indonesia, kekhawatiran mengenai aksesibilitas muncul akibat kurangnya transparansi yang berkelanjutan dalam struktur kepemilikan saham dan indikasi perilaku perdagangan terkoordinasi yang merusak pembentukan harga yang tepat. Masalah-masalah ini secara material membatasi kemampuan investor institusional  internasional untuk menilai free float atau saham beredar di publik yang sebenarnya, dan untuk mengandalkan harga pasar yang diamati untuk konstruksi portofolio dan replikasi indeks.

Indonesia tidak sendirian. MSCI juga melihat hal itu terjadi di Turki, terutama di perusahaan-perusahaan kapitalisasi kecil. Masalah-masalah ini dapat menganggu pembentukan harga dan memperkuat volatilitas. Akibatnya, kriteria arus informasi telah diturunkan untuk Indonesia dan Turki. Hal ini mencerminkan kekhawatiran yang berkelanjutan seputar transparansi free float dan Dalam laporan terbaru, MSCI menurunkan penilaian Information Flow Indonesia dari “+” menjadi “-”.

Lembaga tersebut menilai masih terdapat kekhawatiran terkait kemudahan investasi (investability) akibat keterbatasan transparansi dalam struktur kepemilikan saham serta adanya perilaku perdagangan yang terkoordinasi (coordinated trading behavior) yang berpotensi mengganggu proses pembentukan harga saham secara wajar.

Selain itu, MSCI mencatat, informasi rinci mengenai pasar saham Indonesia tidak selalu tersedia dalam Bahasa Inggris. Kondisi ini dinilai dapat membatasi akses investor institusi global terhadap informasi yang dibutuhkan dalam proses pengambilan keputusan investasi.

Meski terdapat penurunan penilaian pada aspek arus informasi, Indonesia tetap mempertahankan status sebagai pasar berkembang (Emerging Market) dalam tinjauan aksesibilitas pasar MSCI tahun 2026.

MSCI turut mencatat sejumlah tantangan lain yang masih dihadapi pasar modal Indonesia, antara lain belum tersedianya pasar valuta asing offshore yang efisien, pembatasan tertentu pada transaksi valuta asing domestik, serta keterbatasan pada aktivitas peminjaman saham (stock lending) dan transaksi short selling.

MSCI menyebut, kekhawatiran investor internasional terhadap kemudahan investasi (investability) di Indonesia masih berlanjut. Hal itu dipicu oleh terbatasnya transparansi dalam struktur kepemilikan saham serta adanya perilaku perdagangan yang terkoordinasi (coordinated trading behavior) yang dinilai dapat mengganggu proses pembentukan harga saham secara wajar.

Selain persoalan transparansi, MSCI juga menyoroti keterbatasan akses informasi bagi investor asing. Menurut lembaga tersebut, informasi terkait perusahaan tercatat dan data pasar saham Indonesia tidak selalu tersedia dalam Bahasa Inggris, sehingga dapat menghambat investor internasional dalam memperoleh informasi yang diperlukan untuk mengambil keputusan investasi.

Dari sisi pasar valuta asing, MSCI menilai Indonesia masih menghadapi tantangan karena belum memiliki pasar valuta asing offshore yang efisien. Di pasar domestik, sejumlah pembatasan juga masih berlaku, termasuk ketentuan yang mengharuskan transaksi valuta asing dikaitkan dengan transaksi efek.

MSCI juga mencatat fasilitas cerukan (overdraft) bagi investor asing tidak diperbolehkan dalam sistem penyelesaian transaksi di Indonesia. Selain itu, transfer aset secara in-kind atau tanpa transaksi tunai hanya diperbolehkan dalam kondisi tertentu.

Pada aktivitas perdagangan, MSCI mengatakan, mekanisme peminjaman saham (stock lending) memang telah tersedia, tetapi masih terbatas pada saham tertentu dan kontrak dengan tenor maksimal 90 hari. Sementara itu, transaksi short selling juga diperbolehkan, tetapi masih dikenakan sejumlah pembatasan.

Sementara itu, Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon OJK Hasan Fawzi menilai, hasil market accessibility review MSCI menegaskan arah reformasi Pasar Modal Indonesia untuk terus memperkuat kualitas transparansi dan identifikasi coordinated trading dan daya saing pasar.

Hasan menuturkan, secara singkat dari lima segmen Market Accessibility, yang terdiri dari 18 Measurement (kriteria), hasil asesmen penilaiannya masih sama, kecuali hanya 1 kriteria yaitu Information Flow di segmen Market Infrastructure.

Selain itu, 10 dari 18 kriteria dinilai “++” (double plus, yang merupakan kriteria tertinggi) yang menunjukkan sudah sesuai dengan best practice global dan tidak ada issue, 6 kriteria masih dinilai “+” (single plus) yang diharapkan terus ada improvement, sedangkan pada kriteria Information Flow dan Foreign Exchange Market Liberalization Level di nilai “-“ (negatif), yang menunjukkan adanya concern untuk ada improvement. 

"Terkait aspek Information Flow di atas, kami memandang masukan tersebut sebagai bagian dari proses evaluasi yang konstruktif dan sejalan dengan agenda reformasi pasar modal yang saat ini sedang dijalankan bersama oleh OJK, Bursa Efek Indonesia, KSEI, KPEI, serta seluruh pelaku industri," ujar dia.

Respons BEI

Terkait sejumlah hambatan yang perlu dibenahi untuk meningkatkan aksesibilitas investor global ke pasar domestik, Direktur Utama Bursa Efek Indonesia (BEI) terpilih periode 2026-2030, Jeffrey Hendrik, menegaskan komitmen untuk memperkuat pengawasan pasar guna meminimalkan praktik manipulasi perdagangan saham dan meningkatkan integritas pasar modal Indonesia.

Langkah tersebut menjadi bagian dari agenda reformasi pasar modal yang selama ini dijalankan BEI bersama para pemangku kepentingan. Menurut Jeffrey, berbagai catatan dan masukan terkait kualitas pasar akan dijadikan bahan evaluasi untuk memperkuat kredibilitas serta tata kelola bursa ke depan.

"Ya kalau kita lihat, secara umum banyak hal-hal positif yang dipertahankan. Untuk poin yang dirasa perlu perbaikan kan memang itu adalah bagian dari reformasi pasar modal yang sedang kita lakukan," ujar Jeffrey di kantor Bursa Efek Indonesia, Jakarta, Jumat, 19 Juni 2026.

Jeffrey mengatakan, reformasi yang berkelanjutan diperlukan untuk meningkatkan kepercayaan investor terhadap pasar modal Indonesia. Oleh karena itu, berbagai aspek mulai dari regulasi, infrastruktur perdagangan hingga sistem pengawasan akan terus disempurnakan.

"Tentu perbaikan-perbaikan akan terus kita lakukan. Yang pasti satu hal adalah ke depan kita yakini akan menjadi lebih baik. Ya tentu diharapkan ke depan itu akan menumbuhkan keyakinan dari investor bahwa memang reformasi yang dilakukan terus berjalan dan akan membawa transparansi yang lebih baik, kemudian juga kredibilitas dan tata kelola yang lebih baik," ujar dia.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, penilaian MSCI menunjukkan fondasi ekonomi Indonesia masih kuat. Dia menuturkan, perhatian MSCI lebih banyak tertuju pada aspek transparansi dan integritas pasar yang saat ini tengah diperbaiki melalui berbagai reformasi.

"Catatan MSCI justru menegaskan bahwa fundamental ekonomi dan akses pasar Indonesia tetap kuat. Yang menjadi perhatian adalah aspek transparansi dan integritas pasar, dan di sinilah Pemerintah bersama OJK dan BEI telah dan terus melakukan reformasi secara konkret, mulai dari penyesuaian free float, keterbukaan pemilik manfaat akhir, hingga pendalaman pasar," jelas dia dalam keterangan tertulis, Jumat, 19 Juni 2026.

"Kami optimistis Indonesia tetap berada pada jalur emerging market, dan Pemerintah berkomitmen menuntaskan agenda reformasi ini untuk menjaga kepercayaan investor," Airlangga menambahkan.

Pemerintah menegaskan komitmennya untuk terus menjaga kepercayaan investor sekaligus memperkuat daya saing pasar modal nasional di tengah dinamika ekonomi global.

Dalam laporan terbarunya, MSCI menyebut akses, ukuran, dan likuiditas pasar modal Indonesia masih berada pada level yang memadai. Selain itu, tidak ada isu terkait pembatasan kepemilikan asing yang menjadi perhatian dalam peninjauan tahun ini.

Fokus perbaikan yang disoroti MSCI lebih mengarah pada peningkatan kualitas keterbukaan struktur kepemilikan saham serta penguatan integritas pembentukan harga di pasar modal.

Pemerintah menilai area tersebut memang sedang menjadi fokus reformasi yang dijalankan bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bursa Efek Indonesia (BEI).

Meski ada penyesuaian penilaian, status Indonesia sebagai emerging market tidak berubah. MSCI dijadwalkan mengumumkan hasil resmi Annual Market Classification Review pada 23 Juni 2026.

Kepala Riset PT Kiwoom Sekuritas Indonesia, Liza Camelia Suryanata menuturkan, tinjauan terbaru MSCI membawa kabar baik dan buruk bagi Indonesia.

Ia menilai, risiko Indonesia terdegradasi menjadi pasar perbatasan (Frontier Market) masih relatif rendah. Namun, laporan terbaru MSCI menunjukkan adanya perhatian yang semakin besar terhadap aspek tata kelola, transparansi, dan kualitas pembentukan harga di pasar modal domestik.

"Kabar baiknya adalah status Pasar Berkembang Indonesia tetap utuh. Lebih penting lagi, laporan ini memberikan wawasan berharga tentang mengapa investor asing mungkin terus berhati-hati terhadap Indonesia meskipun valuasi semakin menarik," tutur dia.

Liza mengatakan, salah satu perubahan paling signifikan dalam tinjauan MSCI tahun ini adalah penurunan penilaian pada aspek Information Flow atau aliran informasi dari sebelumnya "+" menjadi "-".

Sorotan MSCI terhadap Indonesia

MSCI menyoroti, sejumlah persoalan seperti keterbatasan transparansi struktur kepemilikan saham, belum meratanya ketersediaan informasi perusahaan dalam bahasa Inggris, kualitas free float yang dipertanyakan, hingga indikasi perilaku perdagangan terkoordinasi yang dapat mengganggu proses pembentukan harga yang wajar.

Meski demikian, ia menegaskan bahwa penurunan penilaian tersebut belum cukup kuat untuk mengancam posisi Indonesia sebagai pasar berkembang. Sebab, klasifikasi MSCI ditentukan oleh tiga pilar utama yakni tingkat pembangunan ekonomi, ukuran dan likuiditas pasar, serta aksesibilitas pasar.

"Menurut pandangan kami, probabilitasnya relatif rendah. Status Pasar Berkembang Indonesia tetap relatif aman meskipun mengalami penurunan peringkat," ujar dia.

Penilaian Indonesia Relatif Baik

Indonesia juga masih memperoleh penilaian yang relatif baik pada berbagai aspek aksesibilitas pasar. MSCI tetap memberikan penilaian positif terhadap keterbukaan kepemilikan asing, pembatasan arus modal, proses registrasi investor, regulasi pasar, infrastruktur perdagangan, hingga ketersediaan instrumen investasi.

"Indonesia terus mencetak skor yang baik di sebagian besar kriteria aksesibilitas pasar, keterbukaan terhadap kepemilikan asing, pembatasan arus modal, pendaftaran investor dan pengaturan rekening, regulasi pasar, infrastruktur perdagangan, ketersediaan instrumen investasi relatif baik," kata dia.

Ia menegaskan secara historis, penurunan peringkat dari pasar berkembang menjadi pasar perbatasan biasanya membutuhkan masalah yang jauh lebih luas dan sistemik daripada penurunan pada satu kriteria aksesibilitas saja.