Negosiasi Amerika Serikat, Indonesia Dapat Dukungan Microsoft dan Google

Liputan6.com, Jakarta Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan hasil lawatan ke Amerika Serikat (AS), usai bertemu sejumlah pihak dalam rangka negosiasi tarif impor dengan AS.

Menko Airlangga melakukan sejumlah rangkaian pertemuan dengan berbagai pihak di AS, termasuk dengan United States-ASEAN Business Council (US-ABC). Juga dengan beberapa perusahaan swasta raksasa asal Negeri Paman Sam.

"Dari korporasi antara lain Amazon, Boeing, Microsoft, Google, terutama seluruhnya dalam rangka penguatan kerjasama Indonesia dengan Amerika Serikat. Dan seluruh stakeholder tersebut mendukung upaya Indonesia untuk mendapatkan keadilan," ujarnya dalam konferensi pers yang dihelat secara digital, Jumat (25/4/2025).

Dukungan itu didapat pasca Pemerintah RI memberi tawaran kepada Amerika Serikat untuk mewujudkan kerja sama perdagangan yang adil, dan sepenuhnya mengacu pada kepentingan nasional serta menjaga perimbangan.

Ada Lima Manfaat

Setidaknya pada lima manfaat, antara lain memenuhi kebutuhan dan menjaga ketahanan energi nasional. Kedua, memperjuangkan akses pasar Indonesia ke Amerika Serikat, khususnya bagi kebijakan tarif yang kompetitif untuk produk ekspor Indonesia.

Berikutnya, deregulasi untuk meningkatkan kemudahan berusaha dan perdagangan dalam negeri yang akan menciptakan lapangan pekerjaan. Lalu, memperoleh nilai tambah dengan kerjasama supply chain atau rantai pasok industri strategis dan kritikal mineral.

"Kelima, akses ilmu pengetahuan dan teknologi dalam berbagai bidang, antara lain kesehatan, pertanian, renewable energy," kata Menko Airlangga.

Secara keseluruhan, sambung Airlangga, Pemerintah AS telah mengapresiasi strategi, pendekatan dan proposal yang diusulkan oleh Indonesia.

Kedua pihak menyetujui proses yang lebih intensif di tingkat teknis, bahkan secara teknis sudah disiapkan lima sektor khusus sejenis working group agar ada percepatan dalam pembahasan.

"Indonesia telah menandatangani non disclosure agreement dengan USTR. Artinya kita sudah masuk dalam fase negosiasi. Indonesia adalah salah satu dari 20 negara yang sudah memulai proses negosiasi awal," sebut dia.

"Sebagai tindak lanjut, Pemerintah RI akan melakukan pendekatan dan konsultasi internal dengan para pemangku kepentingan di dalam negeri, berkomunikasi dengan pihak Amerika, untuk melanjutkan proses negosiasi di tingkat teknis," tuturnya.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan pemerintah Indonesia terus melanjutkan negosiasi dalam menghadapi tarif impor resiprokal Amerika Serikat (AS). Rencana penambahan impor produk asal AS hingga penyesuaian aturan jadi langkah yang akan diambil.

"Pemerintah telah menjajaki proses dan menjalankan komunikasi dan proses negosiasi dengan pemerintah Amerika Serikat di dalam merespons kebijakan tarif resiprokal yang diberlakukan Amerika Serikat kepada Indonesia dan negara-negara lain di dunia," kata Sri Mulyani dalam Konferensi Pers Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) secara virtual, Kamis (24/4/2025).

Dia membeberkan sejumlah upaya yang diambil pemerintah Indonesia sejalan dengan negosiasi tersebut. Misalnya, penyesuaian tarif bea masuk bagi barang tertentu asal Negeri Paman Sam.

"Kedua, meningkatkan impor dari Amerika seperti produk migas, mesin dan peralatan teknologi serta produk pertanian yang tidak diproduksi di Indonesia," ucapnya.

Reformasi Perpajakan

Ketiga, melakukan langkah reformasi di bidang perpajakan dan kepabeanan, penyesuaian langkah-langkah non-tariff measures atau dalam hal ini beberapa poin yang menjadi perhatian. Diantaranya, Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN), kuota impor, deregulasi pertimbangan teknis atau pertek di berbagai kementerian lembaga.

"Juga dilakukan kebijakan penanggulangan banjirnya perdagangan barang-barang impor dalam bentuk trade remedies secara responsif dan cepat," tuturnya.

"Berbagai kebijakan dan reform tersebut dilakukan di dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi dan tetap menjaga stabilitas kebijakan makro ekonomi dan tentu keberlanjutan dari APBN," sambung Bendahara Negara tersebut.