Pangkas Ongkos Haji dan Umrah, Pemerintah Bakal Kuasai Konsumsi untuk Jemaah

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan (Menko Pangan) Zulkifli Hasan menargetkan  memangkas total biaya perjalanan atau ongkos haji dan umrah. Dengan mengakuisisi bisnis pangan atau konsumsi bagi para jemaah, yang selama ini disuplai dari negara lain. 

"Selain kita dapat keuntungan manfaat supplier makanan ke jemaah kita, jadi itu kita bisa ngurangi ongkos haji," ujar Menko Zulkifli Hasan di kantornya, Jakarta, Rabu (3/12/2025).

Pria yang akrab disapa Zulhas ini coba menganalogikan, ongkos konsumsi bagi masing-masing jemaah bisa terpotong sekitar USD 0,2, jika bisnis pangan dikuasai oleh pemerintah. Alhasil, anggaran untuk jutaan jemaah haji dan umrah bisa lebih ditekan. 

Untuk bisnis makanan saja, ia menyebut total ada potensi sekitar Rp 60 triliun. Sayangnya, Zulhas bilang, perputaran uang tersebut selama ini lebih banyak masuk langsung ke kantong Arab Saudi sebagai negara penyelenggara.

"Ongkos haji itu makannya Rp 60 triliun uangnya ini masuk ke sana. Ini sama umrah ya, bukan haji saja, masuk ke sana uangnya begitu," ungkap dia. 

Namun, pemerintah belum menghitung secara detail berapa total ongkos haji dan umrah yang bakal terpangkas jika sektor konsumsi nantinya dikuasai negara. "Ongkosnya turun berapa belum kita hitung," kata Zulhas. 

Lobi Arab Saudi 

Dalam menguasai bisnis pangan bagi jemaah haji dan umrah, pemerintah bakal menugaskan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) untuk berkoordinasi dengan Pemerintah Arab Saudi. 

"Kita putuskan agar BPOM kita di sini segera berkomunikasi untuk menghilangkan hambatan perdagangan makanan. Apakah (dalam bentuk makanan) siap saji, apakah fresh, ada beberapa yang boleh, ada beberapa yang tidak boleh," bebernya. 

Selain itu, Pemerintah RI juga bakal terus bernegosiasi dengan Arab Saudi untuk menyelesaikan perjanjian kemitraan ekonomi komprehensif, atau ISA-CEPA. Usai perjanjian Indonesia dengan Uni Emirat Arab (UEA) dengan skema IUEA-CEPA tuntas. 

Dalam perputaran uang haji dan umrah, Menko Zulhas juga coba menyiasati pembayaran dam atau sanksi yang harus dibayar jemaah saat menunaikan ibadah haji. Pemerintah coba berdiskusi agar pembayaran dam dengan menyembelih hewan kurban bisa dilakukan di Indonesia, tak lagi di Tanah Suci. 

"Dam itu besar sekali, kira-kira satunya USD 200. Belum yang kena denda, itu yang mungkin melanggar. Berarti itu kira-kira bisa USD 480 juta. Kalau itu bisa di sini saja, tidak usah potong di Arab ya. Wah itu kalau di kasih ke pondok kan gizi langsung naik," tuturnya. 

"Itu nanti putusan Majelis Ulama. Saya akan bertamu ke Majelis Ulama untuk meminta diskusi. Bila perlu studi dibanding ke negara-negara lain. Mereka boleh potong di tempat negara asal kita harus potongnya di Arab," pungkas dia. 

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Pangan (Menko Pangan) Zulkifli Hasan bersama Menteri Haji dan Umrah, Mochamad Irfan Yusuf, telah memetakan potensi penerimaan bernilai puluhan triliun rupiah dari bisnis pangan di ekosistem haji dan umrah. 

Menko Zulkifli Hasan alias Zulhas mengatakan, pemerintah telah membentuk Kelompok Kerja (Pokja) Ekosistem Pangan Haji dan Umrah untuk menarik potensi cuan dari bisnis pangan bagi para jemaah di Tanah Suci. 

"Makanan kita ada (untuk) 221.000 jemaah, kemudian ada 1,7 (juta) jemaah umrah, besar sekali. Itu nilainya bisa Rp 5-60 triliun, makanan saja," ujar Zulhas di Kantornya, Jakarta, Rabu (3/12/2025).

Ia mengabarkan, saat ini sebagian besar pangan bagi para jemaah haji dan umrah asal Indonesia disuplai oleh negara lain. Zulhas mengutarakan, pemerintah akan coba mengambil alih sebagian porsi suplai pangan tersebut secara bertahap. 

Sehingga, porsi anggaran besar untuk suplai konsumsi para jemaah bisa ditekan. Alhasil, Zulhas memperkirakan itu secara perlahan bakal turut berpengaruh terhadap total biaya perjalanan untuk ibadah haji dan umrah. 

"Setidaknya kalau makanan kita ongkosnya bisa lebih turun, ini tentu akan bermanfaat untuk jemaah ongkosnya bisa diturunin. Sekurang-kurangnya ongkos haji juga tidak naik, mungkin bisa turun," tutur dia. 

Senada, Menteri Haji dan Umrah Mochamad Irfan Yusuf alias Gus Irfan mengutarakan, pemerintah tengah berupaya meningkatkan pemanfaatan produk-produk asli Indonesia. Untuk menyasar perputaran uang dari bisnis haji dan umrah yang mencapai Rp 60 triliun.  

"Sebagaimana kita tahu, perputaran keuangan haji kita hampir Rp 20 triliun, perputaran keuangan umrah sekitar Rp 40 triliun," beber dia. 

Oleh karenanya, ia menambahkan, Presiden Prabowo Subianto berharap bahwa perputaran uang yang begitu besar itu sebagian bisa dirasakan manfaatnya secara langsung oleh masyarakat Indonesia. 

"Karena itu kita dari Kementerian Haji berkoordinasi dengan Menko Pangan dan stakeholder lainnya, berpikiran bagaimana paling tidak makanan-makanan yang dikonsumsi oleh jemaah haji kita dan nanti jemaah umrah kita bisa disuplai dari Indonesia," ungkapnya.