Pemadaman Listrik Bergilir di Jawa, Puan Minta PLN Transparan

Liputan6.com, Jakarta - Ketua DPR RI Puan Maharani meminta PT PLN (Persero) menjelaskan secara terbuka penyebab pemadaman listrik bergilir yang terjadi di sejumlah wilayah Pulau Jawa dalam beberapa pekan terakhir. Menurut dia, masyarakat berhak mengetahui akar persoalan yang menyebabkan gangguan pasokan listrik berlangsung cukup lama dan berulang.

“Saya sudah mencatat adanya pemadaman bergilir di sejumlah daerah di Pulau Jawa karena gangguan pasokan batu bara dan gangguan teknis pada PLTU. Hal ini tentunya menyebabkan ketidaknyamanan bagi masyarakat yang terdampak,” kata Puan, Senin (22/6/2026).

Seperti diketahui, pemadaman listrik bergilir terjadi di sejumlah daerah di Jawa dan berdampak pada aktivitas masyarakat maupun dunia usaha. PLN sebelumnya menjelaskan gangguan tersebut dipicu oleh pasokan batu bara berkalori menengah yang terganggu serta kendala teknis pada dua pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) milik perusahaan listrik swasta atau Independent Power Producer (IPP).

Di tengah kondisi tersebut, Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo telah melaporkan perkembangan penanganan gangguan kelistrikan kepada Presiden Prabowo Subianto. PLN juga menyatakan kondisi sistem kelistrikan Jawa mulai membaik sehingga pemadaman bergilir secara bertahap dapat dikurangi.

Puan mengapresiasi langkah cepat PLN dan para petugas lapangan yang bekerja memulihkan sistem kelistrikan. Namun, ia menegaskan upaya pemulihan harus dibarengi evaluasi menyeluruh agar kejadian serupa tidak kembali terulang.

“Akar masalah penyebab gangguan yang berdampak luas bagi masyarakat, harus diketahui secara transparan,” tegas Puan.

Puan menilai dampak pemadaman listrik bergilir tidak hanya dirasakan dari padamnya lampu, tetapi juga menyentuh berbagai aspek kehidupan masyarakat. Karena itu, ia meminta PLN memitigasi dampak yang timbul, terutama bagi kelompok yang paling terdampak.

“Saya juga mengimbau agar PLN dapat memitigasi dampak pemadaman listrik bergilir dan melindungi kepentingan masyarakat yang terdampak langsung. Mulai dari UMKM, industri, rumah sakit, dan sektor pelayanan publik,” imbuhnya.

Menurut Puan, pemadaman listrik menyebabkan aktivitas ekonomi, pendidikan, kesehatan, komunikasi, hingga pekerjaan yang bergantung pada jaringan internet ikut terganggu.

Keluhan masyarakat pun bermunculan di media sosial maupun media massa. Sejumlah pedagang makanan dan minuman mengaku kehilangan peluang usaha karena tidak dapat beroperasi secara normal saat listrik padam. Ada pula pelaku usaha rumahan yang mengalami kerugian akibat bahan baku dan produk yang tidak dapat disimpan dengan baik.

Di sektor rumah tangga, pemadaman berkepanjangan juga menimbulkan berbagai persoalan. Mulai dari anak-anak yang kesulitan beraktivitas karena cuaca panas hingga ibu menyusui yang terpaksa membuang stok ASI perah karena penyimpanan di freezer tidak berfungsi saat listrik padam.

Puan menilai pemadaman listrik bergilir yang terjadi dalam beberapa waktu terakhir harus menjadi momentum evaluasi bagi sektor energi nasional. Menurut dia, gangguan tersebut menunjukkan pentingnya memperkuat ketahanan infrastruktur energi dan kualitas pelayanan publik.

“Pemadaman listrik bergilir yang cukup besar ini menyentuh aspek produktivitas masyarakat dan keberlangsungan ekonomi keluarga,” sebut Puan.

Ia mengingatkan bahwa kelompok yang paling rentan terdampak biasanya berasal dari kalangan usaha mikro, pedagang kecil, pekerja informal, dan masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah. Berbeda dengan perusahaan besar yang umumnya memiliki generator cadangan atau sumber energi alternatif, pelaku usaha kecil sangat bergantung pada pasokan listrik dari PLN.

“Karena bagi perusahaan besar, pemadaman listrik masih dapat diantisipasi dengan penggunaan generator cadangan atau sistem kelistrikan alternatif. Namun bagi pedagang kecil, warung makan, UMKM rumahan, dan pekerja informal, listrik adalah satu-satunya sumber energi yang tersedia,” paparnya.

Puan menambahkan, setiap jam pemadaman listrik berpotensi mengurangi pendapatan masyarakat. Oleh karena itu, ia berharap dilakukan evaluasi besar-besaran terhadap penyebab dan penanganan pemadaman listrik bergilir agar kejadian serupa tidak terulang di masa mendatang.

“Dampak pada ekonomi kerakyatan harus menjadi perhatian dalam sektor pelayanan publik. Untuk itu, kami berharap ada evaluasi besar-besaran dari persoalan pemadaman listrik bergilir ini agar ke depan jangan sampai terjadi lagi,” tutup Puan.