Pembatalan Gross Split Tambang Beri Kepastian Investasi dan Hilirisasi

Liputan6.com, Jakarta - Indonesian Mining Association (IMA) mengapresiasi keputusan pemerintah yang membatalkan rencana penerapan skema bagi hasil (gross split) minyak dan gas bumi (migas) pada sektor pertambangan mineral dan batu bara (minerba). Langkah tersebut dinilai tepat dan penting untuk menjaga kepastian investasi di industri pertambangan.

Direktur Eksekutif IMA, Sari Esayanti, mengatakan sektor minerba memiliki karakteristik usaha yang berbeda dengan industri migas sehingga tidak tepat jika menggunakan skema yang sama.

"Industri pertambangan minerba memiliki karakteristik yang unik dengan tingkat kompleksitas yang berbeda pada masing-masing komoditas. Perbedaan mendasar inilah yang membuat banyak negara menerapkan sistem royalti dan fiskal yang berbeda dengan sektor migas," ujar Sari, Senin (8/6/2026).

Menurut dia, pembatalan rencana tersebut diharapkan dapat menjaga stabilitas kebijakan fiskal dan kewajiban keuangan perusahaan sehingga keberlanjutan investasi maupun operasional industri pertambangan tetap terjaga.

Sari menilai kepastian regulasi sangat dibutuhkan oleh pelaku usaha tambang, terutama di tengah berbagai perubahan kebijakan yang saat ini dihadapi industri. Beberapa di antaranya meliputi penerapan Ekspor Satu Pintu, kewajiban Devisa Hasil Ekspor (DHE), penyesuaian tarif royalti dan Harga Patokan Mineral (HPM), rencana Bea Keluar, hingga penerapan biodiesel B50.

Ia menegaskan bahwa konsistensi kebijakan pemerintah menjadi faktor penting untuk menjaga daya saing sektor pertambangan nasional.

"Hal ini sangat penting terutama di tengah meningkatnya kebutuhan investasi jangka panjang untuk mendukung agenda hilirisasi dan transisi energi nasional," ungkapnya.

Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia memastikan tidak ada perubahan skema kontrak di sektor pertambangan. Dengan demikian, penerapan skema gross split seperti yang berlaku di sektor migas dipastikan tidak akan diterapkan pada industri minerba.

Pernyataan tersebut disampaikan Bahlil usai menggelar rapat bersama para pemangku kepentingan di Kompleks DPR RI, Senin (8/6/2026).

Dalam pertemuan yang berlangsung sekitar 1,5 jam itu, pemerintah memutuskan untuk mempertahankan formulasi kebijakan yang memberikan kepastian kepada pelaku usaha pertambangan.

"Yang pertama, sistem di ESDM yang menganut mazhab gross split itu hanya ada pada sektor migas. Saya ulangi, di ESDM atas dasar aturan dan arahan Bapak Presiden yang menganut perhitungan gross split hanya ada pada sektor migas, minyak dan gas," ujar Bahlil.

Ia juga menegaskan bahwa ketentuan yang berlaku di sektor minerba tidak mengalami perubahan.

"Sementara di sektor minerba tidak ada perubahan sama sekali. Sehingga ini penting saya sampaikan untuk memberikan penegasan bahwa aturan yang sudah ada tidak ada perubahan untuk selamanya," tegasnya.

Meski tidak ada perubahan skema kontrak, Bahlil menyampaikan pemerintah tetap memberikan ruang bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) untuk berpartisipasi di sektor pertambangan sesuai ketentuan yang berlaku.

"Bagi teman-teman pelaku usaha tambang yang existing sekarang itu tidak ada perubahan aturan apa-apa. Nah, untuk yang ke depan kita akan mempergunakan aturan yang sama juga," kata Bahlil.

"Cuman memang dalam Undang-Undang Minerba itu ada pemberian prioritas kepada UMKM dan beberapa sektor-sektor yang menjadi skala prioritas dalam rangka menunjang hilirisasi untuk menciptakan nilai tambah," tuturnya.