Pemerintah Siapkan 10 Kota Baru, PKP dan ATR/BPN Segera Lakukan Survei

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah mulai mematangkan rencana pengembangan sejumlah kota baru di Indonesia. Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) bersama Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) telah mengantongi daftar awal wilayah yang akan dikembangkan.

Menteri PKP Maruarar Sirait mengungkapkan, terdapat sekitar 10 daerah yang masuk dalam daftar bakal kota baru. Beberapa di antaranya berada di Tangerang, Bogor, Batang, Deli Serdang, hingga wilayah di Provinsi Jawa Timur.

“Kami sudah mendapatkan data untuk bakal 10 kota baru, ya. Di antaranya ada Tangerang, Bogor, Batang, Deli Serdang, kemudian Kuburaya, kemudian beberapa titik lainnya ya. Di Jawa Timur, itu juga sudah diberikan datanya kepada kami,” ujar Maruarar Sirait, Kamis (16/4/2026).

Pria yang akrab disapa Ara itu menyampaikan, langkah selanjutnya adalah melakukan survei langsung ke lokasi-lokasi tersebut. Survei ini bertujuan untuk memastikan kesiapan wilayah dalam mendukung pengembangan kota baru.

Untuk itu, kedua kementerian sepakat membentuk tim bersama yang akan turun langsung ke lapangan.

“Kemudian kita bersepakat akan membuat tim bersama yang melakukan survei-survei di lokasi itu,” kata Ara.

Melalui langkah ini, pemerintah berharap pengembangan kota baru dapat dilakukan secara terencana dan sesuai dengan kebutuhan pembangunan nasional.

Sebelumnya, Pemerintah akan membuka pemanfaatan kawasan strategis untuk pembangunan rumah rakyat guna memperluas akses hunian layak, khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Langkah ini merupakan arahan langsung Presiden Prabowo Subianto yang meminta agar lahan-lahan negara di lokasi premium dapat dimanfaatkan secara optimal untuk kepentingan publik.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengatakan, Presiden juga telah menginstruksikan Menteri ATR/BPN untuk segera menyiapkan lahan tersebut.

“Dan utamanya di daerah strategis. Tadi arahan Bapak Presiden Prabowo untuk Pak Nusron, Menteri ATR agar mempersiapkan lahan-lahan untuk perumahan dengan cepat. Untuk pembiayaan dan pembangunannya oleh Danantara,” kata Ara usai rapat terbatas di Istana Negara, Senin (6/4/2026).

Pemerintah kini mulai menyisir sejumlah lahan milik negara yang dinilai potensial, bekerja sama dengan BUMN. Beberapa lokasi yang tengah dibidik antara lain kawasan Tanah Abang di Jakarta serta sejumlah titik di Kota Bandung.

Menurut Ara, pemanfaatan lahan negara ini menjadi bagian dari komitmen pemerintah dalam menghadirkan hunian terjangkau di kawasan strategis perkotaan.

Sebagai langkah konkret, pemerintah telah memulai pembangunan perumahan rakyat di kawasan Pasar Senen, Jakarta Pusat.

Proyek tersebut mencakup sekitar 324 unit hunian yang ditargetkan rampung pada 15 Juni 2026.

Selain itu, PT KAI juga tengah menyiapkan tambahan sekitar 500 unit hunian di wilayah Jakarta. Sementara itu, proyek serupa di Bandung direncanakan mulai dipersiapkan pada akhir bulan ini.

“Kalau yang di Senen itu akan jadi 15 Juni berarti 2 bulan lagi. Jadi totalnya 824 unit,” ujar Menteri Ara.

Ia menegaskan, pemanfaatan lahan negara untuk perumahan rakyat merupakan mandat langsung dari Presiden Prabowo.

“Yang pasti tanah negara itu arahan Presiden Prabowo digunakan untuk kepentingan negara dan rakyat Indonesia,” imbuhnya.