Pertamina Rampung Tata 31 Anak Usaha

Liputan6.com, Jakarta - PT Pertamina (Persero) terus mempercepat transformasi perusahaan melalui program penataan anak usaha (business streamlining). Hingga akhir Semester I 2026, perusahaan telah menyelesaikan proses penataan terhadap 31 entitas sebagai bagian dari upaya memperkuat bisnis inti dan meningkatkan efisiensi operasional.

Program tersebut dijalankan di bawah kepemimpinan Direktur Utama Pertamina, Simon Aloysius Mantiri, sekaligus mendukung kebijakan pemerintah terkait penataan badan usaha milik negara (BUMN).

Direktur Transformasi dan Keberlanjutan Bisnis Pertamina, Agung Wicaksono, mengatakan bahwa langkah tersebut merupakan bagian dari transformasi jangka panjang perusahaan yang juga sejalan dengan arah kebijakan pemerintah dan Danantara.

"Streamlining ini merupakan bagian dari transformasi berkelanjutan Pertamina, yang juga sejalan dengan aspirasi Pemerintah dan Danantara. Tujuan akhirnya adalah penguatan ketahanan energi nasional, pelayanan yang lebih baik bagi masyarakat dan nilai tambah yang lebih besar bagi perekonomian nasional," ujar Agung dalam keterangan tertulis, Jumat (3/7/2026).

Menurutnya, program streamlining menjadi salah satu prioritas strategis perusahaan karena dirancang untuk memperkuat fokus pada bisnis inti, meningkatkan daya saing, serta menciptakan nilai tambah yang berkelanjutan bagi Pertamina Group.

Dalam pelaksanaannya, Pertamina melakukan berbagai aksi korporasi, mulai dari merger, divestasi bisnis noninti (non-core), hingga likuidasi entitas yang sudah tidak aktif (dormant), khususnya di sektor hulu migas.

Agung menjelaskan, penataan struktur grup dilakukan agar organisasi menjadi lebih ramping sehingga proses pengambilan keputusan dapat berlangsung lebih cepat. Selain itu, langkah tersebut juga diharapkan mampu meningkatkan efisiensi operasional serta memperkuat tata kelola perusahaan.

Ia menegaskan, likuidasi terhadap entitas hulu migas yang sudah tidak aktif bukan semata-mata untuk mengurangi biaya operasional, tetapi juga untuk menyederhanakan struktur perusahaan.

"Walaupun Entitas Hulu Migas yang dormant ini selama ini tidak ada pengeluaran baik untuk operasional maupun gaji direksi atau komisaris, namun tetap kami likuidasi sebagai bagian dari upaya merapikan struktur Pertamina Group," kata Agung.

Menurut dia, hasil program streamlining yang telah dilakukan sepanjang Semester I 2026 terbukti memperkuat rantai pasok energi nasional sekaligus meningkatkan efisiensi dan ketahanan bisnis. Langkah tersebut juga sejalan dengan arahan Presiden melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 2026 tentang percepatan penataan BUMN dan anak usaha BUMN.

"Program Streamlining tidak berhenti pada aksi korporasi saja, namun juga mencakup transformasi untuk meningkatkan keunggulan, memperkuat kualitas tata kelola dan kualitas pelayanan kami kepada publik," tambahnya.

Sementara itu, Vice President Corporate Communication Pertamina, Muhammad Baron, memastikan seluruh proses penataan anak usaha dilakukan dengan mengedepankan prinsip Good Corporate Governance (GCG), manajemen risiko yang komprehensif, serta kepatuhan terhadap seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menurut Baron, pelaksanaan program streamlining juga mendapat dukungan dari berbagai pihak, termasuk aparat penegak hukum (APH), auditor, Danantara, Badan Pengelola BUMN selaku pemegang saham, hingga berbagai kementerian dan lembaga terkait. Pertamina juga melibatkan pemangku kepentingan internal, termasuk serikat pekerja, agar proses transformasi berjalan secara transparan dan akuntabel.

Dengan dukungan tersebut, Pertamina optimistis penataan anak usaha tidak hanya menghasilkan struktur organisasi yang lebih sederhana, tetapi juga mampu meningkatkan daya saing perusahaan di tengah tantangan industri energi yang semakin dinamis.

"Terima kasih dan apresiasi sebesar-besarnya atas dukungan dan masukan yang telah diberikan untuk memastikan program streamlining ini tidak hanya dilakukan dengan benar, namun juga mencapai value creation yang ditargetkan," tutup Baron.