RKAB Bayan Resources Terbit, Kementerian ESDM Tegaskan Tak Terkait Haji Isam

Liputan6.com, Jakarta - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengonfirmasi bahwa persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) bagi grup PT Bayan Resources Tbk (BYAN) telah resmi diterbitkan. Tiga anak usaha BYAN dinilai telah memenuhi seluruh persyaratan yang ditentukan.

Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara (Minerba) Kementerian ESDM, Tri Winarno, memastikan penerbitan dokumen RKAB tersebut setelah dilakukan evaluasi.

"Sudah, kalau sekarang sudah (terbit)," ujar Tri saat ditemui di Balai Sudirman, Jakarta, Senin (21/9/2026).

Tri menjelaskan, dengan terbitnya dokumen tersebut, terdapat potensi tambahan produksi batu bara sekitar 15 juta hingga 20 juta ton bagi grup usaha BYAN.

Ia juga membantah spekulasi yang menyebut penerbitan RKAB ini berkaitan dengan rencana pengambilalihan saham BYAN oleh pengusaha asal Kalimantan Selatan, Andi Syamsuddin Arsyad alias Haji Isam.

"Sebetulnya Bayan kan punya banyak (anak usaha). Kemarin yang belum terbit ada tiga. Sebetulnya tidak ada isu yang sensitif, tapi kemudian dihubung-hubungkan dengan pembelian saham dan lain sebagainya. Saya tidak ke arah sana," tegasnya.

"Poin utamanya, pergantian pemegang saham itu wajib mengantongi izin Menteri. Jadi kalau itu baru kesepakatan awal, ya silakan saja. Namun, perubahan pemegang saham baru sah apabila sudah mendapat persetujuan Menteri. Aturannya sudah jelas sejak lama," lanjut Tri.

Sebelum RKAB resmi terbit, PT Bayan Resources Tbk (BYAN) sempat mengumumkan status keadaan kahar (force majeure) terkait kewajiban pemenuhan pasokan batu bara kepada para pelanggan.

Berdasarkan keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia (BEI), tiga anak usaha BYAN—yakni PT Tiwa Abadi (TA), PT Tanur Jaya (TJ), dan PT Fajar Sakti Prima Tbk (FSP)—mengirimkan pemberitahuan status force majeure pada 11 September 2026.

Langkah tersebut diambil lantaran permohonan persetujuan perubahan RKAB 2026 milik anak-anak usaha perseroan belum diterbitkan oleh Kementerian ESDM, sehingga kegiatan operasional penambangan tidak dapat berjalan secara sah.

"Sehubungan dengan hal tersebut, perseroan dan anak-anak perusahaannya memberitahukan keadaan tersebut sebagai suatu peristiwa keadaan kahar (force majeure) kepada para pelanggan untuk meminimalkan risiko serta konsekuensi hukum bagi perseroan," tulis manajemen BYAN dalam keterbukaan informasi BEI, Selasa (15/9/2026).

Di sisi lain, perseroan juga mengumumkan penandatanganan Perjanjian Jual Beli Saham Bersyarat (CSPA) antara pemegang saham utama perseroan, yakni Low Tuck Kwong dan Elaine Low, dengan PT Jhonlin Baratama pada 16 September 2026.

PT Jhonlin Baratama merupakan perusahaan yang terafiliasi dengan Haji Isam. Dalam kesepakatan tersebut, pemegang saham berencana mengalihkan sebanyak 10.000.000.500 saham biasa perseroan.

"Setelah penyelesaian transaksi dan terpenuhinya seluruh syarat pendahuluan, pembeli akan memiliki 10.000.000.500 saham biasa perseroan," ungkap Direktur PT Bayan Resources Tbk, Jenny Quantero dan Alastair McLeod, dalam keterbukaan informasi BEI, Kamis (17/9/2026).

Manajemen BYAN menegaskan transaksi CSPA ini tidak menimbulkan dampak material negatif yang mengganggu kegiatan operasional, aspek hukum, kondisi keuangan, maupun kelangsungan usaha perseroan.