Suahasil Nazara Minta Pengawasan Bea Cukai Mampu Baca Pola, Bukan Hanya Menindak Pelanggaran

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Keuangan (Menkeu) Suahasil Nazara meminta pejabat baru Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC/Ditjen Bea Cukai) memperkuat pengawasan berbasis risiko dan tidak menunggu pelanggaran terjadi.

Suahasil menyampaikan arahan tersebut saat melantik 14 pejabat baru di lingkungan Kementerian Keuangan dan Sekretariat Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) di Kementerian Keuangan, Senin (21/9/2026).

Suahasil meminta Bea Cukai membaca pola kegiatan ekonomi sejak awal agar potensi aktivitas ilegal dapat dicegah sebelum berkembang menjadi pelanggaran.

“Saya meminta agar pengawasan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai menjadi semakin tajam, berbasis risiko, mampu membaca pola, bukan hanya menindak setelah pelanggaran terjadi,” ujar Suahasil dalam acara pelantikan tersebut, Senin (21/9/2026).

Suahasil menekankan pengawasan Bea Cukai harus dilakukan sejak hulu dengan memperhatikan kegiatan ekonomi yang berpotensi menimbulkan pelanggaran.

"Jadi harus mulai dari awal, dari hulunya, dari kegiatan ekonominya diperhatikan dan karena itu kita mengurangi nantinya kegiatan-kegiatan ilegal yang tidak perlu,” kata Suahasil.

Selain menjalankan fungsi pengawasan, Suahasil mengingatkan DJBC memiliki fungsi penerimaan negara dan pembinaan terhadap kegiatan usaha masyarakat, terutama usaha yang berorientasi ekspor.

"Direktorat Jenderal Bea dan Cukai juga adalah fungsi Kementerian Keuangan mengumpulkan penerimaan dan juga memberi fungsi Kementerian Keuangan untuk melakukan pembinaan terhadap usaha masyarakat terutama yang berorientasi kepada ekspor,” tutur Suahasil.

Dari 14 pejabat yang dilantik, dua pejabat ditempatkan pada posisi di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC):

1. Adhang Noegroho Adhi — Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Maluku.

2. Galih Elham Setiawan — Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok.

Sebelumnya, Menteri Keuangan (Menkeu) Suahasil Nazara melantik 14 pejabat baru di lingkungan Kementerian Keuangan dan Sekretariat Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) pada Senin (21/9/2026).

Suahasil meminta para pejabat baru menjalankan amanah jabatan dengan integritas, profesionalisme, dan tanggung jawab karena mereka telah mengucapkan sumpah jabatan di hadapan Sang Pencipta.

“Saudara-saudara baru saja mengangkat sumpah jabatan dan sumpah itu adalah sumpah yang saudara angkat di depan pencipta saudara masing-masing,” ujar Suahasil dalam acara Pelantikan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan Pejabat pada Sekretariat KSSK di Kementerian Keuangan, Senin, 21 September 2026.

Suahasil menegaskan sumpah jabatan tersebut tidak hanya menjadi ikrar kepada menteri atau pimpinan, tetapi juga menjadi bentuk pertanggungjawaban kepada Tuhan Yang Maha Kuasa.

“Jadi bukan hanya sumpah kepada menteri atau kepada pimpinan, tetapi sumpah kepada pencipta kita semua,” kata Suahasil.

Suahasil mengatakan pelantikan pejabat baru merupakan bagian dari keberlanjutan organisasi Kementerian Keuangan melalui proses promosi dan mutasi.

Menurut Suahasil, proses pengisian jabatan tidak sekadar memindahkan atau mengganti posisi, tetapi menjadi upaya menjaga kualitas organisasi agar mampu menghadapi tantangan ke depan.

Suahasil menjelaskan proses pengisian jabatan tersebut telah melalui Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) Kementerian Keuangan yang melibatkan pimpinan unit eselon I.

Baperjakat, kata Suahasil, menjadi bagian penting dalam menjaga penerapan merit system melalui proses talent management yang mempertimbangkan kinerja dan karakteristik pegawai.

“Kita akan terus memperkuat tata kelola organisasi, menjaga kepastian, menjaga kinerja, dan memperkuat kepercayaan terhadap institusi,” tutur Suahasil.

Pelantikan tersebut juga mencakup pejabat pada Sekretariat KSSK untuk menuntaskan penyesuaian kelembagaan setelah pembentukan Direktorat Jenderal Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan.

Suahasil mengatakan pengisian pejabat Sekretariat KSSK diperlukan untuk menuntaskan transisi kelembagaan sesuai amanat Undang-Undang P2SK dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 64 Tahun 2025.

Suahasil kemudian mengingatkan seluruh pejabat baru bahwa tugas Kementerian Keuangan bermuara pada pemanfaatan keuangan negara untuk masyarakat.

“Setiap rupiah keuangan negara harus dapat memberi manfaat nyata bagi masyarakat,” pungkasnya.

Pelantikan ini ditetapkan dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 293 Tahun 2026 yang mengubah Keputusan Menteri Keuangan Nomor 271 Tahun 2026. Lalu, Keputusan Menteri Keuangan Nomor 218 Tahun 2026, serta Keputusan Menteri Keuangan Nomor 219 Tahun 2026.