Sukseskan Piala Dunia 2026, AS Hapus Jaminan Visa Rp245 Juta untuk Pemegang Tiket Pertandingan

Liputan6.com, Jakarta - Amerika Serikat membuat kebijakan besar dalam rangka mendukung penyelenggaraan Piala Dunia 2026. Pemerintahan Donald Trump memutuskan menangguhkan kewajiban membayar jaminan visa senilai 15 dolar AS atau setara Rp245 juta, bagi para pemegang tiket pentas bola dunia empat tahunan tersebut.

Aturan jaminan visa diketahui telah diterapkan oleh Kementerian Luar Negeri AS terhadap negara-negara yang dinilai memiliki tingkat pelanggaran visa tinggi dan masalah keamanan lainnya sejak tahun lalu. Kebijakan ini merupakan bagian dari langkah pemerintahan Partai Republik dalam memperketat imigrasi.

Kebijakan itu ditujukan kepada wisatawan dari 50 negara untuk masuk ke Amerika Serikat. Aturan itu berdampak pada lima negara yang menjadi kontestan Piala Dunia 2026, yakni Aljazair, Tanjung Verde, Pantai Gading, Senegal, dan Tunisia.

Tapi kini para turis kelima negara tersebut dipastikan akan terbebas dari jaminan visa selama telah membeli dan memegang tiket Piala Dunia 2026. Para pemain, pelatih, dan sebagian staf tim peserta Piala Dunia sebelumnya juga sudah mendapatkan pengecualian serupa.

"Amerika Serikat sangat antusias untuk menyelenggarakan Piala Dunia FIFA terbesar dan terbaik dalam sejarah," kata Asisten Menteri Luar Negeri untuk Urusan Konsuler, Mora Namdar dalam laporan AP, dipetik dari ESPN pada Kamis (14/5).

"Kami membebaskan persyaratan visa bagi penggemar yang memenuhi syarat yang telah membeli tiket Piala Dunia dan memilih untuk menggunakan sistem FIFA Pass yang memungkinkan percepatan pengurusan visa mulai 15 April," sambungnya.

Pembebasan visa jaminan ini merupakan pelonggaran persyaratan imigrasi yang jarang terjadi di bawah pemerintahan AS di bawah kepemimpinan Trump. Aturan ini pun meringankan beban perjalanan setidaknya bagi sebagian pengunjung untuk Piala Dunia, yang dimulai pada 11 Juni di AS, Kanada, dan Meksiko.

Pun begitu, pemerintahan AS masih mendapatkan kritik terkait sejumlah kebijakan imigrasi ketat yang dianggap bertentangan dengan semangat persatuan dalam ajang olahraga global seperti Piala Dunia.

Salah satunya adalah pemerintahan AS masih memberlakukan larangan perjalanan bagi warga Iran dan Haiti, meski pemain dan ofisial tim tetap dikecualikan. Warga negara Pantai Gading dan Senegal juga menghadapi pembatasan tertentu melalui perluasan aturan larangan perjalanan.

Selain pembatasan untuk sejumlah negara, kebijakan pemerintah AS yang ramai adalah terkait mewajibkan pelancong asing menyerahkan riwayat media sosial mereka, meski aturan tersebut belum diberlakukan.  Selain itu, pemerintah AS telah mengerahkan agen Imigrasi dan Penegakan Bea Cukai AS di bandara baru-baru ini ketika personel Administrasi Keamanan Transportasi tidak dibayar selama penutupan sebagian pemerintah federal. Kebijakan imigrasi tersebut memicu Amnesty International bersama puluhan kelompok hak sipil dan hak asasi manusia di AS mengeluarkan “peringatan perjalanan Piala Dunia” bagi wisatawan asing.