Top 3: Menkeu Purbaya Ungkap Nasib Pegawai Jika Bea Cukai Dibekukan

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan, opsi pembekuan Direktorat Jenderal Bea Cukai (Ditjen Bea Cukai) masih sepenuhnya berada di meja Presiden, sesuai arah pembenahan yang tengah dibahas pemerintah.

Ia menyebut desain akhir kebijakan tersebut masih bersifat terbuka, namun pemerintah siap mengambil langkah tegas bila perbaikan kinerja tidak tercapai.

Purbaya mengatakan, Presiden memberi ruang untuk berbagai skenario, termasuk skema ekstrem berupa pembekuan total.

“Bebas, nanti kita lihat seperti apa. Kalau emang nggak bisa perform ya kita bekukan. Dan betul-betul-betul beku, artinya 16 ribu pegawai bea cukai kita rumahkan,” kata Purbaya saat ditemui usai menghadiri Rapimnas Kadin, Selasa, 2 Desember 2025.

Meski demikian, Menkeu menegaskan, pembekuan bukan pilihan pertama. Ia meminta waktu kepada Presiden Prabowo Subianto untuk melakukan pembenahan internal terlebih dahulu. Menurutnya, Bea Cukai masih memiliki potensi untuk diperbaiki.

“Tapi kita punya waktu, saya minta waktu ke presiden untuk memperbaiki bea cukai. Kalau saya lihat sih bahan bakunya lumayan lah masih bisa dibentuk,” ujar dia.

Artikel Bea Cukai Bakal Dibekukan? Menkeu Purbaya Beberkan Nasib Pegawai menyita perhatian pembaca di Kanal Bisnis Liputan6.com pada Selasa, 2 Desember 2025. Ingin tahu artikel terpopuler lainnya di Kanal Bisnis Liputan6.com? Berikut tiga artikel terpopuler di Kanal Bisnis Liputan6.com yang dirangkum pada Rabu, (3/12/2025):

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan, opsi pembekuan Direktorat Jenderal Bea Cukai masih sepenuhnya berada di meja Presiden, sesuai arah pembenahan yang tengah dibahas pemerintah.

Ia menyebut desain akhir kebijakan tersebut masih bersifat terbuka, namun pemerintah siap mengambil langkah tegas bila perbaikan kinerja tidak tercapai.

Purbaya mengatakan bahwa Presiden memberi ruang untuk berbagai skenario, termasuk skema ekstrem berupa pembekuan total.

“Bebas, nanti kita lihat seperti apa. Kalau emang nggak bisa perform ya kita bekukan. Dan betul-betul-betul beku, artinya 16 ribu pegawai bea cukai kita rumahkan,” kata Purbaya saat ditemui usai menghadiri Rapimnas Kadin, Selasa, 2 Desember 2025.

Meski demikian, Menkeu menegaskan, pembekuan bukan pilihan pertama. Ia meminta waktu kepada Presiden Prabowo Subianto untuk melakukan pembenahan internal terlebih dahulu. Menurutnya, Bea Cukai masih memiliki potensi untuk diperbaiki.

“Tapi kita punya waktu, saya minta waktu ke presiden untuk memperbaiki bea cukai. Kalau saya lihat sih bahan bakunya lumayan lah masih bisa dibentuk,” ujar dia.

Berita selengkapnya baca di sini

Informasi mengenai harga emas perhiasan selalu menjadi perhatian utama bagi masyarakat, baik untuk tujuan investasi maupun sebagai pelengkap gaya hidup.

Pada Selasa, 2 Desember 2025, dinamika harga emas perhiasan kembali menjadi sorotan di pasar domestik. Pergerakan harga ini penting untuk dicermati oleh para investor dan kolektor.

Data terkini mengenai harga emas perhiasan telah dirilis oleh dua platform terkemuka, yakni Raja Emas Indonesia dan Laku Emas Indonesia. Rincian harga ini mencakup berbagai kadar karat, mulai dari 24K hingga kadar terendah, memberikan gambaran komprehensif bagi siapa saja yang ingin melakukan transaksi.

Pemahaman mendalam tentang pergerakan harga ini sangat krusial untuk membuat keputusan investasi yang tepat dan efektif.

Artikel ini akan menyajikan rangkuman lengkap Harga Emas Perhiasan Hari Ini dari kedua penyedia tersebut, memberikan panduan esensial bagi para pelaku pasar.

Berita selengkapnya baca di sini

Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan, membeberkan upaya diplomatik tingkat tinggi yang ia lakukan untuk memastikan Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP), yang didominasi investasi China, sepenuhnya tunduk pada hukum Indonesia dan tidak menjadi entitas otonom.

Luhut secara khusus menyebut telah berkoordinasi langsung dengan sosok yang ditunjuk oleh Presiden Tiongkok Xi Jinping sebagai mitra utama Indonesia.

"Terkait persoalan lingkungan dan yang lainnya, saya berkoordinasi langsung dengan Wang Yi, yang ditunjuk Presiden Xi Jinping sebagai mitra utama Indonesia, untuk memastikan seluruh operasi mematuhi standar dan tidak ada 'negara dalam negara' yang melanggar hukum kita," tegas Luhut dalam keterangan tertulis, Selasa (2/12/2025).

Penegasan ini disampaikan untuk menjawab berbagai isu dan polemik seputar masifnya investasi asing, terutama di sektor hilirisasi nikel yang dipelopori di Morowali.

Berita selengkapnya baca di sini