Ubah Santunan BPJS Jadi Modal Usaha, Menaker Bocorkan Strateginya

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Yassierli mendorong para ahli waris dan penerima manfaat santunan BPJS Ketenagakerjaan untuk mengalokasikan dana yang diterima sebagai modal usaha. Langkah ini diharapkan mampu membentuk kemandirian ekonomi keluarga penerima manfaat secara jangka panjang.

"Uang tersebut bisa digunakan sebaik-baiknya untuk membuat atau menginisiasi sebuah usaha," kata Yassierli dalam sambutannya secara daring pada kegiatan Kick Start Nasional Pemberdayaan Ekonomi dan Kemandirian Penerima Manfaat (PEKA) BPJS Ketenagakerjaan dikutip dari Antara, Selasa (18/8/2026).

Bagi Yassierli, penyerahan santunan tidak boleh berhenti sebagai titik akhir perlindungan sosial semata. Dana tersebut perlu ditindaklanjuti dengan proses pendampingan agar terus bergulir menjadi sumber penghasilan yang berkelanjutan.

Pihaknya turut memberikan apresiasi atas langkah BPJS Ketenagakerjaan yang tak sekadar membagikan santunan, tetapi juga berkomitmen mengawal penerima manfaat dalam membangun bisnis secara mandiri.

Pendekatan ini dinilai selaras dengan program Tenaga Kerja Mandiri milik Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) yang mencakup pelatihan kewirausahaan, pembinaan, penyaluran modal, hingga pendampingan lapangan.

Kemnaker sendiri telah mengantongi rekam jejak panjang dalam membina tenaga kerja mandiri. Salah satunya terlihat dari profil sekitar 1.000 pelaku usaha binaan yang sukses membesarkan bisnis sekaligus membuka lapangan kerja baru.

Sebagai gambaran, Yassierli menyinggung keberhasilan pelaku industri kecil di Majalaya yang sanggup mengembangkan usahanya hingga menyerap sekitar 10 orang tenaga kerja. Menurutnya, capaian tersebut menjadi bukti nyata bahwa pendampingan tepat mampu mengubah penerima manfaat menjadi pencipta lapangan kerja baru.

"Ini tinggal kita sinergikan. Teman-teman dari BPJS Ketenagakerjaan tidak perlu membangun dari awal karena kami sudah memiliki pipeline dan model pembinaannya,” ujar dia.

Ia menegaskan bahwa kunci utama dalam memperluas jangkauan perlindungan dan kemandirian pekerja terletak pada kolaborasi. Sebab, isu ketenagakerjaan yang kompleks mustahil dituntaskan oleh pemerintah pusat seorang diri.

Sinergi lintas sektor, mulai dari pemerintah daerah, BPJS Ketenagakerjaan, sektor perbankan, hingga berbagai pemangku kepentingan sangat diperlukan agar dampak ekonomi dari program jaminan sosial bisa bertahan lebih lama.

"Selain pemberdayaan ekonomi, Kementerian Ketenagakerjaan juga memperkuat program pemagangan nasional dengan target 150 ribu peserta pada 2026 untuk membantu lulusan perguruan tinggi memperoleh pengalaman dan kompetensi kerja," katanya. 

Seluruh rangkaian inisiatif ini, lanjut Yassierli, menjadi bagian integral dari strategi besar pemerintah dalam mencetak tenaga kerja yang kompeten, mandiri, dan mampu memperluas kesempatan kerja bagi publik, sekaligus menyokong terwujudnya Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur.