Wamentan: Impor Bawang Putih Dikurangi Mulai 2027

Liputan6.com, Jakarta - Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono mengatakan, Indonesia berpeluang mulai mengurangi impor bawang putih pada 2027. Langkah tersebut sejalan dengan program peningkatan produksi dalam negeri guna mengejar target swasembada bawang putih.

Swasembada bawang putih diperkirakan dapat dicapai dalam tiga hingga empat tahun ke depan. Karena itu, pengurangan impor akan dilakukan secara bertahap seiring meningkatnya produksi domestik.

"Saya kira paling tidak mulai pertengahan tahun depan sudah ada pengurangan dari kuota impor yang ada. Kita perkirakan enggak besar sih," ujar Sudaryono di Kantor Kementerian Pertanian (Kementan), Jakarta, Rabu (17/6/2026).

Ia menjelaskan, upaya tersebut didukung program penanaman bawang putih yang mulai dijalankan pada 2026. Pemerintah menyiapkan bantuan benih senilai Rp 75 juta per hektare untuk lahan seluas 5.000 hektare pada tahap awal.

Sebagian hasil panen nantinya akan dikumpulkan kembali sebagai benih untuk diperbanyak dan didistribusikan ke petani lainnya. Setelah ketersediaan benih mencukupi, penanaman akan dilakukan secara lebih luas dan serentak.

"Begitu bibitnya cukup langsung ditanam serempak. Pembenihannya ini yang memang sekarang masih membutuhkan waktu. Tapi kalau dilihat dari rencana yang disiapkan itu eksponensial, jadi naik sedikit demi sedikit," tuturnya.

Sudaryono mengungkapkan saat ini lebih dari 90 persen kebutuhan bawang putih nasional masih dipenuhi melalui impor. Karena itu, pemerintah berupaya meningkatkan produksi dalam negeri demi memperkuat ketahanan pangan nasional.

"Sekarang ini impor sekitar lebih dari 90 persen bawang putih kita adalah impor. Nah keinginan dari Presiden adalah bagaimana barang yang namanya bawang putih ini, barang pokok penting ini kemudian bisa swasembada. Kalau ini cukup menanam bawang putih di kurang lebih 100.000 hektare," jelasnya.

Untuk mendukung target tersebut, pemerintah menyiapkan bantuan benih senilai Rp 75 juta per hektare. Pada tahap awal, program akan mencakup 5.000 hektare lahan yang didanai melalui APBN.

"Mulai dari tahun ini, tahun ini kita 5.000 hektare pakai APBN, 20.000 hektare BUMN, dan swasta diharapkan 20.000 hektare karena kita mengarah ke 100.000 hektare," kata Sudaryono.

Dengan skema tersebut, kebutuhan anggaran bantuan benih pada tahap awal diperkirakan mencapai sekitar Rp 375 miliar.

Sudaryono menjelaskan, petani penerima bantuan benih nantinya diminta mengembalikan benih sebanyak satu setengah kali dari jumlah yang diterima kepada Kementerian Pertanian. Sementara hasil panen di luar kewajiban tersebut dapat dijual oleh petani.

Benih yang dikembalikan akan didistribusikan kembali kepada petani lain untuk mempercepat peningkatan produksi bawang putih nasional.

"Nah oleh karenanya kalau kita biarkan saja, enggak akan ada orang yang membibit karena untuk bibit butuh modal besar. Sehingga Rp 75 juta dari Rp 120 juta total biaya tanam bawang putih tadi kemudian diberikan dalam bentuk pinjaman bibit dari Kementerian Pertanian," jelas Sudaryono.

Saat ini, Kementerian Pertanian telah mengidentifikasi sejumlah wilayah potensial untuk pengembangan bawang putih yang membutuhkan kawasan dataran tinggi. Beberapa daerah yang dipersiapkan antara lain Sembalun di Nusa Tenggara Barat (NTB), Temanggung di Jawa Tengah, dan Humbang Hasundutan di Sumatera Utara.

"Kementerian Pertanian sudah mengidentifikasi lahan hingga 100.000 hektare. Seharusnya itu bukan hal yang sulit karena kita memang punya lokasi yang sesuai untuk pengembangan bawang putih," pungkasnya.