10 Jurus Gairahkan KEK Pariwisata Demi Tekan Kesenjangan di Luar Jawa

Liputan6.com, Jakarta Berdasarkan laporan Badan Pusat Statistik (BPS), Pulau Jawa masih menjadi kontributor terbesar dalam perekonomian Indonesia sepanjang tahun 2024, yakni sebesar 57,02 persen dari total PDB nasional. Berbeda jauh dengan sumbangsih Pulau Sumatera sebesar 22,12 persen dan Pulau Kalimantan sekitar 8,24 persen meskipun wilayahnya lebih luas daripada Pulau Jawa.

“Hal ini lantaran adanya kesenjangan infrastruktur yang tidak merata seperti akses jalan yang buruk, konektivitas pelabuhan terbatas, ataupun pasokan listrik yang tidak stabil. Ada kesenjangan yang nyata terkait pembangunan ekonomi di Indonesia,” kata Kepala Pusat Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) Kementerian Perindustrian, Heru Kustanto dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (23/7/2025).

Namun demikian, berbagai kesenjangan tersebut, masih dapat diatasi dengan upaya memaksimalkan pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di luar Jawa. Hal ini seperti yang dipaparkan dalam Policy Brief berjudul “Mendorong Investasi untuk Menumbuhkan Ekonomi yang Berkelanjutan: Strategi Peningkatan Investasi di KEK Sektor Pariwisata di Luar Pulau Jawa” (Juli 2025). Peneliti menyampaikan gagasan strategi untuk menyikapi ketimpangan ekonomi itu dapat dilakukan dengan membangun pusat pertumbuhan ekonomi baru di luar Jawa melalui pengembangan KEK.

Adapun realisasi investasi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) secara kumulatif telah mencapai Rp242,5 triliun hingga kuartal III tahun 2024. Investasi ini berhasil menyerap tenaga kerja sebanyak 151.260 orang yang melibatkan dari 394 perusahaan industri.

“Jadi, tidak salah apabila KEK dianggap dapat terus mendorong kontribusi positif terhadap perekonomian nasional melalui capaian investasi dan penyerapan tenaga kerja yang signifikan,” jelas Heru yang juga bertindak sebagai Ketua Tim Penyusun Policy Brief.

Namun tidak dapat dipungkiri, khusus untuk KEK Sektor Pariwisata terutama yang berada di luar Jawa terdapat permasalahan yang perlu menjadi perhatian lebih serius. Perkembangan KEK Pariwisata di luar Jawa seperti KEK Tanjung Kelayang di Provinsi Babel, KEK Morotai di Provinsi Maluku Utara, dan KEK Mandalika di Provinsi NTB, relatif tertinggal dibandingkan dengan KEK lain khususnya KEK Industri.

“Salah satu penyebabnya adalah kurangnya koordinasi dan kolaborasi antara pemerintah dengan pelaku wisata atau investor yang terkait dengan KEK Sektor Pariwisata,” ungkap Heru.

Menanggapi permasalahan tersebut, menurutnya, dibutuhkan suatu analisis dan rekomendasi kebijakan untuk mendorong KEK Pariwisata, khususnya di luar Jawa, untuk meningkatkan investasi yang masuk. Hasilnya, terdapat sepuluh rekomendasi kebijakan yang tercantum dalam Policy Brief.

Pertama, perlunya koordinasi dan kolaborasi antara kementerian/lembaga dengan pelaku wisata/ investor untuk menyelesaikan berbagai masalah seperti Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Perhubungan, Kementerian Pariwisata, serta Kementerian/Badan Ekonomi Kreatif.

Kedua, melakukan promosi secara masif dengan melibatkan masyarakat di sekitar lokasi KEK Pariwisata yang misalnya melibatkan BUPP KEK Tanjung Kelayang, Diskominfo Pemprov Babel dan Kab Belitung, Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI), influencer, Dinas Pemuda, Kementerian Pariwisata, serta Kementerian/Badan Ekonomi Kreatif.

Ketiga, kerja sama dengan pihak ketiga termasuk dengan pihak perbankan untuk pembangunan dan pendanaan infrasuktur yang juga melibatkan pemerintah daerah, Badan Usaha Pembangun dan Pengelola (BUPP), kementerian teknis, lembaga pembiayaan, serta investor.

Keempat, BUPP melakukan promosi untuk menarik investasi dan kerja sama pembangunan infrastruktur. Kelima, penyusunan/penyesuaian regulasi Perda sebagai dasar hukum untuk pemberian insentif. Keenam, melakukan sosialisasi kepada masyarakat pentingnya pariwisata sehingga mereka bisa terlibat dan berpartisipasi dalam mengembangkan atraksi dan seni daerah, menjaga kelestarian alam, atau mengembangkan tradisi/budaya lokal.

Ketujuh, meningkatkan konektivitas baik darat, laut, maupun udara untuk menambah jumlah kunjungan wisatawan ke KEK Pariwisata dengan melibatkan Kementerian Perhubungan, Angkasa Pura II, Pemprov Babel, dan Maskapai Penerbangan.

Kedelapan, membangun Sekolah SMK dan Akademi Pariwisata untuk mengisi kebutuhan SDM di KEK dengan melibatkan Pemda Provinsi Babel, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Tenaga kerja, dan BUPP sebagai pengelola KEK, serta BNSP sebagai lembaga sertifikasi.

Kesembilan, menghitung manfaat ekonomi pembangunan KEK secara kuantitatif dengan menggunakan Cost Benefit Analysis (CBA) yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata bekerja sama dengan Bappeda Provinsi. Kesepuluh, melakukan analisis dampak pembangunan sektor pariwisata melalui pembangunan KEK Tanjung Kelayang terkait distribusi dampak ekonomi terhadap kelompok-kelompok masyarakat yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata bekerja sama dengan Bappeda Provinsi.

“Kami sangat optimistis, keseluruhan rekomendasi kebijakan tersebut dapat dimaksimalkan untuk pengembangan KEK Pariwisata. Dan, pada akhirnya tujuan awal pembentukan KEK sebagai sentra pertumbuhan ekonomi baru dan mempercepat perkembangan daerah, akan dapat tercapai,” tutup Heru.