Alasan Mahathir Laporkan PM Malaysia Anwar Ibrahim ke Polisi

Jakarta, CNN Indonesia --

Eks Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad melaporkan PM Malaysia saat ini Anwar Ibrahim ke polisi pada Selasa (2/12).

Media Sinar Harian melaporkan Eks PM itu menggugat Anwar karena keputusan kesepakatan dagang dengan Amerika Serikat, Perjanjian Perdagangan Timbal Balik (ART).

Mahathir menganggap Anwar tak mewakili seluruh Federasi Malaysia.

"Perjanjian itu sebenarnya tidak sah karena dia (Anwar) bukan satu-satunya pihak yang mewakili federasi," kata Mahathir di Markas Besar Kepolisian Malaysia.

Lebih lanjut, Mahathir mengatakan Anwar seharusnya meminta persetujuan dari empat entitas utama yangki Raja Malaysia, parlemen, dewan negara, dan pemerintah.

Namun, menurut dia, Anwar tak mendapat persetujuan dari seluruh pihak tersebut sehingga dianggap tidak sah.

Anwar juga menilai Anwar menyerahkan kekuasaan Malaysia ke Amerika Serikat.

"Dokumen perjanjian itu setebal 400 halaman, tapi tidak pernah diungkap ke publik," kata dia.

Ada banyak klausul yang menyatakan kekuasaan negara kita diserahkan ke Amerika Serikat, yang mana semua tindakan kita harus merujuk ke mereka dan memungkinkan mereka menentukan apa yang boleh dan tidak boleh kita lakukan," imbuh Mahathir seperti dikutip Sinar Harian.

Di kesempatan tersebut, Mahathir juga menyinggung status dan posisi Bumiputera dalam perjanjian yang tak dirinci secara jelas.

"Dalam perjanjian ini, semua hak istimewa Bumiputera tak bisa diterapkan dalam barang atau perdagangan Amerika Serikat. Ini artinya kekuasaan Amerika Serikat mengesampingkan hak istimewa Bumiputera dan segala manfaat yang diberikan ke Bumiputera juga harus diberikan ke Amerika Serikat," ujar dia.

Mahathir juga menyatakan polisi harus menyelidiki apakah Anwar sudah melanggar konstitusi. Ia mencatat ada lebih dari 139 laporan polisi yang diajukan individu hingga lembaga nirlaba terkait masalah yang sama.

Anwar dan Presiden AS Donald Trump menandatangani ART pada 26 Oktober lalu. Perjanjian dagang ini bertujuan meningkatkan aktivitas ekonomi Malaysia dan AS, menyesuaikan tarif, hingga memperkuat kerja sama kedua negara.

Menteri Investasi, Perdagangan, dan Perindustrian Malaysia Zafrul Tengku Abdul Aziz sebelumnya telah membantah bahwa ART akan mengesampingkan prioritas Bumiputera dalam kebijakan pemerintah dan perusahaan terkait pemerintah (GLC).

Zafrul juga menantang Mahathir untuk menunjukkan klausul khusus dalam perjanjian yang diduga memberikan perusahaan AS hak istimewa yang setara dengan Bumiputera di Malaysia.

Dia lalu menegaskan adalah keliru jika beranggapan bahwa Pasal 6.2 dalam perjanjian mengharuskan perusahaan-perusahaan yang terkait dengan pemerintah membuat keputusan hanya berdasarkan 'pertimbangan komersial' sehingga mengorbankan Bumiputera.

(isa/rds)

[Gambas:Video CNN]