Bangganya Sri Mulyani soal Pertumbuhan Ekonomi Indonesia

Liputan6.com, Jakarta Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan di tengah ketidakpastian global yang sangat menantang, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan I 2025 tetap tumbuh resilien 4,87% (yoy).

Konsumsi rumah tangga tetap terjaga ditopang oleh berbagai insentif dari APBN dan terjangkaunya harga pangan. Dari sisi Belanja, APBN mampu mendukung pelaksanaan program prioritas pada masa transisi pemerintahan baru.

“Di tengah tantangan perlambatan ekonomi dan ketidakpastian global, perekonomian Indonesia tetap menunjukkan kinerja yang cukup resilien. Optimisme terus dijaga, didukung komitmen Pemerintah dengan memastikan APBN bekerja optimal dalam melindungi masyarakat, termasuk memastikan ekonomi tumbuh secara berkelanjutan,” kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, dalam keterangannya, Selasa (6/5/2025).

Menkeu menjelaskan, berdasarkan komponen pengeluaran, konsumsi rumah tangga tumbuh 4,89%, didukung meningkatnya mobilitas masyarakat seiring libur tahun baru serta pergeseran libur Ramadan dan Idulfitri ke triwulan I 2025.

Daya Beli Masyarakat Terjaga

Daya beli masyarakat yang tetap terjaga didukung berbagai insentif Pemerintah melalui pemberian THR dan berbagai stimulus fiskal, seperti diskon tarif listrik dan tarif tol, PPN DTP properti, serta PPh 21 DTP sektor padat karya.

Pemerintah juga berhasil menjaga harga pangan yang terjangkau melalui optimalisasi peran Bulog dalam stabilitasi harga. Investasi (Pembentukan Modal Tetap Bruto) tumbuh terbatas di 2,12%, terutama dipengaruhi investasi bangunan yang tumbuh melambat sebagaimana tercermin pada kinerja sektor konstruksi yang tumbuh terbatas.

Di samping itu, investasi mesin nonkendaraan juga melambat. Konsumsi Pemerintah terkontraksi 1,38% karena high base effect belanja di triwulan I 2024 yang tinggi bersama dengan pelaksanaan pemilu dan belanja bansos yang dipercepat untuk mitigasi dampak Elnino.

"Namun demikian, belanja Pemerintah meningkat cepat di akhir triwulan I di tengah masa transisi pemerintahan. Ekspor tumbuh stabil 6,78%, ditopang ekspor komoditas sawit (HS15) dan besi baja (HS72) yang tumbuh masing-masing 36,0% dan 6,6%," kata Menkeu.

Dari sisi produksi, sektor Pertanian tumbuh sangat signifikan 10,52% didukung peningkatan produksi padi pada panen raya dan permintaan bahan pangan pada momen Ramadan. Peningkatan produktivitas didukung oleh distribusi pupuk bersubsidi yang semakin baik.

Pada periode Januari-Februari 2025, produksi beras nasional meningkat lebih dari 60% (yoy) dengan stok beras di Bulog mencapai 2,5 juta ton. Data Rice Outlook April 2025 menunjukkan produksi beras Indonesia pada musim tanam 2024/2025 menjadi yang tertinggi di ASEAN.

Produksi diperkirakan mencapai 34,6 juta ton atau tumbuh 4,8% (yoy). Industri pengolahan yang berkontribusi 19,3% terhadap perekonomian tumbuh risilien 4,55% ditopang oleh aktivitas hilirisasi. Sektor perdagangan yang berkontribusi 13,2%, mampu tumbuh 5,03%. Sektor transportasi dan pergudangan serta akomodasi dan makan minum masing-masing tumbuh 9,01%, dan 5,75%, mengindikasikan mobilitas dan daya beli masyarakat yang kuat.

"Hal tersebut didukung oleh pemberian PPN DTP untuk tiket pesawat dan diskon tarif tol. Di sisi lain, sektor pengadaan listrik tumbuh 5,11% didukung oleh diskon harga listrik," ujarnya.

Sektor pertambangan mengalami kontraksi seiring dengan penurunan harga komoditas global yang disebabkan oleh turunnya permintaan. Di sisi lain, hilirisasi masih terus berlanjut dan mendukung pertumbuhan sektor industri pengolahan.

Sektor konstruksi tumbuh terbatas 2,18% dipengaruhi oleh sentimen wait and see investor. Sektor jasa informasi dan komunikasi tumbuh hingga 7,72%, dengan transformasi digital dan adopsi Artificial Intelligent (AI) di berbagai sektor yang semakin kuat.

"Perkembangan tersebut meningkatkan traffic data dan mendorong pembangunan pusat data," ujarnya.

Sementara itu, jasa pendidikan dan kesehatan tumbuh kuat masing-masing 5,03% dan 5,78%. Pertumbuhan kedua sektor ini didukung oleh belanja negara di sektor pendidikan yang meliputi Tunjangan Penghasilan Guru (TPG), realisasi pembayaran program Indonesia Pintar (PIP), dan Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIPK).

Adapun di sektor kesehatan pemerintah juga meluncurkan layanan Pemeriksaan Kesehatan Gratis (PKG) dan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Di tengah tantangan yang dihadapi, kata Menkeu, aktivitas ekonomi tetap memberikan dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat. Angka pengangguran turun dari 4,82% di tahun 2024 menjadi 4,76% tahun ini. Penciptaan lapangan kerja di tahun 2025 mencapai 3,59 juta orang, meningkat dari sebelumnya yang sebesar 3,55 juta orang di tahun 2024.

"Perkembangan di pasar tenaga kerja turut memperkuat daya beli masyarakat ke depan sebagai penopang utama bagi aktivitas ekonomi," ujarnya.

Ke depan, dinamika perekonomian global masih sangat menantang dan tidak mudah. Diperlukan pemantauan secara berkala dan upaya mitigasi dampak ketidakpastian, antara lain melalui deregulasi, pembentukan satgas ketenagakerjaan, serta strategi memitigasi risiko untuk menjaga stabilitas ekonomi, serta melindungi dunia usaha dan menjaga daya beli masyarakat.

Selain itu, Pemerintah secara dini juga telah melakukan negosiasi bilateral dan mendorong kerja sama di berbagai forum multilateral untuk bersama-sama mengatasi tantangan geopolitik global.

Hal ini telah diinisiasi antara lain dalam kesempatan Spring Meeting dan Pertemuan G20 pada April lalu serta Sidang Tahunan ADB serta Pertemuan ASEAN+3 Finance Ministers’ and Central Bank Governors' Meeting pada Awal Mei 2025. Pemetaan produk unggulan untuk pasar ASEAN+3, Uni Eropa, dan BRICS juga dilakukan untuk membuka pasar ekspor baru.

Dari sisi internal, tantangan global ini menjadi momentum bagi Pemerintah melalui semua K/L untuk semakin koordinatif dan suportif, bersama-sama melakuan deregulasi mengatasi hambatan dalam perdagangan dan investasi terutama dari global. Termasuk kolaborasi mendorong kinerja dan membuka peluang pasar untuk sektor-sektor yang bernilai tambah lebih tinggi dan potensial bagi penguatan posisi Indonesia dalam global value chain.

Realisasi penyerapan, menyesuaikan dengan rekonstruksi pada Belanja Negara yang lebih produktif, akan semakin dipercepat. Implementasi program prioritas bernilai tambah lebih tinggi seperti makan bergizi gratis (MBG) terus diperluas cakupannya.

"Demikian halnya dengan dukungan untuk sektor perumahan melalui insentif perpajakan, termasuk dengan perluasan target perumahan melalui Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) menjadi lebih tinggi dari sebelumnya 220 ribu," pungkasnya.