Banjir Bandang Sumatera, Kementerian PKP Siapkan Bantuan Hunian untuk Warga Terdampak

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Menteri Ara) menegaskan kesiapan penuh Kementerian PKP dalam membantu pemerintah daerah menangani dampak banjir bandang Sumatera.

"Saat ini para Dirjen, mulai dari Dirjen TKPR di Sumatera Utara, Dirjen Perumahan Perdesaan di Aceh, hingga Dirjen Kawasan Permukiman yang baru kembali dari Sumatera Barat, masih bergerak di lapangan untuk memetakan kebutuhan hunian masyarakat terdampak," ujar dia dalam Rapat bersama Komisi V DPR RI, Kamis, 4 Desember 2025, seperti dikutip dari keterangan resmi, Jumat, (5/12/2025).

Menteri Ara menyampaikan, meski penetapan lokasi relokasi merupakan kewenangan pemerintah daerah, Kementerian PKP siap mendampingi dengan dukungan teknis agar keputusan yang diambil aman dan tepat.

“Kami membantu pemda dengan pengalaman teknis kami, memastikan lokasi yang diusulkan aman, dekat sekolah, rumah sakit, pasar, dan akses kerja warga,” ujarnya.

Untuk mempercepat penanganan hunian, Kementerian PKP telah menyiapkan stok Rumah Instan Sederhana Sehat (RISHA) yang dapat langsung dikirim.

"Di Medan sudah standby lebih dari 400 unit, dan di Bandung sekitar 100 unit. Jika diperlukan, kami siap menambah sesuai kebutuhan di lapangan,” tegas Menteri Ara.

Ia menambahkan, koordinasi lintas kementerian dan pemerintah daerah akan segera dilakukan sesuai arahan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad.

"Kami memastikan semua langkah berjalan cepat dan terkoordinasi, agar masyarakat terdampak segera mendapatkan hunian yang aman dan layak," ujar dia.

Sebelumnya, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) menimbang ulang rencana penarikan utang luar negeri dari Asian Development Bank (ADB) untuk mendukung program 3 juta rumah. Menyusul, adanya pendanaan dari Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) dan kebijakan Giro Wajib Minimum (GWM) Bank Indonesia.

Direktur Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Kementerian PKP, Aziz Andriansyah mengatakan rencana pengambilan utang luar negeri dari ADB sudah dibahas sejak lama. Namun, adanya Danantara dan GWM membuat rencana itu perlu ditinjau ulang.

"Nah itu tadi saya bilang, perlu mengkaji ulang. Karena kita secara internal kan sudah memiliki resources dari internal. Kalau matching ya kita lanjutkan menggunakan resources (sumber pendanaan) internal," kata Aziz usai bertemu dengan perwakilan ADB, di Kantor Kementerian PKP, Jakarta, Senin (23/6/2025).

Dia menjelaskan, ADB memiliki komitmen untuk ikut mendanai program Indonesia Green Affordable Housing Program (IGAHP). Program yang pernah dibahas bersama Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) kala itu.

Namun, per 2025, usai berganti nomenklatur, Kementerian PKP mendapat komitmen dari Danantara dan kebijakan GWM dengan total alokasi sekitar Rp 260 triliun.

"Belakangan ya, ternyata ada resources lokal dalam negeri, upaya dari Pak Menteri, yaitu dari pelonggaran GWM BI, dan kemudian dari Danantara, kurang lebih, tadi sudah disampaikan Pak Menteri, kurang lebih totalnya sekitar Rp 260 triliun. Nah, dengan adanya seperti itu, ya kita coba kaji ulang, apakah anggaran resources internal itu bisa kita manfaatkan untuk menjalankan program IGAHP itu," tuturnya.

Aziz menyampaikan, tindak lanjut pembahasan dengan ADB tadi dilakukan melihat adanya efisiensi anggaran pemerintah. ADB hanya salah satu pihak yang menyatakan minat ikut memberikan pinjaman luar negeri untuk pembangunan rumah berprinsip hijau.

"Nah, ini tadi disampaikan oleh Pak Menteri tadi, karena kita ketahui awalnya kementerian ini anggarannya kecil ya, apalagi setelah ada efisiensi, maka kita mencoba mencari kreatif financing yang lain, salah satunya adalah menggunakan opsi pinjaman luar negeri," ujarnya.

"Setelah kita susun program IGAHP ini, ada beberapa MDB ya, Multilateral Development Bank, yang menyampaikan keberminatannya terhadap program ini. Salah satunya adalah ADB. Ya, itu kami susun ke arah sana, gitu," Aziz menambahkan.